Pamungkas! Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Menyerahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2022 Tepat pada Waktunya

Jum’at, 31 Maret 2023, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPK Sumut) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran (TA) 2022 dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. LK Unaudited Pemkab Padang Lawas diserahkan oleh Plt. Bupati Padang Lawas, H. Ahmad Zarnawi Pasaribu kepada Kepala Perwakilan, Eydu Oktain Panjaitan. Penerimaan LKPD dan penandatanganan berita acara dilakukan secara tatap muka di ruang Auditorium Kantor BPK Sumut.

Pemkab Padang Lawas merupakan pemerintah daerah terakhir di Sumatera Utara yang menyerahkan LK Unaudited TA 2022. Kepala Perwakilan dalam sambutannya menyambut baik kedatangan Bupati dan rombongan dari Pemkab Padang Lawas. BPK memberikan apresiasi atas diserahkannya LKPD unaudited TA 2022 ini. Kepala Perwakilan menyatakan bahwa penyampaian laporan yang diserahkan tepat waktu merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Tunduk padi karena bernas, Padi yang bernas padat isinya. Walaupun jadi yang pamungkas, Pemkab Padang Lawas berhasil serahkan LK tepat pada waktunya”, demikian pantun Kepala Perwakilan menutup sambutannya.

Pemeriksaan atas LKPD TA 2022 akan dilaksanakan segera setelah LKPD diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, setelah selesainya pelaksanaan pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD akan diserahkan oleh BPK kepada Lembaga Perwakilan dan Kepala Daerah masing-masing selambat-lambatnya 2 bulan setelah LKPD diterima oleh BPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Penyerahan LK Unaudited Pemkab Padang Lawas menandai bahwa seluruh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Sumatera Utara telah memenuhi amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 56 ayat (3), dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir (31 Maret tahun berikutnya).

Berikut daftar tanggal penyerahan LK Unaudited TA 2022 dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara.