Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas LKPD TA 2015, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penyerahan LHP ini dilaksanakan pada hari senin, 11 Juli 2016 di ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. LHP atas LKPD TA 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, V.M. Ambar Wahyuni kepada Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, Ali Tambunan, dan Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddinsyah. Selanjutnya LHP atas LKPD TA 2015 Kabupaten Labuhanbatu Selatan diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Edimin, dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Kholil Jufri Harahap.
Pencapaian opini WTP untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah kedua kalinya secara berturut-turut, atau pertama kali dengan basis akrual. Sedangkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah memperoleh opini WTP untuk LK TA 2012, kemudian WTP DPP untuk LK TA 2014 dengan basis akrual sehingga opini WTP untuk LK TA 2015 merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut atau kedua kali dengan basis akrual.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka tahun 2015 merupakan tahun pertama Pemerintah Daerah menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2014.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas opini WTP yang telah diperoleh.
“Kami berharap, opini Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dapat dipertahankan. Hal yang lebih penting lagi adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semakin baik serta opini yang telah dicapai dapat diwujudnyatakan dalam peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara adil dan merata.” tegas beliau. (nish)
