Ketua BPK RI : Walikota Medan ”Hau-Hau”

‘Tak Beres’ Membuat Laporan Keuangan

-Medan-

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Anwar Nasution menilai, Walikota Medan, Drs. Afifuddin Lubis sebagai walikota yang “hau-hau” karena tidak beres dalam membuat laporan keuangan.

“Walikota kalian itu hau-hau, dan memalukan,” kata Anwar Nasution kepada wartawan, Kamis (11 / 6) di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), usai memberikan kuliah umum Krisis Keuangan Global dan Indonesia bagi ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan USU.

Pada kesempatan yang sama, Anwar Nasution menyatakan keheranan tentang laporan keuangan Walikota Medan yang tak beres itu. Padahal, menurut Anwar, hal seperti itu tidak terjadi di Kota Medan, karena di Medan sendiri banyak perguruan tinggi dan gudangnya orang pintar.

Pada kesempatan itu juga Anwar mengingatkan Walikota Medan Afifuddin Lubis agar tidak mengalami nasib yang sama dengan Abdillah dan Ramli Lubis (mantan Walikota dan Wakil Walikota Medan) yang masuk penjara akibat tidak beresnya laporan keuangan,

“Kalau laporan keuangan daerah Papua dan Kalimantan tak beres dapat dimaklumi, karena di sana tidak banyak orang pintar,” tegas Anwar lagi.

Dia mengakui bahwa hingga saat ini, masih banyak daerah yang tidak beres dalam memberikan laporan keuangannya. Namun, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi terhadap perilaku buruk terhadap kepala daerah tersebut, karena tugas BPK hanya mencatat prilaku orang, tetapi tidak sampai menangkap dan membawa orang ke penjara.

Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini juga menyebutkan BPK itu seperti malaikat yang mencatat pahala dan dosa seseorang, tetapi tidak bisa menyeret seseorang ke neraka atau ke syurga, Anwar Nasution, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Menurut Anwar jeleknya laporan keuangan daerah di tanah air saat ini, karena tak memiliki keseragaman sistem pembukuan, dan lemahnya sumber daya manusia (SDM) untuk membuat pembukuan keuangan.

Sumber : Harian Portibi DNP, Jumat – 23 Juni 2009