Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
-Medan-
DPRDSU : Kejahatan Bermodus Hasil Audit BPK Dimanfaatkan "Meras" Bupati / Wali Kota di Sumut
Penegak Hukum Tidak Akan Terpengaruh Terhadap Tekanan Massa "Jatuhkan" Bupati...
-Medan-
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK-RI) Prof. Dr. Anwar Nasution kembali menyerahkan penghargaan kepada auditor yang berprestasi dalam melaksanakan audit keuangan.
Penghargaan yang...
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara menemukan adanya indikasi kerugian atau kebocoran pada anggaran keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov)...
-Jakarta-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan kepada instansi berwenang sebanyak 318 kasus tindak pidana korupsi sejak 2003 sampai akhir 2011.
Kasus tersebut bernilai Rp 33,87...
-Medan-
Biro Binsos Provinsi Sumatera Utara diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait penyelewengan ratusan miliar rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Karena telah...
- Medan -
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara memberikan laporan hasil audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Langkat dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP)...
-Medan-
Penjabat (Pj) Walikota Medan Afifuddin Lubis mengakui keterlambatan penyerahan laporan keuangan Pemko Medan 2008 disebabkan ketidakmampuannya. Pengakuan itu disampaikannya kepada sejumlah wartawan kemarin.
"Saya akui...
MEDAN (Berita) : Sejumlah kalangan mendesak agar dilakukan pengusutan terhadap dugaan kecurangan dalam proses tender pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya di Satpol PP Kota...
-Medan-
Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sumatera Utara (BPK Sumut) mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebaiknya tidak hanya memberikan reward tapi juga menjatuhkan sanksi...