BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011
Selasa, 27 Maret 2012 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. LKPD yang diserahkan tersebut terdiri atas Neraca, Laporan Aliran Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan Keuangan Pemprov Sumut ini merupakan LKPD Tahun Anggaran 2011 yang keempat...
Lima Tahun Tanpa WTP
-Medan-
Kepala Humas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara (Sumut) Mikael Togatorop mengungkapkan bahwa dalam lima tahun berturut-turut, belum satu pun hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Sumut yang meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini menunjukkan bahwa 34 pemerintah daerah di Sumut belum bisa mengelola keuangannya dengan baik,” ujar...
Pemkab Samosir, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Simalungun, serta Pemko Medan dan Pematang Siantar Menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2011
Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Simalungun, serta Pemko Medan dan Pematang Siantar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Dengan ini,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Menerima 11 LKPD Tahun Anggaran 2011
Sampai dengan 22 Maret 2012, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan telah menerima sebelas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 (LKPD T.A. 2011) dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan Audit BPK. Pemerintah daerah yang menjadi entitas BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meliputi 33...
Walikota Serahkan Laporan Keuangan pada BPK
-Medan-
Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Tahun Anggaran 2011 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Selasa (20/3). Diharapkan, proses audit maupun pemeriksaan yang akan dilakukan BPK selanjutnya berjalan lancar dan hasilnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ketika menyerahkan laporan keuangan itu, Walikota...
Entitas Manakah yang Paling Awal Menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ?
Pemerintah Pakpak Bharat merupakan entitas yang paling awal menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu tanggal 12 Maret 2012 ...
Tim BPK Sumut Periksa APBD Humbahas
Tim BPK Sumut Periksa APBD Humbahas
Sumber : Sinar Indonesia Baru, Selasa 20 Maret 2012
BPK Ingatkan Pemko Medan Soal Servis
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara meminta agar Pemko Medan tidak memberi fasilitas apapun kepada tim utusannya saat akan melakukan konfirmasi seputar informasi yang ada di Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2011.
“Kami meminta kepada Pak Wali Kota agar tidak perlu repot menyediakan fasilitas kepada tim seperti untuk makan dan minum, karena semua sudah disediakan BPK,” ujar Kepala BPK...
9 Daerah Telah Menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011
Sampai dengan 20 Maret 2012, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan telah menerima sembilan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 (LKPD T.A. 2011) dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan Audit BPK. Pemerintah daerah yang menjadi entitas BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meliputi 33 Pemerintah...
Deadline Akhir Maret; Baru Tujuh Kabupaten/Kota Serahkan LKPD
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (Sumut) baru menerima tujuh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 33 kabupaten/kota yang ada ditambah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu).
Berdasar Peraturan Menteri (Permen) No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 102 ayat (1) disebutkan Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) disampaikan kepada BPK...
Pemkab Asahan, Tapanuli Utara, dan Serdang Bedagai Menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2011
Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Pemkab Tapanuli Utara, dan Pemkab Serdang Bedagai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Dengan ini, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara sampai...
Sosialisasi Quality Assurance, Integritas, Kode Etik, dan Whistleblowing System
Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai dan pengetahuan tentang kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap pemeriksa melaksanakan tugas, Inspektorat Utama (Itama) BPK RI bekerjasama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan Sosialisasi Quality Assurance, Integritas, Kode Etik, dan Whistleblowing System. Kegiatan yang mengambil tempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ini dilaksanakan pada 15 Maret 2012...
BPK Lembaga Audit Modern
-Jakarta-
Hasil peer review yang dilakukan oleh Algemene Rekenkamer (ARK) Belanda atau Supreme Audit Institution Belanda menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menjalankan transformasi organisasinya, sehingga kini BPK menjadi sebuah lembaga audit yang modern.
Selain memiliki independensi yang melekat dalam undang-undang, BPK juga memiliki mandat yang kuat serta sumber daya yang berkualitas untuk mewujudkan tugas dan tujuan BPK.
Demikian disampaikan Sekretaris...
Baru 2 Kabupaten/Kota di Sumut Serahkan LKPD ke BPK
-Medan-
Hingga saat ini, baru dua kabupaten/kota yang sudah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2011 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (Sumut).
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera, Muktini, mengatakan kedua kabupaten dimaksud yakni Pakpak Bharat dan Asahan.
