– Medan –
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Sumut atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2012.
LHP itu langsung diserahkan oleh Kepala Kantor BPK Perwakilan Sumut Muktini kepada Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu yang disaksikan Ketua DPRD Tapsel Rahmat Nasution dan Dihadiri Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tapsel Sulaiman Lubis serta Kepala Bappeda Muhammad Aswan Nasution, di Aula Kantor BPK Perwakilan Sumut tanggal 13 Mei lalu.
Humas BPK Perwakilan Sumut Mikael PH Togatorop menyebutkan, pemberian hasil LKPD Tapsel termasuk tercepat karena pada tanggal 13 Mei, baru dua daerah menerima laporan tersebut, yakni Pemkab Sergai dan Pemkab Tapsel.
Menanggapi pencapaian WDP ini, Bupati Tapsel kepada wartawan mengatakan, pihaknya tetap berbangga hati atas pencapaian ini. “Kami akan terus memperbaiki kekurangannya dan LKPD Tahun 2013 optimis dapat meraih WTP,” tegasnya.
Meski mendapatkan opini WDP, Bupati Tapsel menegaskan, akan terus memperbaiki kekurangan dan optimis jika LKPD Tahun 2013 dapat meraih WTP. Pencapaian opini WDP inipun, katanya, merupakan kemajuan untuk Kabupaten Tapsel.
“Kepala BPK bilang, ada kemajuan dari Kabupaten Tapsel untuk tahun ini. Misalnya saja soal waktu penyerahan LKPD yang lebih cepat dibanding tahun lalu. Tahun lalu kami menyerahkan LKPD tanggal 19 Maret, tahun ini tanggal 27 Februari. Jadi ada percepatan sekitar sebulan.
Kami ingin mengikuti azas yang sudah ditetapkan. Tahun lalu kita juga memperoleh opini WDP,” katanya. Karena Tapsel menyerahkan LKPD lebih cepat, lanjutnya, maka proses pemeriksaan juga cepat. Diceritakannya, setelah LKPD disampaikan pada 27 Februari 2013, tim BPK datang ke Psp tanggal 14 Maret 2013. Pada 11 April 2013 pemeriksaan sudah selesai, dan Senin (13/5) hasilnya langsung diserahkan ke Pemkab Tapsel.
Perolehan opini WDP, disebabkan adanya persoalan beberapa tahun lalu yang kebetulan tidak disertakan di dalam LKPD. Seperti adanya inventarisir aset dan laporan keuangan tahun 2005, 2008 dan 2009 sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Tapsel.
“Meskipun itu temuan beberapa tahun lalu, saya tetap bertanggungjawab. Sebenarnya sudah selesai tapi kebetulan kami terlambat mencatatkan pada LKPD tahun 2012. Kemungkinan besar laporan itu akan ada untuk LKPD tahun 2013. Dan kita optimis sekali akan meraih WTP tahun depan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tapsel Sulaiman Lubis SE mengatakan temuan tahun 2005 tercatat ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) senilai Rp26,9 juta dan di SKPD tahun 2008 di Kas Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Daerah dengan nilai Rp205 juta dan tahun 2009 Dinas Pendidikan senilai Rp68,077 juta.
Dikatakannya semuanya sudah ditindaklanjuti dan sudah selesai. “Untuk laporan keuangan Pemkab Tapsel tahun 2013 nanti, hal ini tidak ada lagi. Sedangkan masalah aset, kebanyakan tentang perhitungan aset yang agak rumit karena banyaknya pemisahan daerah.
Untuk penilaian aset Pemkab Tapsel berkerja sama dengan Ditjen Kekayaan dan Lelang Negara (DJKLN) Medan. Semua aset sudah dihitung, hanya masih perlu lagi disesuaikan dengan harga sekarang (kapitalisasi aset). Sebab banyak aset yang susut dan ada juga yang naik. Apalagi tahun depan, kantor Pemerintah Tapsel akan pindah dari Psp ke Sipirok,” jelasnya.
Kepala BPK Kantor Wilayah Sumut Muktini didampingi Humas BPK Perwakilan Sumut Mikael PH Togatorop mengatakan, pemberian hasil LKPD Tapsel termasuk tercepat karena pada Senin (13/5), baru dua daerah menerima laporan sejenis yakni Pemkab Sergai yang diberikan pada hari yang sama dengan waktu yang berbeda.
Menurut Mikael, meskipun LKPD Tapsel tahun 2012 dengan opini WDP sama seperti LKPD tahun 2011, namun LKPD tersebut termasuk baik dan tetap ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dari segi penyerahan LKPD tepat waktu yakni pada 27 Februari 2013, batas akhir penyampaian 31 Maret 2013. Dari segi opini bisa mempertahankannya tetap WDP.
“Untuk meraih opini WTP Pemkab Tapsel harus memperbaiki manajemen asetnya. Pemkab Tapsel sendiri banyak mengupayakan untuk memperbaiki kekurangannya dan ke depan Tapsel jika mampu memenuhi kekurangan bisa meraih WTP,” katanya.
Sumber : metrosiantar.com, 16 Mei 2013
