Pada Kamis, 13 Juni 2013, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran (TA) 2012 dan LKPD Kota Medan T.A. 2012.
LHP atas LKPD Kabupaten Mandailing Natal TA 2012 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Ilyas Siswandi , dan Kepala Dinas PKAD Kabupaten Mandailing Natal, Murnady Pasaribu. BPK RI memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mandailing Natal TA 2012. Sebelumnya pada LKPD TA 2011 Kabupaten Mandailing Natal menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Masih pada hari yang sama di waktu yang berbeda, Pemko Medan, juga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Anggaran 2012. LHP BPK RI ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Ketua DPRD Kota Medan, Amiruddin, dan Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin.
BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan TA 2012. Opini ini merupakan opini WTP kedua yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kepada Kota Medan, setelah sebelumnya pada LKPD TA 2011 Kota Medan juga menerima opini WTP-DPP.
Kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
