Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
-Medan-
Walikota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM, bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara, Kamis (27/9) menandatangani...
-Medan-
Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sumatera Utara (BPK Sumut) mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebaiknya tidak hanya memberikan reward tapi juga menjatuhkan sanksi...
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) meminta DPRD Nias Selatan menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2011.
Hal ini...
-Medan-
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk wilayah Sumatera Utara menegaskan tidak ada jaminan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bebas dari korupsi.
“Opini WDP itu artinya...
-Medan-
DPRDSU : Kejahatan Bermodus Hasil Audit BPK Dimanfaatkan "Meras" Bupati / Wali Kota di Sumut
Penegak Hukum Tidak Akan Terpengaruh Terhadap Tekanan Massa "Jatuhkan" Bupati...
-Medan-
Sebanyak 10 dari 17 partai politik (parpol) di Labuhanbatu peserta Pemilu 2009 belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana keuangan bantuan parpol pada APBD...
-Jakarta-
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima penghargaan dari Kementrian keuangan (Kemenkeu) atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dengan pencapaian kualitas tertinggi yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian...
-Medan-
Walikota Medan, Rahudman Harahap, menghadiri acara pembahasan petunjuk teknis (juknis) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) telah menyerahkan 28 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan atas pembukuan 2011. Dua kabupaten yang...
-Medan-
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Muktini, mengungkapkan dalam waktu dekat BPK akan menerapkan Elektronik Audit (e-Audit) di Pemko Medan....
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini menerapkan sistem audit elektronik (e-audit) terhadap keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Sistem online ini bertujuan untuk mempermudah BPK...
-Stabat-
Pemkab Langkat berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), setelah tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara mengaudit laporan keuangan Pemkab...
-Jakarta-
Pemberian remunerasi bagi PNS disinyalir tidak berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pencegahan korupsi di birokrasi. Untuk itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa memberikan rekomendasi...
-Jakarta-
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap kementerian atau lembaga yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak menjamin entitas yang bersangkutan tidak korupsi.
Demikian...
-Jakarta-
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK jangan disalahartikan telah menjamin tidak adanya korupsi atau kecurangan pada...
-Medan-
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara menandatangani nota kesepahaman Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) dengan Badan...
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumatera Utara (Sumut) sepakat membangun sistem data dan akses informasi laporan keuangan (e-auditee)....
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara menemukan adanya indikasi kerugian atau kebocoran pada anggaran keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov)...
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut menemukan indikasi kerugian daerah dalam pengelolaan keuangan di Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp 25,10 miliar pada...
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menemukan indikasi kerugian daerah mencapai puluhan miliar rupiah, setelah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah (LKP)...
-Medan-
Sebanyak 20 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 telah diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan...
-Medan-
Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Regional Sumatera Utara terhadap pengelolalan keuangan kabupaten dan kota di Sumatera Utara dilakukan selama 60 hari...
-Medan-
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011, Kota Medan mendapatkan penilaian wajar tanpa...
-Medan-
Hasil audit Badan Pemeriksa Keungan (BPK) menemukan sekira Rp1,7 miliar anggaran reses anggota DPRD Medan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Sumut merekomendasikan Pemko Medan untuk menindaklanjuti penggunaan anggaran reses dan kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Medan.
Kasubag Hukum Humas...
-Jakarta-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan kepada instansi berwenang sebanyak 318 kasus tindak pidana korupsi sejak 2003 sampai akhir 2011.
Kasus tersebut bernilai Rp 33,87...
-Binjai-
Walikota Binjai diwakili Sekretaris Daerah Drs H Iqbal Pulungan SH MAP menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Binjai Tahun Anggaran 2011 kepada Badan...
-Sibolga-
Wali Kota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk menyerahkan berkas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Sibolga tahun anggaran 2011, kepada Kepala Badan...
-Medan-
Hingga batas waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, lima pemerintahan daerah di kepulauan Nias belum juga menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)...
-Sibolga-
Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga telah menyerahkan berkas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Sibolga tahun anggaran (TA) 2011 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...