BPK Bisa Usulkan Cabut Remunerasi
-Jakarta-
Pemberian remunerasi bagi PNS disinyalir tidak berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pencegahan korupsi di birokrasi. Untuk itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa memberikan rekomendasi pencabutan remunerasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), bagi kementerian/lembaga yang terungkap adanya tindak pidana korupsi pada instansi tersebut.
Menurut Auditor Utama BPK, Widodo Hario, hal itu bisa dilakukan namun butuh proses....
Pengumuman Sekretaris Jendral BPK RI tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012
Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil BPK RI dilaksanakan secara online melalui laman CPNS BPK RI mulai tanggal 25 Juli s.d. 5 Agustus 2012
Pengumuman penerimaan CPNS BPK RI
Panduan Pendaftaran CPNS BPK RI
...
Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Sumut Meraih Predikat Perpustakaan Khusus Terbaik II Se-Sumut
Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terpilih sebagai Perpustakaan Khusus Terbaik II pada Lomba Perpustakaan Khusus Sumatera Utara Tahun 2012 yang diadakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Di babak penyisihan, panitia telah melakukan penilaian instrumen dan peninjauan ke sepuluh Perpustakaan Khusus yang menjadi peserta lomba. Dari hasil penilaian babak penyisihan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumut...
Opini WTP BPK tak Menjamin Bebas Korupsi
-Jakarta-
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap kementerian atau lembaga yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak menjamin entitas yang bersangkutan tidak korupsi.
Demikian diungkapkan Ketua BPK Hadi Purnomo, di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2012).
"Pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi. Namun, BPK wajib mengungkapkan bila menemukan kekeliruan dan...
BPK: WTP Jangan Diartikan Jamin Bebas Korupsi
-Jakarta-
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK jangan disalahartikan telah menjamin tidak adanya korupsi atau kecurangan pada sebuah lembaga.
"Opini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi. Karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi," kata Hadi Purnomo di Jakarta, Kamis.
Akhir-akhir ini, katanya, masyarakat sering...
BPK Sepakati E-Audit dan Resmikan Balai Diklat Medan
Badan Pemeriksa Keuangan RI sepakati pengembangan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berbasis elektronik atau e-audit dengan 34 Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Sumatera Utara dan Resmikan Gedung Balai Diklat Medan pada Kamis, 12 Juli 2012, Medan, Sumatera Utara.
Kesepakatan akses data tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman...
Berantas Korupsi, BPK Luncurkan e-Auditee
-Medan-
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara menandatangani nota kesepahaman Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Nota kesepahaman ini merupakan langkah BPK untuk melakukan audit data dan dokumen berbasis teknologi informasi.
"Jumlah entitas pengelola keuangan negara dan jumlah keuangan negara semakin bertambah. ...
BPK dan Pemprov Sumut Tandatangani MoU Sistem Data Laporan Keuangan
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumatera Utara (Sumut) sepakat membangun sistem data dan akses informasi laporan keuangan (e-auditee). Sistem e-auditee akan memudahkan BPK melakukan pemeriksaan keuangan Pemprov Sumut dan 33 kabupaten kota di Sumut.
Kesepakatan tersebut dituangkan dengan penandatangan MoU oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumut, Muktini dan Pelaksana Tugas (Plt)...
BPK RI Resmikan Gedung Balai Diklat dan Sepakati Cara Mengakses Data dengan Pemerintah DaerahSe-Provinsi Sumatera Utara
Medan, Kamis (12 Juli 2012) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 34 pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Muktini, S.H., dengan...
BPK Perkuat Pemeriksaan melalui E-Audit
Satu Januari 2011 lalu, genap 64 tahun sudah usia Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Di usianya itu, lembaga negara ini makin giat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Salah satu langkahnya adalah dengan mulai membangun pengawasan dengan sistem e-audit.Yaitu, pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik auditee atau pihak yang diperiksa...
Pengambilan Sumpah / Janji PNS di Lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut
Rabu 4 Juli 2012 diadakan acara pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 12 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara yang dilaksanakan di ruang auditorium BPK RI Provsu tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsi Sumatera Utara Muktini dan dihadiri oleh para pejabat struktural, rohaniwan dari...
BPK Sumut Temukan Kerugian Negara Rp25,1 Miliar di Pemprov
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara menemukan adanya indikasi kerugian atau kebocoran pada anggaran keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara tahun 2011 sebesar Rp25,1 miliar.
Selain itu, BPK juga menemukan indikasi kerugian negara berupa pajak tidak disetor ke kas negara sebesar Rp1,96 miliar, dan potensi kerugian daerah sebesar Rp530,34 juta.
Kepala...
BPK Temukan 6 Permasalahan LKPD Propsu; Sumut Rugi Rp 25,10 Miliar
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut menemukan indikasi kerugian daerah dalam pengelolaan keuangan di Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp 25,10 miliar pada 2011.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Muktini, mengemukakannya kepada wartawan dalam temu pers saat menyerahkan hasil opini Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Propinsi Sumatera Utara (Propsu) di kantornya, Senin (2/7). "Dari temuan-temuan itu...
