Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan Media Workshop bertema ”Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah”, di Ruang Rapat Lantai 4 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait Laporan Hasil Pemeriksaan, khususnya kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2016. Pembicara dalam workshop ini adalah Kepala Perwakilan, Ambar Wahyuni, didampingi Kepala Sub Auditorat Sumut I, Andanu, Kepala Subauditorat Sumut II, Andri Yogama, Kepala Sub Auditorat Sumut III, Aris Laksono, Kepala Sub Bagian Humas dan TU, Iskandar Setiawan, serta Kepala Sekretariat Perwakilan, Agung Hartono, yang sekaligus bertindak sebagai moderator.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Ambar Wahyuni, memaparkan kegiatan BPK Perwakilan Sumatera Utara yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2016 meliputi Pemeriksaan Kinerja atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas T.A. 2014 s.d. T.A. 2016 Semester I, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah T.A. 2016, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Asli Daerah T.A. 2016, Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah T.A. 2014 s.d. 2016, Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD T.A. 2011 s.d. 2016, dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada tanggal 1 Desember 2016.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari media-media yang bertugas di wilayah Provinsi Sumatera Utara baik cetak, elektorik maupun media online, serta para pejabat struktural dan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Diharapkan melalui kegiatan media workshop ini nantinya dapat tercipta hubungan kesepahaman dan kerjasama yang saling mendukung antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan media di Provinsi Sumatera Utara dalam menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah secara jelas dan akurat kepada publik serta menjadi alat komunikasi kepada media dan masyarakat, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sampai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah.
