BPK Laporkan 318 Kasus Korupsi Senilai Rp33,87 Triliun
-Jakarta-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan kepada instansi berwenang sebanyak 318 kasus tindak pidana korupsi sejak 2003 sampai akhir 2011.
Kasus tersebut bernilai Rp 33,87 triliun yang ditemukan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah.
"Pementauan terhadap hasil pemeriksaan BPK berindikasi tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada instansi yang berwenang (aparat penegak hukum) menunjukkan bahwa sejak 2003 sampai dengan akhir 2011, jumlah...
Pemko Binjai Serahkan LKPD 2011 ke BPK
-Binjai-
Walikota Binjai diwakili Sekretaris Daerah Drs H Iqbal Pulungan SH MAP menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Binjai Tahun Anggaran 2011 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan di Sumatera Utara (Sumut) dan diterima oleh Kasubaud Sumut I R Aryo Bomantari SE MM Ak. LKPD tersebut diserahkan pada tanggal 30 Maret 2012 di ruang kerja lantai III BPK Sumut...
BPK Sumut Audit Laporan Keuangan Pemko Sibolga
-Sibolga-
Wali Kota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk menyerahkan berkas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Sibolga tahun anggaran 2011, kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara Muktini SH. Turut mendampingi Wali Kota Sibolga dalam penyampaian berkas LKPD tersebut, Kadis PKAD Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Sibolga H Soritua Hasibuan.
“Penyampaian berkas LKPD Pemko...
Kepulauan Nias Belum Serahkan LKPD Tahun 2011
-Medan-
Hingga batas waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, lima pemerintahan daerah di kepulauan Nias belum juga menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 kepada Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
Hal itu disampaikan Kepala Subbagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Mikael PH Togatorop. “Sedangkan...
27 LKPD Tahun Anggaran 2011 Telah Diterima BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Secara Tepat Waktu
Sampai dengan waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerima 27 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan audit BPK. Adapun pemda yang menjadi entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan meliputi 33 pemerintah kota/pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah...
BPK Sumut terima LKPD 2011 Kota Sibolga
-Sibolga-
Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga telah menyerahkan berkas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Sibolga tahun anggaran (TA) 2011 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut).
“Penyampaian berkas LKPD Pemko Sibolga TA 2011 tersebut dilaksanakan, Rabu (28 Maret) pekan lalu di kantor BPK Perwakilan Sumut di Medan,” ungkap Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Sibolga, Soritua Hasibuan,...
Siaran Pers BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara : LKPD TA 2011 yang Telah Diterima Tepat Waktu
Medan, Jum’at (30 Maret 2012) :
Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan telah menerima 27 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan Audit BPK.
Daftar Pemerintah Daerah yang sudah menyerahkan Laporan...
Pemko Tebing Tinggi, Sibolga, Tanjung Balai, serta Pemkab Labuhanbatu Utara Menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2011
Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi, Pemko Sibolga, Pemko Tanjung Balai, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Dengan...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
Perda Nomor 2 tahun 2011 Tentang pajak Parkir
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
15 Daerah Telah Menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011
Sampai dengan 28 Maret 2012, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan telah menerima lima belas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 (LKPD T.A. 2011) dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan Audit BPK. Pemerintah daerah yang menjadi entitas BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meliputi...
BPK Berharap Pemprovsu Naik Kelas
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) 2011 “naik kelas” dari sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Dari kesungguhan dan komitmen Pemprovsu dewasa ini kami berharap tahun ini Pemprovsu mendapat opini WTP untuk laporan 2011,” ujar Kepala BPK Perwakilan Sumut Muktini SH, saat menerima...