Ketua BPK : Medan Memalukan

Hanya Empat Daerah Sampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu

-Medan-

Badan pemeriksa keuagan (BPK) masih kesulitan menghadapi buruknya laporan keuangan pemerintah daerah (pamda), termasuk pemko Medan.

Pemerintah daerah dinilai tidak mempunyai keinginan membenahi laporan keuangan dengan cara belajar dari berbagai pihak.” Kemauan (untuk memeperbaiki) tidak ada. Ini yang menjadi masalah,” ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution seusai memberi kuliah umum di Universitas Sumut (USU) di Medan kemarin.

Anwar mencontohkan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah Provsu yang tahun lalu tidak ada yang mendapat predikat baik atau wajar tanpa pengecualian (WTP).

Bahkan, dia meyindir Pemko Medan yang hingga kini belum menyerahkan laporan keuangan 2008 yang telah jatuh tempo Maret lalu. Kondisi ini begitu menyedihkan karena banyak ademisi maupun praktisi bidang keuangan di Medan yang bisa memberi pembekalan bagi Pemerintah Daerah. Dia pun menilai hal ini bentuk sikap Pemda yang tidak terbuka terhadap perbaikan.” Kalau kondisi ini terjadi di Papua, saya bisa mengerti, kalau di Medan ini sangat  memalukan,” tuturnya.

Seperti yang banyak terjadi di sejumlah daerah, buruk dan lambatnya laporan keuangan daerah, di awali dari tidak baiknya pengolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kondisi ini akhirnya berakibat pada lambatnya pembangunan. Menurut Anwar, kondisi ini banyak di sebabkan hubungan ynag tidak baik antara pemda dan DPRD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKI2008 di 88 laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L) dan 275 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), hanya 16 K/L yang diberi WTP.

Padahal, sebanyak 16 K/L itu hanya mengelola 12 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Demikian juga laporan keuangan pemda belum juga menunjukan perbaikan.”Kendalanya, DPRD dan PEMDA selau ribut. Ini jelas menghambat.” tuturnya.

Menurut Anwar, perbaikan laporan keuangan pemda bisa berjalan jika peran Badan Pengawas Daerah (Bawasda) lebih dimaksimalkan selama ini, Bawasda dan lembaga pengawas lain seperti insperktorat tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Sebab, sejak perencanaan, bawasda sudah harus berperan aktif dalam mengawasi keuanagan pemerintah.

Kepala BPK Perwakilan Sumut Widodo Prasetyo Hadi menambahkan, hingga saat ini baru empat daerah yang tepat waktu menyampaikan laporan keuangan 2008.

Keempat daerah itu, yakni Kabupaten Asahan, Serdang Bedagai, Karo dan Pemprovsu . Sementara itu daerah lain selain medan, masih dalam penyelesaiain pemeriksaan.

Mengenai laporan keuangan pemko Medan yang hingga kini belum di serahkan, Widodo mengakui mereka telah megimbau agar segera menyelesaikannya.”Kami selalu memberi peringatan supaya melaporkan,” ujarnya.

Namun, BPK tidak bisa memberikan sanksi atas keterlambatan tersebut. Menurut dia, kendala utama yang sering di hadapi pemda dalam pembuatan laporan keuangan adalah minimnya sumber daya manusia (SDM). Masalah lain, yaitu sistem keuangan pemda yang belum berjalan baik.

Sebelumnya, pejabat (Pj) Walikota Medan Afifuddin Lubis mengakui keterlambatan penyerahan laporan keuangan pemko Medan 2008 di \sebabkan ketidakmampuannya. Pengakuan itu di sampaikannya kepada sejumlah wartawan.

“Saya akui pemyampaian laporan ini kepada BPK terlambat setiap tahun. Keterlambatan ini karena ketidakmampuan saya dan ini kesalahan saya,” ujarnya sesuai sidang paripurna reses DPRD Medan di gedung dewan, Rabu (10/6).

Namun, Afif-sapaan Afifuddin Lubis enggan menyebutkan penyebab ketikdakmampuan dan persoalan terlambatnya penyusunan laporan keuangan pemko Medan ini. Dia juga tidak mau menyalahkn kepala SKPD maupun jajaran bawahannya yang lain.

“Ini bukan kesalahan SKPD atau tidak ada kordinasi, ketakutan, dan terlalu hati-hati dalam menyusun laporan keuangan. Ini kesalahan saya sebagai atasan dan saya tidak mampu. Apa penyebabnya, silahkan kalian menilai sendiri. Ini persoalan intern.” tandasnya.

Dia menambah, keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini memang benar terjadi dan dia tidak mau membela diri.

“Ini faktanya memang terlambat karena kesalahan saya yang tidak mampu menyelesaikan tepat waktu. Laporan keuangan ini sendiri sedang di susun dan akan di sampaikan secepatnya. Ini bukan pertama kali dan bukan pemko Medan saja yang terlambat, daerah lain juga terlambat. Tanyakan juga sama daerah lain apa penyebabnya dan bukan pemko Medan saja yang salah,” pungkasnya.

Sumber : Seputar Indonesia, Jumat – 12 Juni 2009