LIMAPULUH (Waspada) – Ditundanya keputusan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batubara Tahun 2010 dalam Sidang Paripurna DPRD Kab. Batubara, Senin (7/11) dinilai masyarakt cukup aspiratif.
“Anggota DPRD Batubara bukan mengada-ngada mengambil keputusan penundaan tersebut tetapi sukup beralasan didukung ketentuan diantaranya Badan Anggaran (Banggar) mennunggu draft hasil audit BPK dari eksekutif” tegas Yusuf Mc, tokoh masyarakat Batubara menanggapi LKPJ Batubara ditunda, selasa (8/11).
Dia menyebutkan seharusnya LKPJ Batubara meramu berbagai masalah yang menonjol menyahuti aspirasi disampaikan masyarakat diantaranya puluhan proyek APBD ditangani Dinas PU dan Pertambangan seperti peningkatan ruas jalan di desa-desa dinilai asal jadi tak berkualitas.
Bagaimana dengan proses heboh pembangunan 7 kantor SKPD terkesan KKN sampai ditangkapnya Kadis PU Batubara, juga kelanjutan pembangunan RSD serta beberapa pembangunan tak berfungsi sia-sia jadi mubazir yang ditunggu-tunggu masyarakat kejelasannya.
Ketua PKS Batubara, Hadian melalui ponsel, Selasa (8/11) mengatakan apapun keputusan DPRD Batubara yang berpihak kepada rakyat sesuai ketentuan pasti didukung.
Sumber : Harian Waspada, 10 November 2011
