– Medan –
Pelaksana Tugas Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S Msi mengapresiasi atas Pemutaran Film Pendek Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diinsipirasikan dari hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap beberapa Instansi dan Film ini sangat Positif bagi Pemerintah Daerah dalam transparansi mengelola keuangan daerah.
Hal ini dikatakan Plt Walikota Medan saat menghadiri Pemutaran Film Pendek BPK RI yang berjudul Uang Rujak Emak, Kertas si Omas dan Cerita Kami di Hermes XXI, Jalan Mongonsidi, Senin (27/01/2014). Hadir dalam pemutaran film tersebut Wagubsu HT Erri Nurady ST Msi, Anggota V BPK RI Dr Agung Firman Sampurna SE, Kepala BPK RI Sumut Muktini dan FKPD Sumut dan Kota Medan.
Eldin menilai, Film yang terinsipirasi dari hasil sangat bagus karena film tersebut menceritakan tentang tranparansi dalam mengatur calon jamaah Haji, dan transparansi pengiriman TKI ke luar negeri serta Pengelolaan Dana BOS bagi sekolah yang saat ini masih banyak ditemukan kecurangan oleh pihak terkait, tuturnya.
Menurut ELdin, dengan Film tersebut ini dapat menjadi contoh bagi Pemerintah daerah khususnya Kota Medan dalam mengelola keuangan daerah karena BPK sebagai Instansi yang memiliki wewenang memeriksa pasti masih banyak menemukan hal yang tidak sesuai, untuk itu kita harus lebih baik lagi mengelola keuangan, ungkap Eldin.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Utara HT Erri Nurady ST,MSi, mengajak seluruh elemen untuk bertindak jujur dan amanah dalam setiap pekerjaannya.Sehingga kepentingan masyarakat umum bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Ajakan ini diungkapkan Tengku Erry saat pemutaran film BPK.
Menurut Wagub film BPK yang diinspirasi dari hasil pemeriksanaan ini memiliki arti cukup besar untuk kepentingan masyarakat, mulai dari penyimpangan anggaran pemerintah, hingga tidak jujurnya pelayanan kepada masyarakat. Intinya kita harus budayakan prilaku jujur dan amanah, katanya.
Sedangkan Anggota V BPK RI, Dr Agung Firman Sampurna SE,MSi, film yang terinspirasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit BPK selama 2005 hingga 2012 yang selama waktu tersebut BPK kerap menemukan penyimpangan. Menampilkan sejumlah artis antara lain Ida Leman, Happy Salma dan Lukman Sardi dan Kota Medan menjadi kota pertama di luar Jakarta yang memutar fim tersebut, pertama di Jakarta pada 20 Januari 2014.
Film tersebut diawali dengan sambutan Kepala BPK Hadi Purnomo yang menyebut bahwa BPK mengeluarkan tiga film pendek berjudul ‘Uang Rujak Emak’, ‘Kertas Si Omas’ dan ‘Kami’ itu diinspirarsi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Tujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat supaya lebih memahami bahwa penyelewengan dan korupsi itu jangan dilakukan. Film tersebut lebih menyentil ke hal-hal yang memulai korupsi tapi akhirnya menyengsarakan rakyat jadi dengan film ini hendaknya dapat lebih dimengerti, dipahami dan dicermati.
Tujuannnya menurut Hadi, agar dalam pengelolaan negara lebih baik lagi. Kasusnya dibuat story line yang menggambarkan tentang adanya penyelewangan dalam tiga kasus tersebut yakni bidang pendidikan (dana BOS), tenaga kerja dan pelayanan ibadah haji.
BPK mengaudit pengelolaan APBN dan APBD setiap tahun dan hasilnya dengan nilai opini terhadap lembaga/instasi tersebut. Tanggung jawab itu tidak hanya dibebani kepada pemerintah, tapi juga masyarakat, katanya.
Disebutkan Agung Firman Sampurna, SE, BPK menyoroti tiga topik yakni pelayanan ibadah haji dengan judul uang rujak emak, pendidikan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Cerita Kami tentang tenaga kerja Indonesia (TKI) agar pelayanan ke tiga sektor tersebut supaya lebih baik lagi.
Agung mengakui kalau pelayanan ibadah haji Indonesia pada tahun 2013 terbaik di dunia, namun BPK menilai ke depan harus tetap menjadi lebih baik lagi, tidak ada ‘calo’ yang dapat merugikan masyarakat. disamping itu BPK memeriksa 279 entitas diantaranya 273 Pemda dan 16 Provinsi termasuk Pemprovsu. Dari 1600 LHP yang dikeluarkan setiap tahun, ternyata ada yang diperiksa itu justru kurang membaca LHP tersebut, sebutnya.
Dari tiga topik film itu saja menggambarkan betapa luasnya tanggung jawab pengelolaan negara yang pengawasannya oleh BPK, kata Agung.
Film pendek ini, lanjutnya, akan menjadi salah satu sarana publikasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keberadaan, peran dan konstribusi BPK terhadap perbaikan akuntabiitas pengelolaan keuangan negara. BPK berharap ketiga film pendek itu dapat memberikan gambaran secara singkat, jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat mengenai peranan dan kontribusi BPK terhadap perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, katanya.
Sumber : pemkomedan.go.id, 28 Januari 2014
