-Stabat-
Pemkab Langkat berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), setelah tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara mengaudit laporan keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2011. Hasil ini tentunya sangat membanggakan, mengingat sebelumnya Langkat hanya mampu memperoleh hasil opini disclaimer.
Hal ini diketahui dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2011, di ruang pertemuan Kantor BPK perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Jum’at (10/8). Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Kepala BPK perwakilan Sumut Muktini SH kepada Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dan Ketua DPRD H. Rudi Hartono Bangun SE.
Menurut Muktini, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemkab Langkat Tahun 2011, pihaknya menemukan hanya terdapat 6 kelemahan yang masih dalam kategori kewajaran. Atas dasar itulah Pemkab Langkat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Meski demikian, ada beberapa hal yang penting menjadi perhatian untuk diperbaiki lagi ke depannya. Lebih lanjut Muktini yang didampingi Kasubag Setkalan Iskandar Setiawan, Kasubaud I Aryo Seto, Kasubaud III Aris Laksono dan Kasubag Hukum dan Humas Mikael Togatorop mengatakan bahwa hasil dari pemeriksaan ini telah dilakukan secara objektif dengan pendapat dari kedua belah pihak, maka laporan ini sudah mendekati akurat.“Hasil ini diperoleh berkat perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan Pemkab Langkat sendiri sehingga mendapat opini yang lebih baik,” katanya.
Lebih lanjut dia juga berharap agar hasil yang telah diperoleh Pemkab Langkat ini hendaknya dapat dipertahankan, dan lebih ditingkatkan lagi pada tahun yang akan datang.Sementara itu Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menyambut gembira atas keberhasilan ini. Dikatakannya bahwa apa yang telah diperoleh merupakan berkat dari kerja sama, kerja keras, dan kerja benar antara pihak Pemkab dan DPRD Langkat.
Untuk itu Bupati menegaskan akan kembali membahas kerja sama dengan pihak Legislatif untuk dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya Pemkab Langkat mampu memperoleh hasil opini BPK yang lebih baik yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Untuk itu, Bupati Langkat juga menginstruksikan kepada seluruh SKPD nya agar jangan terlalu cepat merasa puas atas hasil yang telah diperoleh. Jadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk dapat berbuat lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut dtambahkannya bahwa dalam pengelolaan keuangan kedepannya Pemkab Langkat telah membentuk satgas dan akan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).Sementara itu, Ketua DPRD Langkat H. Rudi Hartono Bangun, SE menanggapi keberhasilan ini menyambut baik atas apa yang telah dicapai. Hal ini tentu telah menunjukan adanya peningkatan dalam hal laporan keuangan di Pemkab Langkat.
Sumber : indopos.co.id, 6 Agustus 2012
