Kerugian Kas Daerah Pemko P. Siantar Rp 69 Miliar
-Pematangsiantar-
Kerugian kas daerah Pemko Pematangsiantar Rp 69miliar lebih, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat.
Kabag Humas dan Protokoler Pemko Pematangsiantar, Drs Daniel H. Siregar, Selasa (1/11) menyebutkan, sesuai hasil laporan BPK RI Perwakilan Sumut,No. 276/S/XVIII Mdn/06/2011tanggal 16 Juni 2011 atas penyelesaian kerugian daerah, ditemukan kerugian daerah Pematangsiantar Rp 69 miliar lebih.
Daniel...
Results of Champions League Matches
Results of Champions League Matches In the Champions League, the most interesting time begins, the playoff round. Now, the teams simply do not have time for misfires, because it is extremely difficult to recoup in a two-matches duel. The draw gave us several interesting pairs. One of the most intriguing is the confrontation of Tottenham and Borussia....
Respon Temuan BPK RI : DPRD Dairi Bayar Tuntutan Ganti Rugi
-Sidikalang-
DPRD Kabupaten Dairi membayar tuntutan ganti rugi. Ketua DPRD, Delphi Masdiana Ujung SH MSi, Senin (17/10) di ruang kerja membenarkan, pengembalian itu merupakan respons positif menyusul temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di pos sekretariat dewan tahun 2010. Sesungguhnya, tidak ada...
Sekilas Warta BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun Keempat (2011-2012)
Download edisi Agustus 2011
Download Edisi September 2011
Download Edisi Oktober 2011
Download Edisi November 2011
Download Edisi Desember 2011
Download Edisi Januari 2012
Download Edisi Februari 2012
Download Edisi Maret 2012
Download Edisi April 2012
Download Edisi Mei 2012
Download Edisi Juni 2012
Download Edisi Juli 2012 ...
UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DAN PERUBAHANNYA
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
...
PRODUK HUKUM BPK RI
Tahun 2011
PERATURAN BPK NO.1 TAHUN 2011 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Tahun 2010
PERATURAN BPK NO.1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BPK NO.2 TAHUN 2010 TENTANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERATURAN BPK NO.3 TAHUN 2010 TENTANG TATA...
DATABASE PERATURAN
Produk dan kajian hukum lain dapat dilihat lebih lanjut melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Belanja Pemprov Sumut Bobol Puluhan Miliar
Dana Reses DPRD Dimainkan dengan Kuitansi Fiktif
-Jakarta-
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo membeberkan hasil pemeriksaan semester I Tahun 2011 di Jakarta, Selasa (4/10). Hasilnya, BPK menemukan 11.340 kasus atau senilai Rp26,69 triliun. Khusus untuk Pemprov Sumut, hasil pemeriksaan terhadap belanja daerah tahun anggaran 2009 dan 2010, ditemukan ketidakjelasan penggunaan dana yang nilainya mencapai...
Ligue 1
Ligue 1 Today, it became much easier to follow information about Ligue 1 thanks to the site of sports statistics. It offers the results of matches, as well as the schedule of upcoming events, which will allow you to learn more news about your favorite championship. The current season in France will definitely go down in history....
34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 Telah Diterima oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut) telah menerima semua Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 (LKPD TA 2010) dari 34 pemerintah daerah yang menjadi entitasnya, meliputi 33 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut menerima LKPD Tahun Anggaran 2010 pertama kali pada bulan Maret 2011,...
BPK: Penyimpangan di RSUD Pirngadi Medan Rp.19 M
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumut menemukan banyak penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah di RSUD Dr Pirngadi Medan. Temuan itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2011 No 19/S/XVIII.MDN/01/2011 yang diteken Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Drs Oodj Huziat. Jumlah temuan dugaan penyimpangan tersebut sangat besar, melampaui...
Merdeka Walk Rugikan Pemko Medan Rp2,2 M
-Medan-
Penyimpangan perjanjian kerjasama dan potensi kerugian keuangan daerah Pemko Medan atas operasional Merdeka Walk yang dikelola PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Temuan itu menjadi catatan penting dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No 21/S/XVIII.MDN/01/2011 atas APBD Pemko Medan 2009-2010. Penyimpangan dan pengemplangan retribusi ...
