Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Inspektorat Pemerintah Kota Binjai sedang melakukan penyelesaian kasus temuan BPK RI Prov. Sumut terkait temuan kas negara yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh beberapa...
-Langkat-
Tim BPK Prov Sumatera Utara (Pemprov) lakukan pemantauan dan pengecekan ketebalan Jalan Pemprov di Jalan Jendral Gatot Subroto Binjai-Kuala, Kab. Langkat, Selasa...
MEDAN- Sejak Senin (7/11) lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melakukan evaluasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan. Evaluasi...
MEDAN (Berita): Sejumlah anggota DPRD Medan menyatakan akan melakukan pendalaman terhadap dugaan mark up proyek pembangunan trotoar di sejumlah kawasan Kota Medan, yang menggunakan...
MEDAN- Terkait buruknya pelayanan e-KTP di Kota Medan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit dan evaluasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)...
MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara memperkirakan, sisa lebih penggunaan anggaran pemerintah provinsi pada 2011 bisa mencapai Rp700 miliar jika dilihat dari...
MEDAN - Setelah melewati serangkaian proses, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara akhirnya menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) Provinsi...
MEDAN (Berita) : Sejumlah kalangan mendesak agar dilakukan pengusutan terhadap dugaan kecurangan dalam proses tender pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya di Satpol PP Kota...
-Pematangsiantar-
Kerugian kas daerah Pemko Pematangsiantar Rp 69miliar lebih, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat.
Kabag Humas...
-Sidikalang-
DPRD Kabupaten Dairi membayar tuntutan ganti rugi. Ketua DPRD, Delphi Masdiana Ujung SH MSi, Senin (17/10) di ruang kerja membenarkan, pengembalian itu...
Dana Reses DPRD Dimainkan dengan Kuitansi Fiktif
-Jakarta-
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo membeberkan hasil pemeriksaan semester I Tahun 2011 di Jakarta, Selasa...
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumut menemukan banyak penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah di RSUD Dr Pirngadi Medan....
-Kotapinang-
Penggunaan anggaran (APBD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) tahun 2010 sarat permasalahan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan...
-Padangsidimpuan-
Dua unit mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Rahmat Nasution menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara.
Diketahui dari 19...
-Rantauprapat-
Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah I Sumatera Utara (Sumut), anggaran keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu sebesar Rp1,3...
-Kotapinang-
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Labuhanbatu Selatan (Labusel) terancam mengembalikan dana reses ke kas negara. Pasalnya, Rp1,6 miliar dana di sekretariat...
-Medan-
Anggota DPRD Sumut ramai-ramai mengembalikan uang reses tahun 2010 ke kas daerah melalui Kejatisu. Pengembalian itu dilakukan setelah BPK RI perwakilan Sumut dalam auditnya...
-Kisaran-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumut meminta Pemkab Asahan proaktif melakukan penagihan pengembalian kerugian keuangan daerah sebesar Rp10,3 miliar dari hasil audit...
-Kisaran-
Sebanyak 27 kasus kerugian keuangan daerah Pemkab Asahan sejak tahun 2005-2010 sesuai hasil audit Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat pengawasan intern...
-Medan-
BPK RI Perwakilan Medan menemukan anggaran tahun 2010 sebesar Rp2,4 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan di Kesbanglinmas Pemprovsu.
Rinciannya Rp1,7 miliar merupakan sisa usaha...
-Deli Serdang-
Meski secara berturut-turut BPK-RI memberikan nilai dengan hasil Opini Disclaimer (tidak menyatakan pendapat) pemeriksaan pengunaan anggaran terhadap Kabupaten Deli Serdang,...
-Langkat-
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam notanya masih tidak memberikan tanggapan (dis cleamer) atas laporan pertanggung jawaban keuangan Pemkab Langkat. Bahkan,...
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Utara, memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota...
-Medan-
Menurut laporan hasil pemeriksaan penyelenggaraan anggaran di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Masih delapan Kabupaten/kota yang disampaikan plus pemprov Sumatera Utara. Kabupaten...
-Medan-
Pengelolaan keuangan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih amburadul. Buktinya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan berbagai...
-Medan-
Dugaan korupsi dana bantuan sosial di Biro Bina Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp215 miliar terus didalami penyidik korupsi...
-Medan-
Biro Binsos Provinsi Sumatera Utara diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait penyelewengan ratusan miliar rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Karena telah...
-Medan-
Kebocoran pajak hotel senilai Rp 1,4 miliar akibat kelalaian pegawai dan petugas pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mulai menunjukkan titik...
-Medan-
100 saksi ternyata belum cukup, bag Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dalam menuntaskan berkas tersangka Buyung Ritonga, terkait kasus dugaan korupsi APBD Langkat...