Puluhan Miliar Dana APBD 2011 Raib: BPK Beri Predikat WDP kepada Pemprov Sumut
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menemukan indikasi kerugian daerah mencapai puluhan miliar rupiah, setelah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Provinsi Sumut 2011.
Kepala BPK Perwakilan Sumut Muktini membeberkan, indikasi kerugian Provinsi Sumut sebesar Rp25,1 miliar, indikasi kerugian negara (pajak tidak disetor ke kas negara) sebesar Rp1,96 miliar.Potensi kerugian daerah sebesar Rp530,3 juta,...
Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Utara TA 2011
Senin, 2 Juli 2012, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara TA 2011. LHP ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Saleh Bangun, dan...
Sambutan Badan Pemeriksa Keuangan pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2011 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara
Sambutan Badan Pemeriksa Keuangan pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2011 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Menyerahkan Dua Puluh Satu LHP atas LKPD TA 2011
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.
Sampai dengan Kamis, 29 Juni 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah...
BPK Sumut Sudah Serahkan 20 LHP LKPD
-Medan-
Sebanyak 20 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 telah diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut kepada pemerintah daerah. Hal itu dikatakan Kabag Humas BPK RI Perwakilan Sumut, Mikael Togatorop kepada...
Proses Penetapan WTP Sibolga Dilakukan Selama 2 Bulan
-Medan-
Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Regional Sumatera Utara terhadap pengelolalan keuangan kabupaten dan kota di Sumatera Utara dilakukan selama 60 hari atau dua bulan dan melewati proses standar baku yang dianut BPK.
Penilaian tersebut berlaku juga pada Kota Sibolga yang baru saja mendapatkan penghargaan berupa penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Memang betul Pemko Sibolga...
BPK Beber Hasil Audit Laporan Keuangan Kota Medan : Dana Reses dan Perjalanan Dinas Rp4,5 M Bermasalah
-Medan-
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011, Kota Medan mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun, BPK Sumut masih mencantumkan catatan yang harus diklarifikasi terkait persoalan anggaran reses anggota DPRD Medan serta perjalanan dinas di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Medan.
“Tahun ini Kota Medan...
Sembilan Belas LHP atas LKPD TA 2011 Telah Diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.
Sampai dengan Kamis, 14 Juni 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah...
Dana Reses DPRD Medan Rp1,7 M Tak Bisa Dipertanggungjawabkan
-Medan-
Hasil audit Badan Pemeriksa Keungan (BPK) menemukan sekira Rp1,7 miliar anggaran reses anggota DPRD Medan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak bisa dipertanggungjawabkan secara adminitrasi. Hingga akhirnya diminta kepada 47 anggota DPRD Medan dari 50 orang untuk...
BPK Sumut Minta DPRD Medan Kembalikan Rp 2 Miliar
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Sumut merekomendasikan Pemko Medan untuk menindaklanjuti penggunaan anggaran reses dan kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Medan.
Kasubag Hukum Humas BPK Sumut Mikhael Togatorop mengatakan, jumlah anggaran untuk reses dan kunjungan kerja anggota DPRD Medan tahun anggaran 2011 yang penggunaannya dianggap melanggar peraturan mencapai Rp 2 miliar.
"Kami merekomendasikan agar uang itu...
Pemko Medan Raih Opini WTP-DPP atas LKPD TA 2011
Jumat, 8 Juni 2012, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP atas LKPD) Kota Medan TA 2011 kepada Ketua DPRD Kota Medan, H. Amiruddin, dan Walikota Medan, H. Rahudman Harahap. Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
BPK Memberikan opini Wajar...
BPK Beri Opini WTP Dengan Paragraf Penjelas atas LKPD Kota Sibolga 2011
BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga TA 2011. Opini ini merupakan opini WTP kedua yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk LKPD TA 2011 setelah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Penyerahan LHP ini dilaksanakan Senin, 4 Juni 2012, di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi...
Enam Belas LHP atas LKPD TA 2011 Telah Diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah. Sampai dengan Selasa, 5 Juni 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara...
Opini WTP Pertama di Provinsi Sumatera Utara
Selasa, 29 Mei 2012, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LHP atas LKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2011. Opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2011 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan pemerintah daerah pertama di...
Sepuluh LHP atas LKPD TA 2011 Telah Diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah. Sampai dengan Selasa 29 Mei 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara...
Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Pakpak Bharat TA 2011
Pada Senin, 14 Mei 2011, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pakpak Bharat TA 2011. LHP BPK RI ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Ketua DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, Agustinus Manik,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Menerima LKPD Kabupaten Padang Lawas TA 2011
Pada Selasa, 8 Mei 2012, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima penyerahan LKPD Kabupaten Padang Lawas TA 2011. Penyerahan ini dilakukan oleh Plt. Bupati Padang Lawas, H. Ali Sutan Harahap, kepada Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini. Turut hadir dalama acara ini Kepala Subauditorat Sumut III, Aris Laksono, dan...