– Medan –
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi meminta seluruh jajarannya baik di provinsi, kabupaten dan kota untuk tidak menganggap enteng segala jenis temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
“Jangan anggap enteng temuan BPK, sekecil apapun itu segera tindak lanjuti, bila permasalahan administrasi segera tertibkan dan bila merugikan keuangan negara segera tindak lanjuti,” katanya ketika menerima laporan hasil pemeriksaan LHP BPK terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara di Gedung BPK jalan Tengku Daud Medan, hari ini.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah kepala daerah diantaranya Bupati Tapteng Bonaran Situmeang, Plt.Walikota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Dairi, Ketua DPRD Kabupaten Kota, Ketua KPU Sumatear Utara, Ketua Panwaslu, Kasub Auditorat Sumut I R.Aryo Seto Bomantari, Sumut II Ayub Amali Sumut III Aris Laksono, Kepala BPK Perwakilan Sumut Muktini serta bebrapa jajaran pemprovsu lainnya.
Wagubsu kembali menekankan kepada seluruh jajarannya untuk bertindak cepat dan tepat, karena menurutnya waktu yang diberikan BPK sangat singkat kurang lebih satu bulan. Sehingga bila ada temuan langsung ditindak lanjuti agar hasil kinerja terkait laporan pengelolaan keuangan baik. Tak lupa Wagubsu berterimakasih kepada Kepala BPK Muktini dan jajarannya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai fungsi pengawasan.
Wagubsu kemudian berharap seluruh jajarannya bisa bekerjasama dengan baik dan dapat melakukan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing. Terakhir Wagubsu berterimakasih atas masukan dari BPK terkait perjalanan dinas yg sering tidak tertib administrasi. Dia kemudian berjanji akan menertibkan perjalanan dinas tersebut.
Muktini Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara dalam sambutannya menjelaskan, ketidaktertiban administrasi banyak terjadi di berbagai provinsi dan daerah lainnya tak terkecuali Sumatera Utara.Begitupun sesuai prosedur yang ada, pihaknya tetap memberikan waktu kepada provinsi dan kabupaten kota untuk melengkapi dan mengklarifikasi segala temuan mereka.
Muktini mengharapkan kerjasama yang baik dari seluruh entitas yang mereka awasi dan periksa sehingga hasil dari pemeriksaan tidak merigikan pihalk manapun.
Meski tidak menyebutkan entitas tertentu yang mereka periksa, Muktini mengatakan sering terjadi kebocoran keuangan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan terkai perjalanan dinas baik itu dengan kendaraan bermotor ataupun tiket pesawat. Malah sayangnya lagi, katanya, justru ada pihak ketiga yang turut membantu penngadaan tiket tersebut meski yang bersangkutan tidak pergi.
Terakhir Muktini mengingatkan bahwa mereka telah memiliki alat dan sistem untuk mengklarifikasi permasalahan tiket pesawat tersebut. Mereka BPK telah memiliki MOU dengan sejumlah maskapai penerbangan guna tertib tiket dimaksud.
Dalam kesempatan itu turut diserahkan 7 LHP yaitu LHP tentang Pendapatan Asli Daerah Provsu dan Pelaksanaan Pemilukada 2013, Opererasional PD Pasar Kota Medan, Kinerja Pendidikan Kab. Dairi, Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kab.Tapteng, Belanja Modal dan Jada Kab.Tapteng, Kinerja Pendidikan Kab.Dairi dan Belanja Kab.Lab Batu.
Sumber : waspada.co.id, 16 Januari 2014
