Kamis, 6 Desember 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan dua belas pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatanganan keputusan bersama tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data (e-audit). Kedua belas pemda tersebut adalah Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Pemko Padangsidimpuan, Pemko Tebing Tinggi, Pemko Tanjungbalai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan, Pemkab Dairi, Pemkab Mandailing Natal, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Toba Samosir, dan Pemkab Langkat. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data antara BPK RI dengan pemerintah daerah se-Sumatera Utara yang disaksikan oleh Ketua BPK RI pada tanggal 12 Juli 2012 yang lalu.
Penandatangan keputusan bersama tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Muktini bersama bupati / walikota dari dua belas pemda tersebut. Penandatanganan ini disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dari masing-masing daerah.
Dalam kata sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa petunjuk teknis secara tertulis yang disepakati bersama ini nantinya akan memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan e-audit dan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan e-audit. Tujuan dari penerapan e-audit sendiri antara lain adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pemeriksaan serta tersedianya pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam upaya terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.
Sebelumnya pada awal acara telah dilakukan pemaparan dan demo pengambilan data auditee oleh BPK dengan menggunakan metode e-audit. Untuk demo kali ini diambil sampel pengambilan data dari Pemko Tanjung Balai yang dipraktekkan oleh LO IT BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Karyanto Wijaya didampingi oleh staff IT BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Dwi Puspita Anggraeni.
