LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 – Wajar Dengan Pengecualian
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 68/LHP/XVIII.MDN/04/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. ...
LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2012 – Wajar Dengan Pengecualian
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 74/LHP/XVIII.MDN/04/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. ...
LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2012 – Wajar Dengan Pengecualian
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 78/LHP/XVIII.MDN/04/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
LKPD Prov. Sumatera Utara Tahun 2012 – Wajar Dengan Pengecualian
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 87/LHP/XVIII.MDN/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. ...
Proyek Barnang Koling-Pangaribuan Sipirok Temuan BPK
- Medan -
Perusahaan dengan modal besar tampaknya bukan faktor penentu penyelesaian pekerjaan tepat waktu walaupun diberi masa pekerjaan yang cukup panjang hingga akhir tahun anggaran, sehingga harus dikenai sanksi pemutusan kontrak dan dinilai menciderai opini Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2012.
Informasi yang diperoleh beritasumut.com, Kamis (30/5/2013), sesuai...
Langkat Peroleh Opini Wajar dengan Pengecualian
- Medan -
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara memberikan laporan hasil audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Langkat dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP) “Hasil audit yang dilakukan BPK Perwakilan Sumatera Utara, pemerintah Langkat memperoleh opini wajar dengan pengecualian,” kata Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara Muktini di Medan, Rabu.
“Terima kasih atas pelayanan yang baik dan tertib selama tim mengadakan...
BPK Perwakilan Provinsi Sumut Telah Terima 33 LKPD TA 2012
Sampai dengan tanggal 30 Mei 2013, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerima 33 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Tahun Anggaran 2012 (LKPD TA 2012) dari Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Adapun Pemerintah Daerah yang menjadi entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan meliputi 33 pemerintah kota/pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah...
Entitas Manakah yang Paling Awal Menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2012 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ?
Pemerintah Kabupaten Simalungun merupakan entitas yang paling awal menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu tanggal 15 Februari 2013
...
BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas atas LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2012
BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2012. Opini ini merupakan opini WTP kedua yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten Humbang Hasundutan, setelah sebelumnya pada LKPD TA 2011 Kabupaten Humbang Hasundutan juga menerima opini WTP.
Penyerahan LHP ini dilaksanakan Kamis, 23 Mei...
BPK RI : Penilaian WTP Tak Menjamin Bebas Korupsi
- Medan -
Penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota/Kabupaten yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ada jaminan pemerintah Kota/Kabupaten tersebut tidak ada korpsi, karena opini WTP yang diberikan hanya menilai tata kelola keungannya yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten adalah baik bukan berarti benar, karena kalau benar semuanya harus diaudit, dan ini baru hanya sampling, dari 100...
Penilaian WTP Tak Jamin Instansi Bebas Korupsi
- Medan -
Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten tidak menjamin pejabat daerah itu bebas dari kasus korupsi.
"Opini WTP yang diberikan BPK hanya penilaian baiknya tata kelola keuangan yang dilakukan oleh pemprov/pemkot/pemkab. Baik bukan berarti benar," kata Ketua BPK Pusat Hadi Purnomo, di Medan, Selasa.
Ia berada di Medan melakukan dialog terbuka...
Opini WTP Bukan Jaminan Pemda Bebas Korupsi
- Medan -
Penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tidak menjamin bagi pemerintah daerah (pemda) untuk bebas dari korupsi. Sebab, opini WTP diberikan hanya untuk menilai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemda sudah baik.
Ketua BPK Pusat Hadi Purnomo, mengatakan, audit tata kelola keuangan pemerintah kota/kabupaten yang dilakukan secara sampling dan tidak...
Jika Patuhi Temuan BPK, Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Akan Lebih Baik
- Medan -
Pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan bisa semakin baik jika pemerintah daerah mau menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Purnomo bisa dilihat dari perkembangan laporan hasil pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang diperiksa BPK.
“Di wilayah Sumatera Utara sendiri, pada tahun 2011 lalu tiga kabupaten dan kota mampu memperoleh status wajar tanpa pengecualian,...
Ketua BPK: Jangan bicara kasus, tapi pentingkan sistemnya!
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo menegaskan pentingnya membuat suatu sistem untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. “Jangan bicara kasus. Mebicarakan kasus itu tidak menyelesaikan masalah. Mari kita pentingkan sistem. Sistem ini menguji kepatuhan peraturan perundang-undangan, sedangkan kasus menguji pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang ditimbulkan hanya single effect,” ujarnya dalam Dialog Terbuka bertema Peran BPK dalam Mewujudkan Transparansi dan...
BPK Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Monitoring yang Kuat
Medan, Selasa (21 Mei 2013) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyelenggarakan Dialog Terbuka Bersama Ketua BPK RI dengan tema “Peran BPK dalam Mewujudkan Tranparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara Melalui Sistem Informasi” di Universitas Sumatera Utara, Medan pada hari ini (21/5). Dengan narasumber Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak,. Acara tersebut dihadiri oleh Rektor Universitas Sumatera...
Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-105 Tahun 2013
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-105 pada tanggal 20 Mei 2013 di lapangan upacara Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No. 22 Medan.
Bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB tersebut adalah Kasubaud Sumut I, R. Aryo Seto Bomantari. Sedangkan bertindak...
Laporan Keuangan Tapsel, Raih Opini WDP
- Medan -
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Sumut atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2012.
LHP itu langsung diserahkan oleh Kepala Kantor BPK Perwakilan Sumut Muktini kepada Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu yang disaksikan Ketua DPRD Tapsel Rahmat Nasution...
Sergai Kabupaten Pertama Terima LHP LKPD 2012 dari BPK
- Medan -
Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) merupakan kabupaten pertama di Sumatera Utara (Sumut) yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara. LHP yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumut Muktini SH diterima oleh Bupati Sergai HT Erry Nuradi bersama Ketua DPRD H...
BPK Perwakilan Provinsi Sumut Telah Terima 28 LKPD TA 2012
Sampai dengan tanggal 15 Mei 2013, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerima 28 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2012 dari Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.
Dua puluh tiga LKPD TA 2012 telah diterima oleh BPK tepat waktu yaitu sebelum tanggal 31 Maret 2013. Penyerahan Laporan Keuangan tersebut dibuka pertama kali oleh Pemerintah...
BPK Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Pemkab Serdang Bedagai dan Pemkab Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2012
Pada Senin, 13 Mei 2013, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Serdang Bedagai TA 2012. LHP BPK RI ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Azmi Yuli Sitorus,...
Ekspose Kejaksaan Negeri Pematangsiantar di Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara
Pada hari Selasa 7 Mei 2013 bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara diadakan ekspose antara BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dengan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Ekspose oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan hasil pemeriksaan BPK RI. Ekspose ini dihadiri oleh, R.Aryo Seto Bomantari (Kepala Sub Auditorat Sumut I); ...
BPK Perwakilan Provinsi Sumut Telah Terima 27 LKPD TA 2012
Sampai dengan tanggal 15 April 2013, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerima 27 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2012 dari Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.
Dua puluh tiga LKPD TA 2012 telah diterima oleh BPK tepat waktu yaitu sebelum tanggal 31 Maret 2013. Penyerahan Laporan Keuangan tersebut dibuka pertama kali oleh Pemerintah...
BPK Perwakilan Prov. Sumatera Utara dan Lima Pemda di Kepulauan Nias Sepakati Petunjuk Teknis E-Audit
Kamis, 11 April 2013, Bertempat di Aula lantai 2 Pemko Gunungsitoli BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan lima pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatanganan keputusan bersama tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data (e-audit). Kelima pemda tersebut adalah Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias, Pemkab Nias Utara, Pemkab Nias Barat,...
MoU Pengelolaan Sistim Informasi untuk Akses Data
- Gunungsitoli-
Lima Kepala Daerah se Kepulauan Nias melakukan penandatanganan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Tekhnis Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Informasi untuk Akses Data, Kamis (11/4/2013).
Penandatangan tersebut terlaksana antara Walikota Gunungsitoli, Bupati Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Bupati Nias Selatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI- Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Sebagai Tuan Rumah Walikota Gunungsitoli Drs. Martinus Lase MSP...
Pemerintah Daerah di Pulau Nias Terapkan e-Audit
- Gunungsitoli -
Kelima pemerintah daerah di Kepulauan Nias akan menerapkan sistem informasi akses data untuk audit elektronik. Sistem audit elektronik ini merupakan program kerja sama antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pemerintah daerah.
Kerja sama tersebut kukuhkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi Sumatera Utara Muktini bersama kelima kepala daerah di Kepulauan Nias yang...
BPK Telah Sepakati Petunjuk Teknis E-Audit dengan Dua Puluh Delapan Pemda di Sumatera Utara
Selasa, 9 April 2013, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan tiga Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara melakukan Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data (e-audit). Ketiga pemda tersebut adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara, Pemkab Labuhanbatu Utara, dan Pemkab Deli Serdang. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan...
Dojo BPK RI Mengikuti Kejurda Inkanas se-Sumatera Utara
Dalam kehidupan modern olahraga telah menjadi tuntutan dan kebutuhan hidup. Olahraga semakin diperlukan oleh manusia dalam kehidupan yang semakin kompleks agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya terhindar dari berbagai gangguan atau disfungsi sebagai akibat penyakit kekurangan gerak (Hypo Kinesis Desease). Melalui pembinaan olahraga yang sistematis, kualitas SDM dapat diarahkan pada peningkatan pengendalian diri, tanggung jawab, disiplin, sportivitas yang tinggi. Melalui...
BPK dan Pemkab Tapanuli Tengah Sepakati Juknis E-Audit
Kamis, 4 April 2013, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah melakukan penandatanganan keputusan bersama tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data (e-audit). Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data antara BPK RI dengan pemerintah daerah se-Sumatera Utara yang disaksikan oleh...
Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2012
Jakarta, Selasa (2 April 2013) – Memenuhi Pasal 18 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Drs. Hadi Poernomo, Ak. menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II (IHPS II) Tahun 2012 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI,...
23 LKPD Tahun Anggaran 2012 Telah Diterima BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Secara Tepat Waktu
Sampai dengan waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerima 23 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012 dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan audit BPK. Adapun pemda yang menjadi entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan meliputi 33 pemerintah kota/pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah...