Sampai dengan 15 Agustus 2016 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2015 kepada dua puluh delapan Pemerintah Daerah dan satu Pemerintah Provinsi, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara pada 24 Mei 2016, Pemkab Tapsel pada 24 Mei 2016, Pemko Binjai (25 Mei 2016), Pemko Pematangsiantar (25 Mei 2016), Pemkab Langkat (25 Mei Juni 2016), Pemkab Deli Serdang (1 Juni 2016), Pemko Padangsidimpuan (1 Juni 2016), Pemkab Karo (6 Juni 2016), Pemkab Pakpak Bharat (6 Juni 2016), Pemkab Samosir (6 Juni 2016), Pemkab Batubara (6 Juni 2016), Pemkab Serdang Bedagai (6 Juni 2016), Pemkab Asahan (6 Juni 2016), Pemkab Tapanuli Tengah (6 Juni 2016), dan LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diserahkan ke DPRD pada Rapat Paripurna tanggal 7 Juni 2016, Pemko Tebing Tinggi (21 Juni 2016), Pemkab Labuhanbatu Utara (30 Juni 2016), Pemkab Labuhanbatu Selatan (11 Juli 2016), Pemkab Padang Lawas Utara (11 Juli 2016), Pemkab Simalungun (21 Juli 2016), Pemkab Padang Lawas (21 Juli 2016), Pemkab Nias (21 Juli 2016), Pemkab Nias Barat (25 Juli 2016), Pemkab Nias Selatan (25 Juli 2015), Pemkab Dairi ( 27 Juli 2016), Pemkab Toba Samosir ( 27 Juli 2016), Pemkab Dairi (27 Juli 2016), Pemko Gunungsitoli (1 Agustus 2016), Pemko Medan(4 Agustus 2016), Pemkab Mandailing Natal (15 Agustus 2016)
LHP BPK RI atas LKPD TA 2015 tersebut dikemas dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah untuk masing-masing Pemerintah Daerah. Ketiga buku tersebut terdiri dari Buku Pertama yang merupakan LHP yang memuat Opini atas LKPD, Buku Kedua yang merupakan LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam kerangka pemeriksaan LKPD, serta Buku Ketiga yang merupakan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD.
Enam Pemerintah Daerah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Labuhanbatu Utara, Pemkab Labuhanbatu Selatan, dan Pemkab Dairi.
Dua Puluh Pemerintah Daerah menerima opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP), yaitu Pemkab Karo, Pemkab Langkat, Pemko Binjai, Pemko Padangsidimpuan, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemko Pematangsiantar, Pemkab Batubara, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Asahan, Pemkab Pakpak Bharat, Pemko Tebing Tinggi, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Simalungun, Pemkab Nias Barat, Pemkab Padang Lawas, Pemkab Nias, Pemkab Toba Samosir, Pemko Gunungsitoli, Pemko Medan, Pemkab Madina
Tiga Pemerintah Daerah yang menerima opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) / Disclaimer, yaitu Pemkab Deli Serdang , Pemkab Samosir, dan Pemkab Nias Selatan
sedangkan Pemerintah Daerah yang belum menerima LHP atas LKPD yaitu, Pemko Tanjungbalai, Pemkab Nias Utara, Pemkab Labuhan Batu, Pemkab Humbang Hasundutan, dan Pemko Sibolga.
