DPRDSU : Kejahatan Bermodus Hasil Audit BPK Dimanfaatkan “Meras” Bupati / Wali Kota di Sumut
-Medan-
DPRDSU : Kejahatan Bermodus Hasil Audit BPK Dimanfaatkan "Meras" Bupati / Wali Kota di Sumut
Penegak Hukum Tidak Akan Terpengaruh Terhadap Tekanan Massa "Jatuhkan" Bupati dari Jabatannya
Sumber : Sinar Indonesia Baru, 18 September 2012 ...
Temuan BPK RI : 10 Parpol belum Beri Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan APBD
-Medan-
Sebanyak 10 dari 17 partai politik (parpol) di Labuhanbatu peserta Pemilu 2009 belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana keuangan bantuan parpol pada APBD TA 2011. Dampaknya, hal tersebut menjadi temuan kalangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan mengancam tak terealisasinya dana serupa pada TA 2012. ...
Bundesliga Results
Bundesliga Results The first part of the German Bundesliga had a lot of unexpected results. It has now become much easier to follow the course of one of the most prestigious championships, because it now takes literally a few minutes. The main surprise of the first third of the championship is the failure of teams that play...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Serahkan Tiga Puluh Tiga LHP atas LKPD TA 2011
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.
Kamis, 13 September 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan LHP...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
Perda No. 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
Pemeriksaan Kinerja atas Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010
Jakarta, Rabu (12 September 2012) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akan melakukan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) Tahun 2009 dan 2010. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Penjelasan mengenai rencana pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Anggota BPK RI, Dr.Agung Firman Sampurna,...
Kemenkeu Apresiasikan Opini WTP dengan Penghargaan
-Jakarta-
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima penghargaan dari Kementrian keuangan (Kemenkeu) atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dengan pencapaian kualitas tertinggi yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penghargaan ini diberikan oleh Kemenkeu sebagai bentuk apresiasi bagi Kelembagaan negara dan instansi pemerintah daerah yang telah berhasil menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan pencapaian tertinggi. Setidaknya ada 67 Kelembagaan Negara...
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Serahkan Empat LHP atas LKPD TA 2011
Jumat, 7 September 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan empat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 (LKPD TA 2011) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Keempat LHP tersebut adalah LHP atas LKPD TA 2011 Kabupaten Batubara, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Nias Selatan. LHP atas LKPD...
Pembahasan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data (E-Audit)
Jumat, 7 September 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan pembahasan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data (E-Audit) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, dan dihadiri oleh Walikota Medan, Rahudman Harahap, Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk, serta pejabat...
Pemko Medan siap laksanakan E-Audit
-Medan-
Walikota Medan, Rahudman Harahap, menghadiri acara pembahasan petunjuk teknis (juknis) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, hari ini.
Acara ini digelar dalam rangka mendukung pelaksanaan Elektronik Audit (E-Audit) yang akan dilakukan terhadap 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Untuk itu Pemko Sibolga, Kabupaten Humbang Hasudutan (Humbahas) dan Pemerintah Provinsi Sumatera...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Serahkan Dua Puluh Delapan LHP atas LKPD TA 2011
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.
Sampai dengan Kamis, 5 September 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Perda No. 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah
Perda No. 18 Tahun 2012 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Perda No. 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
BPK Sumut Telah Serahkan 28 LHP ; Karo Raih WDP, Palas Disclaimer
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) telah menyerahkan 28 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan atas pembukuan 2011. Dua kabupaten yang menyerahkan LHP tahun 2011 yakni Tanah Karo (16 Agustus 2012) dan Padang Lawas (Palas) yang diserrahkan Senin, (2/9).
"Untuk Kabupaten Karo BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WDP. Sedangkan Padang Lawas...
BPK-RI Terapkan e-Audit ke Pemko Medan
-Medan-
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Muktini, mengungkapkan dalam waktu dekat BPK akan menerapkan Elektronik Audit (e-Audit) di Pemko Medan. Konsep e-Audit ini dilakukan untuk mempermudah BPK mengambil data melalui jaringan dengan tujuan menghemat tenaga dan biaya dalam rangka melakukan pemeriksaan.
“Kedatangan kita untuk memberikan draf yang berisi panduan dari Jakarta terkait pelaksanaan e-Audit. Panduan ini...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Perda No. 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Keuangan Pemko Diaudit Secara Online
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini menerapkan sistem audit elektronik (e-audit) terhadap keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Sistem online ini bertujuan untuk mempermudah BPK dalam mengambil data melalui jaringan sekaligus bisa menghemat tenaga dan biaya.
“Kedatangan kami ke sini untuk memberikan draf berisi panduan dari Jakarta terkait pelaksanaan e-audit.Panduan ini tentunya perlu pembahasan lagi,”kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
Perda No.2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Industri
Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Industri
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Perda No. 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Menerima 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut) telah menerima semua Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 (LKPD TA 2011) dari 34 pemerintah daerah yang menjadi entitasnya, meliputi 33 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut menerima LKPD Tahun Anggaran 2011 pertama kali pada bulan Maret 2012,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Menyerahkan Dua Puluh Tujuh LHP atas LKPD TA 2011
Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.
Sampai dengan Kamis, 16 Agustus 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pemboran Air Bawah Tanah Dan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah
Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pemboran Air Bawah Tanah Dan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah