– Medan –
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara memberikan laporan hasil audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Langkat dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP) “Hasil audit yang dilakukan BPK Perwakilan Sumatera Utara, pemerintah Langkat memperoleh opini wajar dengan pengecualian,” kata Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara Muktini di Medan, Rabu.
“Terima kasih atas pelayanan yang baik dan tertib selama tim mengadakan pemeriksaan di Kabupaten Langkat,” katanya lagi.
Ia menambahkan, penilaian itu merupakan suatu kemajuan yang sangat berharga bagi Langkat ke depan dimana hasil audit keuangan yang dilakukan sudah semakin baik.
Muktini juga menyampaikan kiranya kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Langkat agar ditindak lanjuti, sehingga tahun depan pemerintah Kabupaten Langkat dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ujarnya.
Pada kesempatan itu Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya telah diselesaikannya oleh BPK-RI atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.
“Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan yang kami lakukan selama ini,” katanya.
Namun sejak tahun 2009, pihaknya tetap berusaha secara bertahap dan konsisten melakukan perbaikan dan pembenahan di semua sektor pengolahan keuangan untuk menuju laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.
Adapun pembenahan dan perbaikan yang dilakukan meliputi penyelenggaraan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP 60 tahun 2008.
Kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta pengelolaan aset daerah dan ketentuan lainnya sekaligus berharap BPK-RI tetap dapat memberikan kontribusi melalui koreksi yang positif untuk penyempurnaan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Langkat, kata Ngogesa berharap.
“Kontribusi melalui koreksi yang positif dari BPK-RI adalah masukan yang berharga untuk penyempurnaan pengelolaan keuangan dijajaran pemerintah Kabupaten Langkat dimasa mendatang,” tegasnya.
Rahman Rangkuti mewakili Ketua DPRD Langkat menyampaikan bahwa DPRD Langkat berharap BPK-RI dapat memberikan masukan-masukan yang lebih bagi pemerintah Kabupaten Langkat.
Agar dapat menyempurnakan pelaksanaan dan pengelola keuangan Kabupaten Langkat kedepan, sehingga opini WTP pada masa yang akan datang dapat dicapai sesuai dengan tujuan dan harapan, katanya.
Sumber : antarasumut.com, 29 Mei 2013
