Sejalan dengan Visi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan sosialisasi dan permintaan saran dan harapan dari kalangan media, maupun pemberian pemahaman yang lebih mendalam. Salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah Media Workshop.
Jumat, (29/03/2019), BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Media Workshop bertema “Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah” bertempat di ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pembicara dalam Media Workshop ini adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Ambar Wahyuni, didampingi Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Yudi Prawiratman, sebagai Moderator dan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha (Humas dan TU) , Ludfi Noviandi.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Ambar Wahyuni, memaparkan kegiatan yang sudah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2019 meliputi Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Asahan, Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2018, Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I TA 2019 dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 21 Maret 2019.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan media-media massa baik cetak, elektronik maupun online yang ada di Provinsi Sumatera Utara, serta para pejabat struktural dan staf Subbagian Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Diharapkan melalui kegiatan media workshop ini nantinya dapat tercipta hubungan kesepahaman dan kerja sama yang saling mendukung antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan media di Provinsi Sumatera Utara dalam menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah secara jelas dan akurat kepada publik serta menjadi alat komunikasi kepada media dan masyarakat, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sampai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.
