-Medan-
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul M Pasaribu menegaskan pihaknya optimis menargetkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2013 Tapsel bisa menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Saya berharap maunya Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 2013 Tapsel dari BPK bisa naik kelas menjadi opini WTP,” tegas Syahrul kepada wartawan usai menyerahkan LKPD 2013 Tapsel ke Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan Senin (24/2).
LKPD 2013 Tapsel langsung diterima Kepala Perwakilan BPK Sumut Muktini, SH didampingi Kepala Sub Auditorat Sumut II, Ayub Amali dan Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan, Iskandar Setiawan. Syahrul sendiri datang didampingi Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sulaiman Lubis, SE, Kepala Inspektorat M Ali Imran Siregar, SE, Inspektur Pembantu (Irban) III Inspektorat Mahmud, SE dan Kabid Akutansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Zulkarnain Harahap, SE.
Syahrul mengatakan harapan target opini WTP itu bukan tidak mungkin mengingat perbaikan dalam menyusun laporan keuangan terus dilakukan. Permasalahan di LKPD paling banyak masalah aset khususnya untuk penataan pengadministrasian dan pengdokumentasian. Namun dalam tiga tahun dia memimpin Tapsel, untuk penyusunan LKPD terus dibimbing tim BPK yang datang ke Tapsel untuk melakukan percepatan. Terbukti pada LKPD tahun 2011 diserahkan Maret 2012, LKPD 2012 diserahkan 27 Pebruari 2013 dan LKPD 2013 diserahkan 24 Pebruari 2014.
Sebenarnya LKPD 2013 mau diserahkan ke BPK Perwakilan Sumut tanggal 20 Pebruari, namun diundur jadi 24 Pebruari 2014 sehingga Tapsel merupakan kabupaten tercepat kedua menyerahkan LKPD setelah Simalungun. ”Mudah-mudahan hasilnya opini WTP,” kata Syahrul lagi.
Menurut dia, cepatnya penyerahan LKPD 2013 ini karena tim pemeriksa pendahuluan BPK dari awal sudah ke daerah (Tapsel). Tim penyusunan LKPD Tapsel juga menurunkan tim lebih cepat untuk menerima tim pemeriksa dari BPK. Kondisi ini akan lebih memperbaiki kinerja dari aspek perbaikan keuangan daerah. Sebab pada LKPD 2011 BPK memutuskan opini disclamer atau tidak ada pernyataan, untuk LKPD 2012 naik kelas menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Ia menjelaskan permasalahan yang paling banyak adalah soal aset yakni penataan administrasi dan dokumentasinya karena pada tahun 2007 Tapsel dimekarkan menjadi dua kabupaten baru yakni Padang Lawas dan Padang Lawas Utara sehingga penataan asetnya perlu lebih serius lagi. “Insya Allah penataannya tahun ini selesai,” kata Syahrul seraya menambahkan untuk penataan aset ini pihaknya kerjasama dengan BPKP.
Syahrul menambahkan Tapsel dengan 295.000 jiwa penduduk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 sebesar Rp941 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 sebesar Rp69 miliar, tercapai 95 persen dari target 2013 sebesar Rp71 miliar. Sedangkan PAD tahun 2014 ini ditargetkan Rp73 miliar yang hampir 50 persen diperoleh dari dividen di Bank Sumut karena kabupaten/kota yang paling banyak sahamnya di Bank Sumut adalah Tapsel, setelah Provsu selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).
“Dividen yang diperoleh dari Bank Sumut tiap tahun itu dialokasikan untuk penyertaan modal. Sumber PAD lainnya dari pajak dan retribusi daerah,” jelasnya.
Menyinggung Bantuan Keuangan Daerah (BKD) dari Provsu, Syahrul mengatakan sejak tahun 2012 ke bawah Tapsel belum pernah menerimanya, padahal Tapsel punya hak dari Provsu sedikitnya Rp25 miliar dan tahun 2013 ini sebesar Rp10 miliar hingga Rp15 miliar. Oleh karena itu hak Provsu memberikan BKD ke Tapsel total mencapai Rp35 miliar diluar tahun 2014. “Pokoknya Pemprovsu belum melunasinya dengan alasan PAD Sumut belum mencapai target,” katanya.
Sumber: beritasore.com, 24 Februari 2014
