Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 41 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Umum
Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.40 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Umum
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Khusus
Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Khusus
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran
Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 37 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran
Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Hotel , Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum
Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Hotel , Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Retribusi Penebangan Dan Atau Pemanfaatan Kayu Karet Dan Kayu Hasil Hutan Hak Atau Rakyat...
Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Retribusi Penebangan Dan Atau Pemanfaatan Kayu Karet Dan Kayu Hasil Hutan Hak Atau Rakyat Lainnya
...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pembinaan Norma Kerja dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Perusahaan
Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pembinaan Norma Kerja dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Perusahaan
...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Laporan Keuangan Pemkab Langkat Raih Opini WDP
-Stabat-
Pemkab Langkat berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), setelah tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara mengaudit laporan keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2011. Hasil ini tentunya sangat membanggakan, mengingat sebelumnya Langkat hanya mampu memperoleh hasil opini disclaimer.
Hal ini diketahui dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran...
Dua Puluh Enam LHP atas LKPD TA 2011 Telah Diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.
Sampai dengan Kamis, 10 Agustus 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah...
BPK Bisa Usulkan Cabut Remunerasi
-Jakarta-
Pemberian remunerasi bagi PNS disinyalir tidak berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pencegahan korupsi di birokrasi. Untuk itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa memberikan rekomendasi pencabutan remunerasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), bagi kementerian/lembaga yang terungkap adanya tindak pidana korupsi pada instansi tersebut.
Menurut Auditor Utama BPK, Widodo Hario, hal itu bisa dilakukan namun butuh proses....
Pengumuman Sekretaris Jendral BPK RI tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012
Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil BPK RI dilaksanakan secara online melalui laman CPNS BPK RI mulai tanggal 25 Juli s.d. 5 Agustus 2012
Pengumuman penerimaan CPNS BPK RI
Panduan Pendaftaran CPNS BPK RI
...
Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Sumut Meraih Predikat Perpustakaan Khusus Terbaik II Se-Sumut
Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terpilih sebagai Perpustakaan Khusus Terbaik II pada Lomba Perpustakaan Khusus Sumatera Utara Tahun 2012 yang diadakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Di babak penyisihan, panitia telah melakukan penilaian instrumen dan peninjauan ke sepuluh Perpustakaan Khusus yang menjadi peserta lomba. Dari hasil penilaian babak penyisihan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumut...
Opini WTP BPK tak Menjamin Bebas Korupsi
-Jakarta-
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap kementerian atau lembaga yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak menjamin entitas yang bersangkutan tidak korupsi.
Demikian diungkapkan Ketua BPK Hadi Purnomo, di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2012).
"Pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi. Namun, BPK wajib mengungkapkan bila menemukan kekeliruan dan...
BPK: WTP Jangan Diartikan Jamin Bebas Korupsi
-Jakarta-
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK jangan disalahartikan telah menjamin tidak adanya korupsi atau kecurangan pada sebuah lembaga.
"Opini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi. Karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi," kata Hadi Purnomo di Jakarta, Kamis.
Akhir-akhir ini, katanya, masyarakat sering...
BPK Sepakati E-Audit dan Resmikan Balai Diklat Medan
Badan Pemeriksa Keuangan RI sepakati pengembangan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berbasis elektronik atau e-audit dengan 34 Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Sumatera Utara dan Resmikan Gedung Balai Diklat Medan pada Kamis, 12 Juli 2012, Medan, Sumatera Utara.
Kesepakatan akses data tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman...
Berantas Korupsi, BPK Luncurkan e-Auditee
-Medan-
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara menandatangani nota kesepahaman Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Nota kesepahaman ini merupakan langkah BPK untuk melakukan audit data dan dokumen berbasis teknologi informasi.
"Jumlah entitas pengelola keuangan negara dan jumlah keuangan negara semakin bertambah. ...
