Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
15 Daerah Telah Menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011
Sampai dengan 28 Maret 2012, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan telah menerima lima belas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 (LKPD T.A. 2011) dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan Audit BPK. Pemerintah daerah yang menjadi entitas BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meliputi...
BPK Berharap Pemprovsu Naik Kelas
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) 2011 “naik kelas” dari sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Dari kesungguhan dan komitmen Pemprovsu dewasa ini kami berharap tahun ini Pemprovsu mendapat opini WTP untuk laporan 2011,” ujar Kepala BPK Perwakilan Sumut Muktini SH, saat menerima...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011
Selasa, 27 Maret 2012 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. LKPD yang diserahkan tersebut terdiri atas Neraca, Laporan Aliran Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan Keuangan Pemprov Sumut ini merupakan LKPD Tahun Anggaran 2011 yang keempat...
Lima Tahun Tanpa WTP
-Medan-
Kepala Humas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara (Sumut) Mikael Togatorop mengungkapkan bahwa dalam lima tahun berturut-turut, belum satu pun hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Sumut yang meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini menunjukkan bahwa 34 pemerintah daerah di Sumut belum bisa mengelola keuangannya dengan baik,” ujar...
Pemkab Samosir, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Simalungun, serta Pemko Medan dan Pematang Siantar Menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2011
Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Simalungun, serta Pemko Medan dan Pematang Siantar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Dengan ini,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Menerima 11 LKPD Tahun Anggaran 2011
Sampai dengan 22 Maret 2012, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan telah menerima sebelas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 (LKPD T.A. 2011) dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan Audit BPK. Pemerintah daerah yang menjadi entitas BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meliputi 33...
Walikota Serahkan Laporan Keuangan pada BPK
-Medan-
Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Tahun Anggaran 2011 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Selasa (20/3). Diharapkan, proses audit maupun pemeriksaan yang akan dilakukan BPK selanjutnya berjalan lancar dan hasilnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ketika menyerahkan laporan keuangan itu, Walikota...
Entitas Manakah yang Paling Awal Menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ?
Pemerintah Pakpak Bharat merupakan entitas yang paling awal menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu tanggal 12 Maret 2012 ...
Tim BPK Sumut Periksa APBD Humbahas
Tim BPK Sumut Periksa APBD Humbahas
Sumber : Sinar Indonesia Baru, Selasa 20 Maret 2012
BPK Ingatkan Pemko Medan Soal Servis
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara meminta agar Pemko Medan tidak memberi fasilitas apapun kepada tim utusannya saat akan melakukan konfirmasi seputar informasi yang ada di Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2011.
“Kami meminta kepada Pak Wali Kota agar tidak perlu repot menyediakan fasilitas kepada tim seperti untuk makan dan minum, karena semua sudah disediakan BPK,” ujar Kepala BPK...
9 Daerah Telah Menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011
Sampai dengan 20 Maret 2012, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan telah menerima sembilan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 (LKPD T.A. 2011) dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan Audit BPK. Pemerintah daerah yang menjadi entitas BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meliputi 33 Pemerintah...
Deadline Akhir Maret; Baru Tujuh Kabupaten/Kota Serahkan LKPD
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (Sumut) baru menerima tujuh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 33 kabupaten/kota yang ada ditambah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu).
Berdasar Peraturan Menteri (Permen) No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 102 ayat (1) disebutkan Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) disampaikan kepada BPK...
Pemkab Asahan, Tapanuli Utara, dan Serdang Bedagai Menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2011
Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Pemkab Tapanuli Utara, dan Pemkab Serdang Bedagai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Dengan ini, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara sampai...
Sosialisasi Quality Assurance, Integritas, Kode Etik, dan Whistleblowing System
Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai dan pengetahuan tentang kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap pemeriksa melaksanakan tugas, Inspektorat Utama (Itama) BPK RI bekerjasama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan Sosialisasi Quality Assurance, Integritas, Kode Etik, dan Whistleblowing System. Kegiatan yang mengambil tempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ini dilaksanakan pada 15 Maret 2012...
BPK Lembaga Audit Modern
-Jakarta-
Hasil peer review yang dilakukan oleh Algemene Rekenkamer (ARK) Belanda atau Supreme Audit Institution Belanda menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menjalankan transformasi organisasinya, sehingga kini BPK menjadi sebuah lembaga audit yang modern.
Selain memiliki independensi yang melekat dalam undang-undang, BPK juga memiliki mandat yang kuat serta sumber daya yang berkualitas untuk mewujudkan tugas dan tujuan BPK.
Demikian disampaikan Sekretaris...
Baru 2 Kabupaten/Kota di Sumut Serahkan LKPD ke BPK
-Medan-
Hingga saat ini, baru dua kabupaten/kota yang sudah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2011 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (Sumut).
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera, Muktini, mengatakan kedua kabupaten dimaksud yakni Pakpak Bharat dan Asahan.
"LKPD yang diserahkan tersebut terdiri atas Neraca, Laporan Aliran Kas,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011
Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 12 Maret 2012 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Pemkab Pakpak Bharat) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. LKPD yang diserahkan tersebut terdiri atas Neraca, Laporan...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011
Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 12 Maret 2012 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Pemkab Pakpak Bharat) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. LKPD yang diserahkan tersebut terdiri atas Neraca, Laporan Aliran...
Penyerahan LHP atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2011
Selasa, 28 Februari 2012, diadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2011 . Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara dengan dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Muktini; Kepala Subauditorat Sumut I, Aryo Seto Bomantari; dan Kepala Subauditorat Sumut III, Aris Laksono. Sedangkan dari pihak DPRD Batubara dihadiri...
BPK Periksa Pembangunan Gedung Paripurna DPRD Sumut
-Medan-
Petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Medan melakukan pemeriksaan dengan meninjau lokasi pembangunan gedung paripurna DPRD Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Imam Bonjol Medan,kemarin.
Pemeriksaan ini terkait berakhirnya kontrak pekerjaan PT Jaya Konstruksi selaku pelaksana proyek pada 29 Februari 2012.Namun,belum ada pihak yang bersedia memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan tersebut. Berdasarkan pantauan wartawan...
Temuan BPK soal APBD Sumut 2011 misterius
-Medan-
DPRD Sumatera Utara terkesan menutupi hasil audit BPK terkait kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2011. Pasalnya, hingga kini, mereka belum menentukan sikap terkait sebelas temuan BPK tersebut.
Pemerhati anggaran Sumut, Elfenda Ananda mengatakan, laporan tersebut sejatinya tidak harus ditutupi. Dia justru khawatir, dengan temuan di tahun 2010 dimana legislatif menjadi terperiksa, evaluasi tersebut tidak lagi dibuka. “Berangkat dari...