"LKPD yang diserahkan tersebut terdiri atas Neraca, Laporan Aliran Kas,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011
Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 12 Maret 2012 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Pemkab Pakpak Bharat) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. LKPD yang diserahkan tersebut terdiri atas Neraca, Laporan...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011
Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 12 Maret 2012 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Pemkab Pakpak Bharat) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. LKPD yang diserahkan tersebut terdiri atas Neraca, Laporan Aliran...
Penyerahan LHP atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2011
Selasa, 28 Februari 2012, diadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2011 . Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara dengan dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Muktini; Kepala Subauditorat Sumut I, Aryo Seto Bomantari; dan Kepala Subauditorat Sumut III, Aris Laksono. Sedangkan dari pihak DPRD Batubara dihadiri...
BPK Periksa Pembangunan Gedung Paripurna DPRD Sumut
-Medan-
Petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Medan melakukan pemeriksaan dengan meninjau lokasi pembangunan gedung paripurna DPRD Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Imam Bonjol Medan,kemarin.
Pemeriksaan ini terkait berakhirnya kontrak pekerjaan PT Jaya Konstruksi selaku pelaksana proyek pada 29 Februari 2012.Namun,belum ada pihak yang bersedia memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan tersebut. Berdasarkan pantauan wartawan...
Temuan BPK soal APBD Sumut 2011 misterius
-Medan-
DPRD Sumatera Utara terkesan menutupi hasil audit BPK terkait kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2011. Pasalnya, hingga kini, mereka belum menentukan sikap terkait sebelas temuan BPK tersebut.
Pemerhati anggaran Sumut, Elfenda Ananda mengatakan, laporan tersebut sejatinya tidak harus ditutupi. Dia justru khawatir, dengan temuan di tahun 2010 dimana legislatif menjadi terperiksa, evaluasi tersebut tidak lagi dibuka. “Berangkat dari...
Kepala BPK Medan, Muktini SH Ingatkan Pemprovsu Tindak Lanjuti Temuan BPK
Kepala BPK Medan, Muktini SH Ingatkan Pemprovsu Tindak Lanjuti Temuan BPK
Pemprovsu Tunggak Pertanggungjawaban Temuan BPK
BPK Temukan 11 Penyimpangan APBD Sumut
-Medan-
Penyerahan itu diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri dari Kepala BPK Perwakilan Sumut Mukhtini SH di Gedung BPK, Rabu (22/2). Saat itu hadir Sekretaris Daerah Pempropsu Nurdin Lubis. Mukhtini melalui Kabag Humas, Mikael Togatorop menyampaikan ada 11 temuan BPK yang dinilai menyimpang dalam penggunaan anggaran APBD 2011. Semua temuan itu, katanya, terdiri dari enam kategori yakni...
Ada 11 penyimpangan APBD Sumut 2011
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sumatera Utara (BPK Sumut) menemukan 11 penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2011. Temuan tersebut tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Temuan tersebut langsung diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut Mukhtini kepada DPRD Sumut melalui Wakil Ketua, Sigit Pramono Asri dan juga dihadiri Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Nurdin Lubis di Gedung...
BPK Temukan 11 Masalah di LHP Sumut 2011
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan 11 masalah penyimpangan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas belanja daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).
Laporan tersebut diserahkan langsung ke DPRD Sumut dengan disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Nurdin Lubis di Kantor BPK Perwakilan Sumut, kemarin. Kepala Bagian (Kabag) Humas BPK Perwakilan Sumut Mikael Togatorop, yang ...
Penyerahan LHP atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011
Salah satu kewajiban BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 22 Februari 2012 diadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksan...
Workshop tentang Pemahaman Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap tindak pidana korupsi, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) BPK RI bekerjasama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan Workshop tentang Pemahaman Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah Ditama Binbangkum BPK RI, Eledon Simanjuntak, ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada...
Entitas Manakah yang Paling Terakhir Menyerahkan LK Tahun Anggaran 2010 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut ?
Pemko Gunung Sitoli merupakan entitas yang paling terakhir menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu tanggal 20 September 2011. ...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan atas LKPD TA 2011
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengirimkan tim pemeriksa ke beberapa daerah untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011. Hal ini sejalan dengan misi BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
Ada dua puluh empat tim pemeriksa yang ditugaskan ke...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
Perda No 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
Perda No 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir