BPK RI & Walikota Medan Lakukan Penghijauan
-Medan-
Anggota Komisi IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Ir Ali Musa Masykur Msi Mhum, bersama Walikota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM, Sabtu (13/10) melakukan penghijau. Penghijaun yang dilakukan dalam rangka sosialisasi audit lingkungan itu adalah dengan menanam sekita 500 batang pohin gaharu di Lapangan Gajah Madan, Jalan Gunung Krakatau Medan.
Ali Musa...
Kunjungan Kerja Anggota III BPK RI di Medan
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Agung Firman Sampurna, memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran SKPD di lingkungan kerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Acara yang dilaksanakan pada Selasa, 9 Oktober 2012 dan bertempat di Balai Kota Meda tersebut merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Anggota III BPK RI ke Medan.
Anggota III BPK RI memaparkan tentang pemeriksaan kinerja yang...
BPK Periksa Kinerja Pemkot Medan
-Jakarta-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kinerja terhadap Pemkot Medan untuk melihat tiga aspek yakni efektifitas, efisiensi dan keekonomian.
“Pemkot Medan merupakan satu dari 27 entitas pemerintah daerah di Indonesia yang mendapat kehormatan untuk dilakukan pemeriksaan kinerja,” kata anggota III BPK RI Agung Firman ketika memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)...
Tangani Banyak Laporan Keuangan, BPK Kurang Akuntan
-Jakarta-
Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Hendar Ristriawan mengaku hingga saat ini pihaknya hanya memiliki 1.200 tenaga akuntan. Jumlah ini dirasa masih kurang.
"Setiap tahunnya BPK menangani 540 laporan keuangan. Idealnya satu tim dalam memeriksa satu laporan minimal melibatkan empat akuntan," ungkap Hendar Ristriawan, seusai acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Sebelas Maret (UNS), di Solo, Jawa Tengah, Selasa...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal
Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek
Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum
Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah
Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah
BPK Sumut Minta Pemkab/Pemko di Sumut Laksanakan E-Audit
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menegaskan, paling lambat tahun depan (2013), seluruh pemkab/pemko,ditambah satu provinsi di Sumut ikut melaksanakan audit system pendataan secara elektronik atau komputer (E-Audit) yang sudah diformat oleh BPK serentak dan seragam.
Audit data elektronik tersebut diantaranya mengenai laporan keuangan masing-masing pemerintahan daerah/kota. “Dengan sisitem E-Audit ini, BPK ...
Jika kriteria pemeriksaan disetujui, BPK siap audit KPK
-Jakarta-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap mengaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika lembaga itu sudah menyepakati kriteria pemeriksaan yang ditetapkan. Audit KPK itu sendiri dilakukan berdasarkan permintaan dari Komisi III DPR.
"Kita nanti akan ke KPK. Dari KPK kita akan menanyakan apa maksud dan tujuan lingkup pemeriksaan. Setelah KPK menyepakati kriteria pemerikasaan kita, baru kita masuk," ujar Kepala BPK Hadi Purnomo...
Konsultasi DPRD Kabupaten Batubara Mengenai LHP atas LKPD TA 2011
Berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara nomor 170/1456 tanggal 19 September 2012 tentang permintaan waktu konsultasi, maka pada Kamis, 4 Oktober 2012 dilakukan konsultasi antara DPRD Kabupaten Batubara dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Konsultasi tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara,...
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Milik Pemkab Mandailing natal
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Milik Pemkab Mandailing natal
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Dana Bansos Pemprov Sumut Bobol Rp9 Miliar
-Jakarta-
Indikasi banyaknya dana bantuan sosial (bansos) di Pemprov Sumut yang tidak jelas penyalurannya, semakin kuat. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I Tahun 2012 menunjukkan, dana bansos dan hibah di Pemprov Sumut bobol Rp9 miliar.
"Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat ketekoran kas senilai Rp9.029,57 juta (baca: Rp9,029 miliar, red) pada bendahara pengeluaran pembantu Biro...
Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2012
Jakarta, Selasa (2 Oktober 2012) – Memenuhi Pasal 18 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Drs. Hadi Poernomo, Ak. menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I (IHPS I) Tahun 2012 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI,...
Sambutan Kepala Perwakilan pada Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Juknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Sibolga dan Kabupaten Humbang...
Sambutan Kepala Perwakilan pada Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Juknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Sibolga dan Kabupaten Humbang Hasundutan ...
Gubsu Ajak Semua Pemda Terapkan Akses Data dengan BPK
-Medan-
Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST mengajak semua pemerintah daerah di wilayah provinsi ini menerapkan sistem informasi untuk akses data (e-audit) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ini sangat penting dan siginikan dalam memperkuat komitmen kita mencegah korupsi," ujarnya dihadapan bupati dan walikota se-Sumut di Aula Kantor BPK RI perwakilan Sumut di Jalan Imam Bonjol...
Keputusan Bersama Juknis Akses Data Ditandatangani
-Medan-
Keputusan bersama tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data, ditandatangani Walikota Medan Rahudman Harahap bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (27/09/2012).
Penandatangan ini dilakukan untuk dimulainya akses data dari entitas dalam rangka mendukung diterapkannya...
Juknis Pengelolaan Sistim Informasi Akses Data Ditandatangani
-Medan-
Walikota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM, bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara, Kamis (27/9) menandatangani keputusan bersama tentang petunjuk teknis (Juknis) pengembangan dan pengelolaan sistim informasi untuk akses data. Hal ini dilakukan untuk dimulainya akses data dari entitas dalam rangka mendukung diterapkannya Elektronik Audit (e-Audit).Selain Pemko...
BPK dan Empat Pemda di Sumatera Utara Sepakati Petunjuk Teknis E-Audit
Kamis, 27 September 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan empat pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatanganan keputusan bersama tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data. Empat pemda tersebut adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Pemko Sibolga, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut...
BPK Sumut: Pemda Disclaimer Perlu Diberi Sanksi
-Medan-
Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sumatera Utara (BPK Sumut) mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebaiknya tidak hanya memberikan reward tapi juga menjatuhkan sanksi kepada kabupaten/kota yang Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) keuangannya dinyatakan disclaimer. Hal itu dikatakan Sub Bagian...
BPK RI Minta DPRD Tindak Lanjut Laporan Keuangan Pemkab Nisel
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) meminta DPRD Nias Selatan menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2011.
Hal ini disampaikan BPK RI dalam surat dengan Nomor 437/S/XVIII.MDN/09/2012 tanggal 3 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Dalam surat tersebut, BPK melaporkan pengelolaan kas daerah Kabupaten Nias Selatan tidak tertib...
BPK RI: Tidak Ada Jaminan WTP Bebas Korupsi
-Medan-
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk wilayah Sumatera Utara menegaskan tidak ada jaminan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bebas dari korupsi.
“Opini WDP itu artinya penyajian laporan keuangannya sudah mengacu standar akuntansi pemerintah. Jadi, WTP bukan jaminan bebas korupsi,” kata Kasubbag Humas BPK RI Wilayah Sumatera Utara Mikhael Togatorop kepada NBC, Selasa (18/9/2012) melalui telepon seluler.
Opini WTP itu, sambungnya, meliputi...