Pemprov Sumut Belum Rampungkan Hasil Rekomendasi BPK

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara belum merampungkan standar sarana dan prasarana kerja yang diminta sebagai prasyarat dalam rekomendasi BPK untuk menunjang kinerja pengawasan oleh inspektorat provinsi Sumut.

“Persyaratan itu saat ini sedang dalam penyusunan,” kata Wagubsu Tengku Erry Nuradi saat menerima LPHP dari BPK perwakilan Sumatera Utara atas kinerja Aparat Pengawas Kinerja Pemerintah  Pemprovsu, di Aula BPK Jl Tengku Daud, Medan, Rabu (29/1/2014).

Penyerahan laporan ini langsung dilakukan Ketua BPK Perwakilan Sumut Muktini, dengan disaksikan sejumlah pejabat BPK dan pejabat daerah lain yang juga menerima LHP.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Walikota Tanjung Balai, Asisten III Kab Karo Jernih Tarigan, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri, Wakil Ketua DPRD Provsu Sigit Pramono Asri, Wakil Ketua DPRD Kab Karo Sentosa Sinulingga, Sekretaris DPRD Provsu Randiman Tarian, Kepala Inspektorat Provinsi Sumut Djaeli Azwar.

Menurut Tengku Erry terkait sejumlah temuan dan rekomendasi BPK atas kinerja APIP Provinsi Sumut, pihaknya telah mempelajari dan akan segera ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang juga telah disampaikan kepada BPK Perwakilan Sumut pada 20 Januari 2014 lalu.

Pemprov Sumut akan mendorong Inspektorat Provsu melakukan perbaikan kinerja, mengingat tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas intern pemerintah.