Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
-Medan-
Sekitar 90 persen satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Indonesia belum bisa membuat laporan keuangan perangkat daerah (LKPD) seperti laporan realisasi APBD, neraca, laporan...
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan 11 masalah penyimpangan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas belanja daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).
Laporan...
-Medan-
Sebanyak 10 dari 17 partai politik (parpol) di Labuhanbatu peserta Pemilu 2009 belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana keuangan bantuan parpol pada APBD...
-Kisaran-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumut meminta Pemkab Asahan proaktif melakukan penagihan pengembalian kerugian keuangan daerah sebesar Rp10,3 miliar dari hasil audit...
-Medan-
Kepala Humas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara (Sumut) Mikael Togatorop mengungkapkan bahwa dalam lima tahun berturut-turut, belum...
-Medan-
Anggota IV Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Dr Ali Masykur Musa, MSi, MHum menegaskan, 87 persen hutan mangrove di pesisir...
-Medan-
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menargetkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD tahun anggaran 2013 bisa menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Saya berharap...