Pada semester II Tahun 2013, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja ke beberapa entitas di wilayah kerjanya. Hal ini sejalan dengan misi BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
Kamis, 16 Januari 2014, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan tersebut kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dari beberapa entitas yang menjadi objek pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota.
Pada kesempatan ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan dua LHP kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu LHP atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan Semester I 2013, serta LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dua LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Chaidir Ritonga, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi.
Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga menyerahkan LHP atas Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan untuk Tahun Buku 2012 sampai dengan Semester I 2013. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Ketua DPRD Kota Medan, Amiruddin, dan Plt.Walikota Medan, Dzulmi Eldin.
Pada kesempatan yang sama, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan LHP atas Kinerja Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dan Semester I 2013 pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Instansi terkait lainnya. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Poltak Pakpahan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, P. Marpaung.
Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga menyerahkan LHP atas Kinerja Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dan Semester I 2013 pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Dairi Utara dan Instansi terkait lainnya. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Delphi Masdiana Ujung, dan Bupati Dairi, Johnny Sitohang Adinegoro.
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan LHP atas Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Ellya Rosa Siregar, dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Suheri Pane.
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan LHP atas Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Asahan. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Dahrun Hutagaol, dan Wakil Bupati Asahan, Surya.
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan LHP atas Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, serta LHP Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh APIP pada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 dan Semester I 2013 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dua LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Jamaluddin Poan, dan Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang.
Pada masing-masing LHP yang diserahkan, BPK memaparkan beberapa permasalahan yang menjadi temuan selama pemeriksaan. Selain temuan pemeriksaan , LHP juga memuat rekomendasi atas hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan tersebut. BPK berharap agar hasil pemeriksaan yang telah diserahkan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing entitas sesuai dengan rekomendasi yang telah tertuang melalui LHP tersebut.
