-Medan-
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menargetkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD tahun anggaran 2013 bisa menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Saya berharap LKPD 2013 Pemkab Tapsel (Tapanuli Selatan) bisa naik kelas menjadi WTP,” ujar Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu di Medan, Senin (24/2).
Dia mengakui, sudah menyampaikan/menyerahkan LKPD 2013 Tapsel ke Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara (Sumut) hari ini dan diterima langsung Kepala Perwakilan BPK Sumut Muktini dan staf.
Syahrul mengatakan, harapan untuk mencapai opini WTP itu bukan tidak mungkin tercapai karena Pemkab tersebut terus berupaya melakukan perbaikan dalam penyusunanan laporan keuangan.
Dia mengaku, selama ini, permasalahan paling banyak di LKPD adalah soal aset khususnya untuk penataan pengadministrasian dan pengdokumentasian mengingat Tapsel dimekarkan menjadi dua kabupaten baru yakni Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.
“Namun sejak dalam tiga tahun kepemimpinan saya, laporan itu terus diperbaiki dengan minta bimbingan tim BPK,” katanya yang didampingi Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkab Tapsel, Sulaiman Lubis.
Pada LKPD 2011 lalu, BPK memutuskan opini disclamer atau tidak ada pernyataan dan di LKPD 2012 naik kelas menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pemkab Tapsel juga semakin bisa cepat menyelesaikan dan menyampaikan LKPD.
LKPD tahun 2013 yang disampailan pada Senin, 24 Februari ini merupakan penyampaian kedua tercepat setelah Pemkab Simalungun.
“LKPD 2011 dan 2012 juga disampaikan sebelum habis masa waktu pelaporan pada akhir Maret di masing-masing tahun,” katanya.
Kepala Perwakilan BPK Sumut Muktini, menyebutkan tahun lalu, masih 23 pemkot/pemkab yang menyerahkan LKPD secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tapsel dan Simalungun juga tercatat paling cepat dalam penyampaian/penyerahan laporannya.
Sumber: skalanews.com, 25 Februari 2014
