-Jakarta-
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima penghargaan dari Kementrian keuangan (Kemenkeu) atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dengan pencapaian kualitas tertinggi yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penghargaan ini diberikan oleh Kemenkeu sebagai bentuk apresiasi bagi Kelembagaan negara dan instansi pemerintah daerah yang telah berhasil menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan pencapaian tertinggi. Setidaknya ada 67 Kelembagaan Negara dan 67 Instansi Pemerintah Daerah yang mendapatkan apresiasi atas predikat WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa bulan lalu.
Selain MK, ada beberapa instansi negara yang juga mendapatkan Penghargaan atas predikat WTP dalam Rapat Kerja Nasional Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2012. Antara lain Badan Narkotika, Badan Intelijen Negara, KPK,Komisi Yudisial, Lembaga Administrasi Negara, LIPI,Kepolisian Negara RI, MPR, DPR, dan Badan Pusat Statistik.
“Semoga penghargaan ini dapat menjadi pendorong pencapaian opini publik bagi seluruh Kementrian, lembaga negara, pemerintah daerah, dan ini juga tuntutan publik untuk menjadi good government,” tutur Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2012 di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan kemarin.
Rakernas yang diresmikan oleh Wakil Presiden RI Boediono, Menkeu Agus Martowardojo menyampaikan, peningkatan opini WTP merupakan target Kemenkeu guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun,untuk mencapai target tersebut, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan sesuai dengan prinsip Good government.
Lagipula,Pembuatan laporan keuangan adalah suatu kebutuhan transparansi, yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas pengelolaan keuangan publik.Yang dimana laporan keuangan tersebut yang digunakan BPK untuk menilai suatu Kelembagaan Negara maupun Kementrian pantas atau tidak mendapat predikat opini WTP.
Sedangkan Wakil Presiden Boediono, menyampaikan hasil yang dicapai oleh beberapa Kelembagaan Negara dengan opini WTP bukanlah simpul akhir dari pengelolaan keuangan Negara. Justru dengan adanya opini WTP yang diterima sebagai sebuah prestasi, maka transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara harus ditingkatkan. Predikat opini WTP bukanlah siklus akhir pengelolaan keuangan, tapi merupakan bagian dari sebuah rangkaian pengelolaan keuangan.
Untuk itu, boediono mendukung penuh langkah yang digunakan untuk mengejar peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Negara yang lebih baik. “Saya perlu garis bawahi disini kalau tahun 2014 target instansi pemerintah pusat harus 100 persen sekarang, saya harap perlu ditingkatkan, tapi ini merupakan kemajuan disbanding tahun-tahun sebelumnya,” lanjut Boediono dalam pidato pembukaannya.
Sumber : Harian Seputar Indonesia, 12 September 2012
