– Medan –
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meluncurkan tiga film pendek yang diinspirasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menampilkan sejumlah artis antara lain Ida Leman, Happy Salma dan Lukman Sardi dan Kota Medan menjadi kota pertama di luar Jakarta yang memutar fim tersebut, pertama di Jakarta pada 20 Januari 2014.
Tiga film pendek itu diputar di Hermes PXXI, Hermes Place Polonia Medan Senin (27/1) dihadiri anggota V BPK Dr Agung Firman Sampurna, SE
bersama Wagubsu Ir HT Erry Nuradi, MSi, Sekda Provsu Nurdin Lubis, Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin, Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara Muktini dan para pejabat di daerah ini seperti Ketua DPRD Medan, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumut.
Film tersebut diawali dengan sambutan Kepala BPK Hadi Purnomo yang menyebut bahwa BPK mengeluarkan tiga film pendek berjuduln ‘Uang Rujak Emak’, ‘Kertas Si Omas’ dan ‘Kami’ itu diinspirarsi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Tujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada maasyakat supaya lebih memahami bahwa penyelewengan dan korupsi itu jangan dilakukan. Film tersebut lebih menyentil ke hal-hal yang memulai korupsi tapi akhirnya menyengsarakan rakyat jadi dengan film ini hendaknya dapat lebih dimengerti, dipahami dan dicermati.
Tujuannnya menurut Hadi, agar dalam pengelolaan negara lebih baik lagi. Kasusnya dibuat story line yang menggambarkan tentang adanya penyelewangan dalam tiga kasus tersebut yakni bidang pendidikan (dana BOS), tenaga kerja dan pelayanan ibadah haji.
“BPK mengaudit pengelolaan APBN dan APBD setiap tahun dan hasilnya dengan nilai oponi terhadap lembaga/instasi tersebut. Tanggung jawab itu tidak hanya dibebani kepada pemerintah, tapi juga masyarakat,” katanya.
Kepada wartawan anggota v BPK Dr Agung Firman Sampurna, SE mengatakan BPK menyoroti tiga topik yakni pelayanan ibadah haji dengan judul ‘Uang Rujak Emak’, pendidikan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ‘Cerita Kami’ tentang tenaga kerja Indonesia (TKI) agar pelayanan ke tiga sektor tersebut supaya lebih baik lagi.
Agung mengakui kalau pelayanan ibadah haji Indonesia pada tahun 2013 terbaik di dunia, namun BPK menilai ke depan harus tetap menjadi lebih baik lagi, tidak ada ‘calo’ yang dapat merugikan masyarakat.
Ia menyebut BPK memeriksa 279 entitas diantaranya 273 Pemda dan 16 Provinsi termasuk Pemprovsu. Dari 1600 LHP yang dikeluarkan setiap tahun, ternyata ada yang diperiksa itu justru kurang membaca LHP tersebut. “Dari tiga topik film itu saja menggambarkan betapa luasnya tanggung jawab pengelolaan negara yang pengawasannya oleh BPK,” kata Agung yang menonton didampingi isteri.
Film pendek ini, tambahnya, akan menjadi salah satu sarana publikasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keberadaan, peran dan konstribusi BPK terhadap perbaikan akuntabiitas pengelolaan keuangan negara. “BPK berharap ketiga film pendek itu dapat memberikan gambaran secara singkat, jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat mengenai peranan dan kontribusi BPK terhadap perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” katanya.
Film ‘Uang Rujak Emak’ bercerita tentang penjual rujak yang mengumpul uang sejak anaknya masih keci (SD) untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Seteah anaknya tamat sekoah dan kerja, barulah keinginannya itu bisa terpenuhi. Namun seperti cerita banyak rang, untuk berangkat harus menunggu lama sampai tahunan.
Kesempatan ini dimanfaatkan oleh ‘calo’ yang katanya bisa diurus berangkat haji tahun ini asalkan ada dana pelicin. Akhirnya si anak mengurus ibunya dengan menjual kendaraan untuk tambahan dana tersebut. Namun Depag memang menyurati si emak itu bahwa tahun ini gilirannya berangkat, jadi tak perlu harus ke calo. Pasalnya, giliran berangkat sudah ada melalui sistem koordinasi haji terpadu (Siskohat).
Sedangkan cerita ‘Kertas Si Omas”, menceritakan seorang gadis yang berhasrat kerja menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tapi hasil pemeriksaan kesehatan, wanita tersebut tidak bisa karena ada penyakitnya. Namun wanita itu berupaya menyogok petugas agar mau mengeluarkan surat keterangan bahwa dia layak jadi TKI.
Untuk ‘Cerita Kami’, bercerita tentang kepala sekolah SMP yang korup dana BOS sehingga yang rugi murid-muridnya serta kondisi sekolah cukup memprihatinkan, sementara kepsek tersebut memperkaya diri dengan berbagai fasiitas di sekolah seperti tv dan sebagainya. Dana BOS itu diberikan pemerintah ke sekolah-sekolah untuk membantu operasina sekolah seperti penyediaan buku-buku pelajaran dan rehabilitasi sekolah.
Kepala Humas BPK Bachtiar Arif menyebut film ini dimulai sejak April 2013 dengan bantuan USAID melalui proyek Strengthening Integrity and Accountability Program yang dikelola oleh Konsultan Management System International (MSI), termasuk di dalamnya proses pemilihasn production house.
Menanggapi tiga film pendek ini, Wagubsu Ir HT Erry Nuradi, MSI mengatakan bahwa intinya jangan mengambil jalan pintas untuk mencapai sesuatu, kedua tentang TKI yang juga meloloskan TKI walaupun tak layak segi kesehatan. Ketiga dana BOS yang diseewengkan Kepsek. “Tiga film ini menggugah kita untuk tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” ungkap Erry.
Sumber : beritasore.com, 27 Januari 2014
