Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Perda No. 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah
Perda No. 18 Tahun 2012 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Perda No. 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
BPK Sumut Telah Serahkan 28 LHP ; Karo Raih WDP, Palas Disclaimer
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) telah menyerahkan 28 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan atas pembukuan 2011. Dua kabupaten yang menyerahkan LHP tahun 2011 yakni Tanah Karo (16 Agustus 2012) dan Padang Lawas (Palas) yang diserrahkan Senin, (2/9).
"Untuk Kabupaten Karo BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WDP. Sedangkan Padang Lawas...
BPK-RI Terapkan e-Audit ke Pemko Medan
-Medan-
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Muktini, mengungkapkan dalam waktu dekat BPK akan menerapkan Elektronik Audit (e-Audit) di Pemko Medan. Konsep e-Audit ini dilakukan untuk mempermudah BPK mengambil data melalui jaringan dengan tujuan menghemat tenaga dan biaya dalam rangka melakukan pemeriksaan.
“Kedatangan kita untuk memberikan draf yang berisi panduan dari Jakarta terkait pelaksanaan e-Audit. Panduan ini...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Perda No. 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Keuangan Pemko Diaudit Secara Online
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini menerapkan sistem audit elektronik (e-audit) terhadap keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Sistem online ini bertujuan untuk mempermudah BPK dalam mengambil data melalui jaringan sekaligus bisa menghemat tenaga dan biaya.
“Kedatangan kami ke sini untuk memberikan draf berisi panduan dari Jakarta terkait pelaksanaan e-audit.Panduan ini tentunya perlu pembahasan lagi,”kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
Perda No.2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Industri
Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Industri
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Perda No. 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Menerima 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut) telah menerima semua Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 (LKPD TA 2011) dari 34 pemerintah daerah yang menjadi entitasnya, meliputi 33 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut menerima LKPD Tahun Anggaran 2011 pertama kali pada bulan Maret 2012,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Menyerahkan Dua Puluh Tujuh LHP atas LKPD TA 2011
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.
Sampai dengan Kamis, 16 Agustus 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pemboran Air Bawah Tanah Dan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah
Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pemboran Air Bawah Tanah Dan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Hotel , Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum
Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 36 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Hotel , Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 41 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Umum
Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.40 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Umum
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Khusus
Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Khusus
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran
Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 37 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran
Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Hotel , Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum
Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Hotel , Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Retribusi Penebangan Dan Atau Pemanfaatan Kayu Karet Dan Kayu Hasil Hutan Hak Atau Rakyat...
Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Retribusi Penebangan Dan Atau Pemanfaatan Kayu Karet Dan Kayu Hasil Hutan Hak Atau Rakyat Lainnya
...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pembinaan Norma Kerja dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Perusahaan
Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pembinaan Norma Kerja dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Perusahaan
...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Laporan Keuangan Pemkab Langkat Raih Opini WDP
-Stabat-
Pemkab Langkat berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), setelah tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara mengaudit laporan keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2011. Hasil ini tentunya sangat membanggakan, mengingat sebelumnya Langkat hanya mampu memperoleh hasil opini disclaimer.
Hal ini diketahui dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran...
Dua Puluh Enam LHP atas LKPD TA 2011 Telah Diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.
Sampai dengan Kamis, 10 Agustus 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah...