Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Milik Pemkab Mandailing natal
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Milik Pemkab Mandailing natal
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Dana Bansos Pemprov Sumut Bobol Rp9 Miliar
-Jakarta-
Indikasi banyaknya dana bantuan sosial (bansos) di Pemprov Sumut yang tidak jelas penyalurannya, semakin kuat. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I Tahun 2012 menunjukkan, dana bansos dan hibah di Pemprov Sumut bobol Rp9 miliar.
"Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat ketekoran kas senilai Rp9.029,57 juta (baca: Rp9,029 miliar, red) pada bendahara pengeluaran pembantu Biro...
Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2012
Jakarta, Selasa (2 Oktober 2012) – Memenuhi Pasal 18 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Drs. Hadi Poernomo, Ak. menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I (IHPS I) Tahun 2012 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI,...
Sambutan Kepala Perwakilan pada Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Juknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Sibolga dan Kabupaten Humbang...
Sambutan Kepala Perwakilan pada Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Juknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Sibolga dan Kabupaten Humbang Hasundutan ...
Gubsu Ajak Semua Pemda Terapkan Akses Data dengan BPK
-Medan-
Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST mengajak semua pemerintah daerah di wilayah provinsi ini menerapkan sistem informasi untuk akses data (e-audit) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ini sangat penting dan siginikan dalam memperkuat komitmen kita mencegah korupsi," ujarnya dihadapan bupati dan walikota se-Sumut di Aula Kantor BPK RI perwakilan Sumut di Jalan Imam Bonjol...
Keputusan Bersama Juknis Akses Data Ditandatangani
-Medan-
Keputusan bersama tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data, ditandatangani Walikota Medan Rahudman Harahap bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (27/09/2012).
Penandatangan ini dilakukan untuk dimulainya akses data dari entitas dalam rangka mendukung diterapkannya...
Juknis Pengelolaan Sistim Informasi Akses Data Ditandatangani
-Medan-
Walikota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM, bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara, Kamis (27/9) menandatangani keputusan bersama tentang petunjuk teknis (Juknis) pengembangan dan pengelolaan sistim informasi untuk akses data. Hal ini dilakukan untuk dimulainya akses data dari entitas dalam rangka mendukung diterapkannya Elektronik Audit (e-Audit).Selain Pemko...
BPK dan Empat Pemda di Sumatera Utara Sepakati Petunjuk Teknis E-Audit
Kamis, 27 September 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan empat pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatanganan keputusan bersama tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data. Empat pemda tersebut adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Pemko Sibolga, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut...
BPK Sumut: Pemda Disclaimer Perlu Diberi Sanksi
-Medan-
Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sumatera Utara (BPK Sumut) mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebaiknya tidak hanya memberikan reward tapi juga menjatuhkan sanksi kepada kabupaten/kota yang Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) keuangannya dinyatakan disclaimer. Hal itu dikatakan Sub Bagian...
BPK RI Minta DPRD Tindak Lanjut Laporan Keuangan Pemkab Nisel
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) meminta DPRD Nias Selatan menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2011.
Hal ini disampaikan BPK RI dalam surat dengan Nomor 437/S/XVIII.MDN/09/2012 tanggal 3 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Dalam surat tersebut, BPK melaporkan pengelolaan kas daerah Kabupaten Nias Selatan tidak tertib...
BPK RI: Tidak Ada Jaminan WTP Bebas Korupsi
-Medan-
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk wilayah Sumatera Utara menegaskan tidak ada jaminan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bebas dari korupsi.
“Opini WDP itu artinya penyajian laporan keuangannya sudah mengacu standar akuntansi pemerintah. Jadi, WTP bukan jaminan bebas korupsi,” kata Kasubbag Humas BPK RI Wilayah Sumatera Utara Mikhael Togatorop kepada NBC, Selasa (18/9/2012) melalui telepon seluler.
Opini WTP itu, sambungnya, meliputi...
DPRDSU : Kejahatan Bermodus Hasil Audit BPK Dimanfaatkan “Meras” Bupati / Wali Kota di Sumut
-Medan-
DPRDSU : Kejahatan Bermodus Hasil Audit BPK Dimanfaatkan "Meras" Bupati / Wali Kota di Sumut
Penegak Hukum Tidak Akan Terpengaruh Terhadap Tekanan Massa "Jatuhkan" Bupati dari Jabatannya
Sumber : Sinar Indonesia Baru, 18 September 2012 ...
Temuan BPK RI : 10 Parpol belum Beri Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan APBD
-Medan-
Sebanyak 10 dari 17 partai politik (parpol) di Labuhanbatu peserta Pemilu 2009 belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana keuangan bantuan parpol pada APBD TA 2011. Dampaknya, hal tersebut menjadi temuan kalangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan mengancam tak terealisasinya dana serupa pada TA 2012. ...
Bundesliga Results
Bundesliga Results The first part of the German Bundesliga had a lot of unexpected results. It has now become much easier to follow the course of one of the most prestigious championships, because it now takes literally a few minutes. The main surprise of the first third of the championship is the failure of teams that play...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Serahkan Tiga Puluh Tiga LHP atas LKPD TA 2011
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.
Kamis, 13 September 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan LHP...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
Perda No. 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
Pemeriksaan Kinerja atas Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010
Jakarta, Rabu (12 September 2012) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akan melakukan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) Tahun 2009 dan 2010. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Penjelasan mengenai rencana pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Anggota BPK RI, Dr.Agung Firman Sampurna,...
Kemenkeu Apresiasikan Opini WTP dengan Penghargaan
-Jakarta-
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima penghargaan dari Kementrian keuangan (Kemenkeu) atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dengan pencapaian kualitas tertinggi yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penghargaan ini diberikan oleh Kemenkeu sebagai bentuk apresiasi bagi Kelembagaan negara dan instansi pemerintah daerah yang telah berhasil menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan pencapaian tertinggi. Setidaknya ada 67 Kelembagaan Negara...
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Serahkan Empat LHP atas LKPD TA 2011
Jumat, 7 September 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan empat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 (LKPD TA 2011) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Keempat LHP tersebut adalah LHP atas LKPD TA 2011 Kabupaten Batubara, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Nias Selatan. LHP atas LKPD...
Pembahasan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data (E-Audit)
Jumat, 7 September 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan pembahasan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data (E-Audit) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, dan dihadiri oleh Walikota Medan, Rahudman Harahap, Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk, serta pejabat...
Pemko Medan siap laksanakan E-Audit
-Medan-
Walikota Medan, Rahudman Harahap, menghadiri acara pembahasan petunjuk teknis (juknis) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, hari ini.
Acara ini digelar dalam rangka mendukung pelaksanaan Elektronik Audit (E-Audit) yang akan dilakukan terhadap 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Untuk itu Pemko Sibolga, Kabupaten Humbang Hasudutan (Humbahas) dan Pemerintah Provinsi Sumatera...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Serahkan Dua Puluh Delapan LHP atas LKPD TA 2011
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.
Sampai dengan Kamis, 5 September 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah...