– Medan –
Dana perjalanan dinas yang tidak bisa dipertanggung jawabkan masih menjadi temuan terbesar dalam kebocoran anggaran di jajaran Pemerintah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota lainnya.
“Masih banyak kasus perjalanan dinas baik dengan kendaraan bermotor atau pesawat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam laporan yang diterima dan diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Sumut. Temuan itu juga banyak ditemukan di luar Provinsi Sumut,” kata Kepala BPK Sumut, Muktini di Medan, hari ini.
Dia mengatakan itu dalam penyerahan tujuh LHP ke Pemerintah Provinsi Sumut yang diterima Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi.
Tujuh LHP itu masing-masing tentang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumut dan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah 2013, Opererasional PD Pasar Kota Medan, Kinerja Pendidikan Kabupaten Dairi, Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Belanja Modal dan Jasa Tapteng, Kinerja Pendidikan Dairi dan Belanja Kabupaten Labuhan Batu.
“Mudah-mudahan ke depannya kebocoran itu bisa semakin ditekan karena selain mengharapkan adanya kesadaran pejabat juga BPK sudah memiliki alat dan sistem untuk mengklarifikasi tiket pesawat tersebut,” katanya.
BPK, tambahnya, juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah maskapai penerbangan untuk menerapkan tertib tiket tersebut.
Muktini juga berharap adanya kerja sama yang baik dari seluruh entitas yang diawasi dan diperiksa sehingga hasil dari pemeriksaan tidak merugikan pihak manapun.
Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi meminta seluruh jajaran di Pemprov Sumut, kabupaten/kota untuk tidak menganggap enteng segala jenis temuan BPK Sumut.
“Jangan anggap enteng temuan BPK. Sekecil apapun itu segera ditindak lanjuti,”katanya. Apabila dilaporkan ada permasalahan administrasi, harus segera tertibkan dan bila merugikan keuangan negara segera tindaklanjuti.
Sumber : waspada.co.id, 16 Januari 2014
