BPK Beber Hasil Audit Laporan Keuangan Kota Medan : Dana Reses dan Perjalanan Dinas Rp4,5 M Bermasalah
-Medan-
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011, Kota Medan mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun, BPK Sumut masih mencantumkan catatan yang harus diklarifikasi terkait persoalan anggaran reses anggota DPRD Medan serta perjalanan dinas di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Medan.
“Tahun ini Kota Medan...
Sembilan Belas LHP atas LKPD TA 2011 Telah Diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.
Sampai dengan Kamis, 14 Juni 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah...
Dana Reses DPRD Medan Rp1,7 M Tak Bisa Dipertanggungjawabkan
-Medan-
Hasil audit Badan Pemeriksa Keungan (BPK) menemukan sekira Rp1,7 miliar anggaran reses anggota DPRD Medan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak bisa dipertanggungjawabkan secara adminitrasi. Hingga akhirnya diminta kepada 47 anggota DPRD Medan dari 50 orang untuk...
BPK Sumut Minta DPRD Medan Kembalikan Rp 2 Miliar
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Sumut merekomendasikan Pemko Medan untuk menindaklanjuti penggunaan anggaran reses dan kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Medan.
Kasubag Hukum Humas BPK Sumut Mikhael Togatorop mengatakan, jumlah anggaran untuk reses dan kunjungan kerja anggota DPRD Medan tahun anggaran 2011 yang penggunaannya dianggap melanggar peraturan mencapai Rp 2 miliar.
"Kami merekomendasikan agar uang itu...
Pemko Medan Raih Opini WTP-DPP atas LKPD TA 2011
Jumat, 8 Juni 2012, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP atas LKPD) Kota Medan TA 2011 kepada Ketua DPRD Kota Medan, H. Amiruddin, dan Walikota Medan, H. Rahudman Harahap. Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
BPK Memberikan opini Wajar...
BPK Beri Opini WTP Dengan Paragraf Penjelas atas LKPD Kota Sibolga 2011
BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga TA 2011. Opini ini merupakan opini WTP kedua yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk LKPD TA 2011 setelah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Penyerahan LHP ini dilaksanakan Senin, 4 Juni 2012, di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi...
Enam Belas LHP atas LKPD TA 2011 Telah Diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah. Sampai dengan Selasa, 5 Juni 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara...
Opini WTP Pertama di Provinsi Sumatera Utara
Selasa, 29 Mei 2012, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LHP atas LKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2011. Opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2011 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan pemerintah daerah pertama di...
Sepuluh LHP atas LKPD TA 2011 Telah Diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah. Sampai dengan Selasa 29 Mei 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara...
Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Pakpak Bharat TA 2011
Pada Senin, 14 Mei 2011, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pakpak Bharat TA 2011. LHP BPK RI ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Ketua DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, Agustinus Manik,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Menerima LKPD Kabupaten Padang Lawas TA 2011
Pada Selasa, 8 Mei 2012, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima penyerahan LKPD Kabupaten Padang Lawas TA 2011. Penyerahan ini dilakukan oleh Plt. Bupati Padang Lawas, H. Ali Sutan Harahap, kepada Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini. Turut hadir dalama acara ini Kepala Subauditorat Sumut III, Aris Laksono, dan...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Perda No. 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari
Perda No. 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai No. 10 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Menerima Kunjungan dari KPPU KPD Medan
Rabu, 2 Mei 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah Medan (KPPU KPD Medan). Pihak KPPU KPD Medan yang hadir adalah Kepala KPPU KPD Medan, Gopprera Panggabean, didampingi oleh dua staf.
Pertemuan ini selain untuk silaturahmi antar pimpinan kedua lembaga, juga untuk mengkoordinasikan kerjasama antara KPPU KPD Medan dengan BPK Perwakilian...
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus
Perda Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah