27 LKPD Tahun Anggaran 2011 Telah Diterima BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Secara Tepat Waktu

Sampai dengan waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerima 27 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan audit BPK. Adapun pemda yang menjadi entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan meliputi 33 pemerintah kota/pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Kesadaran pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan Laporan Keuangan kepada BPK RI  secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut terlihat dari semula di di tahun 2011 hanya 44,1 % (15 dari 34 daerah)  yang menyerahkan tepat waktu, meningkat di tahun 2012 menjadi 79,6% (27 dari 34 daerah) Pemda yang menyerahkan secara tepat waktu Laporan Keuangan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Penyerahan Laporan Keuangan tersebut dibuka pertama kali oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang menyerahkan LKPD Kabupaten Pakpak Bharat kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada 12 Maret 2012. Selanjutnya diikuti berturut-turut oleh Asahan (14 Maret 2012), Tapanuli Utara (15 Maret 2012), Serdang Bedagai (16 Maret 2012), Samosir (19 Maret 2012), Labuhanbatu(19 Maret 2012), Tapanuli Selatan (19 Maret 2012), Mandailing Natal (20 Maret 2012), Medan (20 Maret 2012), Simalungun (21 Maret 2012), Pematang Siantar (22 Maret 2012), Tebing Tinggi (26 Maret 2012), Labuhanbatu Utara (27 Maret 2012), Pemprov Sumatera Utara (27 Maret 2012), Sibolga (28 Maret 2012), dan Tanjung Balai (29 Maret 2012).

Sedangkan pada 30 Maret 2012 terdapat 11 LKPD yang diserahkan, yaitu  berturut-turut Langkat, Tapanuli Tengah, Dairi, Batubara, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Toba Samosir, Karo, Labuhanbatu Selatan, Padangsidimpuan, dan ditutup oleh Binjai.

Dengan demikian ada tujuh LKPD Tahun Anggaran 2011 yang belum diterima oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Utara, dan Padang Lawas Utara.

Atas penyerahan Laporan Keuangan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menindaklanjutinya dengan segera mengirimkan tim pemeriksaan untuk bertugas di lapangan. BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengharapkan kerjasama pihak pemda untuk membantu menyediakan data yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan, agar pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar

Daftar Pemerintah Daerah yang sudah menyerahkan LKPD tersebut yaitu :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 56 ayat (3) :

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

Pasal 102 ayat (1) :

Laporan Keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (jo) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 (jo) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Pasal 297 ayat (1)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.