BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga TA 2011. Opini ini merupakan opini WTP kedua yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk LKPD TA 2011 setelah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Penyerahan LHP ini dilaksanakan Senin, 4 Juni 2012, di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. LHP atas LKPD Kota Sibolga TA 2011 ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Ketua DPRD Kota Sibolga, Sahlul Umur Situmeang, dan Walikota Sibolga, H.M. Syarfi Hutauruk.
Sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD Kota Sibolga selama empat tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2010. BPK menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga TA 2011 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per 31 Desember 2011 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengam Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal yang menjadi catatan Paragraf Penjelas adalah berkaitan dengan aset tetap dan kapitalisasi realisasi belanja barang.
Sampai dengan Senin, 4 Juni 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan lima belas LHP atas LKPD TA 2011. Kelima belas daerah yang telah menerima LHP BPK RI tersebut adalah Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Mandailing Natal, Pemkab Dairi, Pemko Sibolga dan Pemkab Samosir. Tiga belas LKPD TA 2011 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), satu LKPD TA 2011 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu LKPD TA 2011 mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). 
