Kepala BPK Medan, Muktini SH Ingatkan Pemprovsu Tindak Lanjuti Temuan BPK
Kepala BPK Medan, Muktini SH Ingatkan Pemprovsu Tindak Lanjuti Temuan BPK
Pemprovsu Tunggak Pertanggungjawaban Temuan BPK
BPK Temukan 11 Penyimpangan APBD Sumut
-Medan-
Penyerahan itu diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri dari Kepala BPK Perwakilan Sumut Mukhtini SH di Gedung BPK, Rabu (22/2). Saat itu hadir Sekretaris Daerah Pempropsu Nurdin Lubis. Mukhtini melalui Kabag Humas, Mikael Togatorop menyampaikan ada 11 temuan BPK yang dinilai menyimpang dalam penggunaan anggaran APBD 2011. Semua temuan itu, katanya, terdiri dari enam kategori yakni...
Ada 11 penyimpangan APBD Sumut 2011
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sumatera Utara (BPK Sumut) menemukan 11 penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2011. Temuan tersebut tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Temuan tersebut langsung diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut Mukhtini kepada DPRD Sumut melalui Wakil Ketua, Sigit Pramono Asri dan juga dihadiri Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Nurdin Lubis di Gedung...
BPK Temukan 11 Masalah di LHP Sumut 2011
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan 11 masalah penyimpangan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas belanja daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).
Laporan tersebut diserahkan langsung ke DPRD Sumut dengan disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Nurdin Lubis di Kantor BPK Perwakilan Sumut, kemarin. Kepala Bagian (Kabag) Humas BPK Perwakilan Sumut Mikael Togatorop, yang ...
Penyerahan LHP atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011
Salah satu kewajiban BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 22 Februari 2012 diadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksan...
Workshop tentang Pemahaman Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap tindak pidana korupsi, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) BPK RI bekerjasama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan Workshop tentang Pemahaman Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah Ditama Binbangkum BPK RI, Eledon Simanjuntak, ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada...
Entitas Manakah yang Paling Terakhir Menyerahkan LK Tahun Anggaran 2010 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut ?
Pemko Gunung Sitoli merupakan entitas yang paling terakhir menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu tanggal 20 September 2011. ...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan atas LKPD TA 2011
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengirimkan tim pemeriksa ke beberapa daerah untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011. Hal ini sejalan dengan misi BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
Ada dua puluh empat tim pemeriksa yang ditugaskan ke...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
Perda No 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
Perda No 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Perda No 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
Perda No 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
Perda No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
Perda No.4 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan
Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Perda No. 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Perda No.10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Perda No. 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Perda No.08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Tiga Tahun Berturut-turut LKPD 5 Daerah di Sumut Raih Disclaimer
-Medan-
Selama tiga tahun berturut-turut lima kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) mendapat penilaian disclaimer atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bersangkutan. Hal ini disebabkan kelima kabupaten itu tidak menggunakan standar pengelolaan keuangan daerah.
Kabag Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan di Sumut, Mikael Togatorop kepada MedanBisnis, Jumat (10/2), menyebutkan, kelima kabupaten itu yakni Kabupaten BatuBara, Deliserdang, Langkat, Nias, dan Nias Selatan.
"Kelima...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
Perda No.10 Th 2011 Tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
Perda No.09 Th 2011 tentang Pajak Restoran
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
Perda No.08 Th 2011 Pajak Hotel
Laporan Keuangan Pemprovsu Diperiksa BPK
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Sumatera Utara (Sumut), menggelar pemeriksaan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), dimulai kemarin (8/2).
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan Pemprovsu untuk Tahun 2011 lalu. Dimana, tim BPK RI yang melakukan pemeriksaan sebanyak lima orang, dengan sistem berkala terhadap 52 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu, baik badan, biro...
BPK Ingatkan Pemko Padangsidimpuan Serahkan LK Tepat Waktu
-Padangsidimpuan-
Padangsidimpuan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mengingatkan Pemko Padangsidimpuan dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan APBD Tahun 2011 sebelum jatuh tempo bulan ini.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padangsidimpuan, Yusran Nasution, mengatakan hal tersebut kepada MedanBisnis, usai melakukan pertemuan dengan Tim BPK-RI di aula kantornya, Rabu (8/2).
Tim BPK yang terdiri dari Rumi Sitanggang, Nazaret Aritonang, dan Putri...
Dugaan Korupsi Dishub Medan Rp24 M ; BPK Lakukan Audit Mendalam
-Medan-
Gayung bersambut. Permintaan Komisi D DPRD Medan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut segera mengaudit Dinas Perhubungan (Dishub) Medan terkait dugaan korupsi retribusi parkir senilai Rp24 miliar, disahuti.
Kepada wartawan koran ini, Rabu (8/2), Kasubag Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Sumut, Mikael Togatorop mengatakan, pihaknya segera melakukan audit dugaan penyimpangan retribusi parkir...
Penyerahan LHP atas Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2011
Kamis, 2 Pebruari 2012, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, diadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2011. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini; Kepala Subauditorat Sumut III, Aris Laksono; dan Kepala Subbagian Hukum dan Humas, Mikael P.H....