Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Bupati Mandailing Natal Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten...
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Bupati Mandailing Natal Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
...
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Bupati Langkat Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Langkat
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Bupati Langkat Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Langkat
...
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Bupati Labuhanbatu Selatan Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten...
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Bupati Labuhanbatu Selatan Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
...
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Bupati Labuhanbatu Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Bupati Labuhanbatu Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
...
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Bupati Dairi Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Dairi
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Bupati Dairi Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Dairi
...
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Bupati Humbang Hasundutan Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten...
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Bupati Humbang Hasundutan Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
...
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Walikota Sibolga Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kota Sibolga
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Walikota Sibolga Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kota Sibolga
...
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Walikota Medan Tentang petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kota Medan
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Walikota Medan Tentang petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kota Medan
...
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan PLT. Gubernur Sumatera Utara Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah...
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan PLT. Gubernur Sumatera Utara Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
...
BPK dan Dua Belas Pemda di Sumatera Utara Sepakati Petunjuk Teknis E-Audit
Kamis, 6 Desember 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan dua belas pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatanganan keputusan bersama tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data (e-audit). Kedua belas pemda tersebut adalah Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Pemko Padangsidimpuan, Pemko Tebing Tinggi, Pemko Tanjungbalai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan, Pemkab Dairi, Pemkab...
Upacara Bendera dalam rangka Peringatan HUT KORPRI ke-41 Tahun 2012
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia Ke-41 Tahun 2012 pada tanggal 29 November 2012 di lapangan upacara Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No. 22 Medan.
Bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB tersebut adalah Plh. Kepala Perwakilan,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengirimkan tim pemeriksa ke beberapa daerah untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2012. Hal ini sejalan dengan misi BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
Ada delapan tim pemeriksa yang ditugaskan ke delapan...
Konsinyering Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan RSUD TA 2011 dan Semester 2012
Dalam rangka menstimulus percepatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan Konsinyering penyusunan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan RSUD TA 2011 dan Semester 2012. Kegiatan ini melibatkan 4 Tim Pemeriksa Kinerja Pelayanan Kesehatan Atas Rumah Sakit Umum Daerah. Konsinyering kali ini diadakan di Hotel Emerald mulai...
Siaran Pers BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara : LHP atas LKPD TA 2011 yang Telah Diserahkan
Medan, Kamis (25 Oktober 2012) :
Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan...
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Serahkan Tiga Puluh Empat LHP atas LKPD TA 2011
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan semua Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 (LHP atas LKPD TA 2011) dari 34 pemerintah daerah yang menjadi entitasnya, meliputi 33 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Atas 34 Laporan Keuangan yang diperiksa tersebut, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 1 (satu) entitas, opini...
Media Visit dan Media Gathering Anggota IV BPK RI di Medan
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Ali Masykur Musa, melakukan kunjungan ke harian Waspada dalam rangka kegiatan media visit BPK RI. Kedatangan Anggota IV BPK RI tersebut didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Muktini beserta para pejabat di lingkungan kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Media visit ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Oktober 2012...
Anggota IV BPK RI, Dr Ali Masykur Musa, MSi, MHum: 87 Persen Hutan Mangrove di Pesisir Selat Malaka Rusak Parah
-Medan-
Anggota IV Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Dr Ali Masykur Musa, MSi, MHum menegaskan, 87 persen hutan mangrove di pesisir Selat Malaka rusak parah. Kondisi ini tidak hanya di Sumatera Utara tapi juga hampir di seluruh Indonesia. "Tahun lalu...
BPK RI & Walikota Medan Lakukan Penghijauan
-Medan-
Anggota Komisi IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Ir Ali Musa Masykur Msi Mhum, bersama Walikota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM, Sabtu (13/10) melakukan penghijau. Penghijaun yang dilakukan dalam rangka sosialisasi audit lingkungan itu adalah dengan menanam sekita 500 batang pohin gaharu di Lapangan Gajah Madan, Jalan Gunung Krakatau Medan.
Ali Musa...
Kunjungan Kerja Anggota III BPK RI di Medan
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Agung Firman Sampurna, memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran SKPD di lingkungan kerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Acara yang dilaksanakan pada Selasa, 9 Oktober 2012 dan bertempat di Balai Kota Meda tersebut merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Anggota III BPK RI ke Medan.
Anggota III BPK RI memaparkan tentang pemeriksaan kinerja yang...
BPK Periksa Kinerja Pemkot Medan
-Jakarta-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kinerja terhadap Pemkot Medan untuk melihat tiga aspek yakni efektifitas, efisiensi dan keekonomian.
“Pemkot Medan merupakan satu dari 27 entitas pemerintah daerah di Indonesia yang mendapat kehormatan untuk dilakukan pemeriksaan kinerja,” kata anggota III BPK RI Agung Firman ketika memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)...
Tangani Banyak Laporan Keuangan, BPK Kurang Akuntan
-Jakarta-
Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Hendar Ristriawan mengaku hingga saat ini pihaknya hanya memiliki 1.200 tenaga akuntan. Jumlah ini dirasa masih kurang.
"Setiap tahunnya BPK menangani 540 laporan keuangan. Idealnya satu tim dalam memeriksa satu laporan minimal melibatkan empat akuntan," ungkap Hendar Ristriawan, seusai acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Sebelas Maret (UNS), di Solo, Jawa Tengah, Selasa...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal
Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek
Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum
Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah
Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah
BPK Sumut Minta Pemkab/Pemko di Sumut Laksanakan E-Audit
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menegaskan, paling lambat tahun depan (2013), seluruh pemkab/pemko,ditambah satu provinsi di Sumut ikut melaksanakan audit system pendataan secara elektronik atau komputer (E-Audit) yang sudah diformat oleh BPK serentak dan seragam.
Audit data elektronik tersebut diantaranya mengenai laporan keuangan masing-masing pemerintahan daerah/kota. “Dengan sisitem E-Audit ini, BPK ...
Jika kriteria pemeriksaan disetujui, BPK siap audit KPK
-Jakarta-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap mengaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika lembaga itu sudah menyepakati kriteria pemeriksaan yang ditetapkan. Audit KPK itu sendiri dilakukan berdasarkan permintaan dari Komisi III DPR.
"Kita nanti akan ke KPK. Dari KPK kita akan menanyakan apa maksud dan tujuan lingkup pemeriksaan. Setelah KPK menyepakati kriteria pemerikasaan kita, baru kita masuk," ujar Kepala BPK Hadi Purnomo...
Konsultasi DPRD Kabupaten Batubara Mengenai LHP atas LKPD TA 2011
Berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara nomor 170/1456 tanggal 19 September 2012 tentang permintaan waktu konsultasi, maka pada Kamis, 4 Oktober 2012 dilakukan konsultasi antara DPRD Kabupaten Batubara dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Konsultasi tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara,...