BPK dan Pemprov Sumut Tandatangani MoU Sistem Data Laporan Keuangan
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumatera Utara (Sumut) sepakat membangun sistem data dan akses informasi laporan keuangan (e-auditee). Sistem e-auditee akan memudahkan BPK melakukan pemeriksaan keuangan Pemprov Sumut dan 33 kabupaten kota di Sumut.
Kesepakatan tersebut dituangkan dengan penandatangan MoU oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumut, Muktini dan Pelaksana Tugas (Plt)...
BPK RI Resmikan Gedung Balai Diklat dan Sepakati Cara Mengakses Data dengan Pemerintah DaerahSe-Provinsi Sumatera Utara
Medan, Kamis (12 Juli 2012) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 34 pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Muktini, S.H., dengan...
BPK Perkuat Pemeriksaan melalui E-Audit
Satu Januari 2011 lalu, genap 64 tahun sudah usia Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Di usianya itu, lembaga negara ini makin giat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Salah satu langkahnya adalah dengan mulai membangun pengawasan dengan sistem e-audit.Yaitu, pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik auditee atau pihak yang diperiksa...
Pengambilan Sumpah / Janji PNS di Lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut
Rabu 4 Juli 2012 diadakan acara pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 12 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara yang dilaksanakan di ruang auditorium BPK RI Provsu tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsi Sumatera Utara Muktini dan dihadiri oleh para pejabat struktural, rohaniwan dari...
BPK Sumut Temukan Kerugian Negara Rp25,1 Miliar di Pemprov
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara menemukan adanya indikasi kerugian atau kebocoran pada anggaran keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara tahun 2011 sebesar Rp25,1 miliar.
Selain itu, BPK juga menemukan indikasi kerugian negara berupa pajak tidak disetor ke kas negara sebesar Rp1,96 miliar, dan potensi kerugian daerah sebesar Rp530,34 juta.
Kepala...
BPK Temukan 6 Permasalahan LKPD Propsu; Sumut Rugi Rp 25,10 Miliar
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut menemukan indikasi kerugian daerah dalam pengelolaan keuangan di Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp 25,10 miliar pada 2011.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Muktini, mengemukakannya kepada wartawan dalam temu pers saat menyerahkan hasil opini Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Propinsi Sumatera Utara (Propsu) di kantornya, Senin (2/7). "Dari temuan-temuan itu...
Puluhan Miliar Dana APBD 2011 Raib: BPK Beri Predikat WDP kepada Pemprov Sumut
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menemukan indikasi kerugian daerah mencapai puluhan miliar rupiah, setelah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Provinsi Sumut 2011.
Kepala BPK Perwakilan Sumut Muktini membeberkan, indikasi kerugian Provinsi Sumut sebesar Rp25,1 miliar, indikasi kerugian negara (pajak tidak disetor ke kas negara) sebesar Rp1,96 miliar.Potensi kerugian daerah sebesar Rp530,3 juta,...
Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Utara TA 2011
Senin, 2 Juli 2012, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara TA 2011. LHP ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Saleh Bangun, dan...
Sambutan Badan Pemeriksa Keuangan pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2011 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara
Sambutan Badan Pemeriksa Keuangan pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2011 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Menyerahkan Dua Puluh Satu LHP atas LKPD TA 2011
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.
Sampai dengan Kamis, 29 Juni 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah...
BPK Sumut Sudah Serahkan 20 LHP LKPD
-Medan-
Sebanyak 20 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 telah diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut kepada pemerintah daerah. Hal itu dikatakan Kabag Humas BPK RI Perwakilan Sumut, Mikael Togatorop kepada...
Proses Penetapan WTP Sibolga Dilakukan Selama 2 Bulan
-Medan-
Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Regional Sumatera Utara terhadap pengelolalan keuangan kabupaten dan kota di Sumatera Utara dilakukan selama 60 hari atau dua bulan dan melewati proses standar baku yang dianut BPK.
Penilaian tersebut berlaku juga pada Kota Sibolga yang baru saja mendapatkan penghargaan berupa penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Memang betul Pemko Sibolga...