BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2014. Sebelumnya BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP) terhadap LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2013.
Penyerahan LHP ini dilaksanakan Selasa, 1 September 2015, di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. LHP atas LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2014 ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Erwin, kepada DPRD Labuhanbatu Utara,H. Ali Tambunan dan Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah.
Kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
