Pada hari Selasa, 24 Februari 2015, Wahana Aspirasi Dan Kajian Rakyat Indonesia (WAKRI) melakukan unjuk rasa di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Aksi yang dilakukan sekitar Pukul 10.00 WIB ini menuntut penjelasan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Pakpak Bharat. Menurut mereka masih banyak indikasi korupsi dam ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, hal ini disebabkan target pemerintah daerah yang masih fokus untuk mendapatkan predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa mengupayakan pengalokasian anggara yang tepat sasaran dan akuntabel. WAKRI berpendapat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) hanya dijadikan alat bukan control terhadap penggunaan anggaran, sehingga banyak ditemukan di SKPD yang hanya fokus mengikuti SAP secara pertanggungjawaban administrasi dan mengabaikan kualitas kinerja.
Pada unjuk rasa kali ini, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Bapak Erwin, turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Hal ini sesuai dengan permintaan para pengunjuk rasa untuk dapat bertemu langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara. Kepada para pengunjuk rasa, Kepala Perwakilan mengatakan siap menampung aspirasi mereka dan menindaklanjuti sesuai dengan tupoksi BPK. Kepala Perwakilan juga menjelaskan bagaimana prosedur dan tahapan dalam melakukan pemeriksaan ke pemerintah daerah di wilayah provinsi Sumatera Utara. Setelah mendengar penjelasan yang diberikan Kepala Perwakilan, akhirnya para pengunjuk rasa membubarkan diri dan meninggalkan halaman Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara.