BPK temukan korupsi Rp6,9 M di Labusel
-Kotapinang-
Penggunaan anggaran (APBD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) tahun 2010 sarat permasalahan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Labusel ditemukan lima kasus dengan total temuan Rp6.993.470.289.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, temuan terbesar terdapat pada Pos Sekretariat...
Mobil Dinas DPRD Tapsel temuan BPK
-Padangsidimpuan-
Dua unit mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Rahmat Nasution menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara.
Diketahui dari 19 unit mobil dinas DPRD Tapsel tahun anggaran 2010, setiap pimpinan DPRD Tapsel memperoleh dua unit mobil diluar ketentuan. Untuk ketua DPRD Tapsel, dua unit merk Ford Ranger Nomor Polisi BB 2 G...
Anggaran Disdik Labuhanbatu Rp1,3 M bocor
-Rantauprapat-
Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah I Sumatera Utara (Sumut), anggaran keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu sebesar Rp1,3 miliar mengalami kebocoran.
Anggota DPRD Labuhanbatu Ali Akbar Hasibuan, mengatakan dana itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010. Kebocoran anggaran diduga terkait pembayaran sejumlah proyek fisik maupun pengadaan buku.
Ia menyebutkan,...
DPRD Labusel Terancam Dana Reses Hasil Temuan BPK
-Kotapinang-
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Labuhanbatu Selatan (Labusel) terancam mengembalikan dana reses ke kas negara. Pasalnya, Rp1,6 miliar dana di sekretariat dewan diduga bermasalah.
Indikasi itu sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD Labusel 2010. Informasi di DPRD Labusel dalam LHP itu BPK menemukan adanya penggunaan dana bermasalah.
Dana senilai ...
Hasil Audit BPK Ditemukan Penyimpangan, Anggota DPRD Sumut Pulangkan Uang Reses
-Medan-
Anggota DPRD Sumut ramai-ramai mengembalikan uang reses tahun 2010 ke kas daerah melalui Kejatisu. Pengembalian itu dilakukan setelah BPK RI perwakilan Sumut dalam auditnya menemukan penyimpangan. Informasi yang dihimpun wartawan Sumut Pos dalam beberapa hari terakhir, Kejatisu pada 17 Juli 2010 telah menyurati seluruh anggota DPRD Sumut agar mengembalikan dana reses 2010 sebesar Rp30 juta-Rp40 juta per orang, total...
Pengambilan Sumpah / Janji PNS di Lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut
Rabu 13 Juli 2011 diadakan acara pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 10 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara yang dilaksanakan di ruang auditorium BPK RI Provsu tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provsu Oodj Huziat dan dihadiri oleh para pejabat struktural, rohaniwan dari agama...
Pemkab Asahan Harus Tanggung Jawab terhadap Temuan Kerugian Keuangan Daerah
-Kisaran-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumut meminta Pemkab Asahan proaktif melakukan penagihan pengembalian kerugian keuangan daerah sebesar Rp10,3 miliar dari hasil audit 2005-2010.
Humas BPK Perwakilan Sumut, Mikael PH Togatorop, mengatakan, Pemkab Asahan merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap temuan 27 kasus kerugian keuangan daerah hasil temuan BPK dan aparat pengawasan intern pemerintah...
Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi
Jakarta, Kamis (30 Juni 2011)
Tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010. Opini WDP tersebut sama dengan opini atas LKPP Tahun 2009. Sebelumnya, lima tahun berturut-turut LKPP memperoleh opini “Disclaimer”.
Perbaikan opini BPK atas LKPP juga diikuti perbaikan opini atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga...
Pemkab Asahan Rugi Rp10,3 M: Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah oleh BPK
-Kisaran-
Sebanyak 27 kasus kerugian keuangan daerah Pemkab Asahan sejak tahun 2005-2010 sesuai hasil audit Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) hingga kini belum dikembalikan ke kas daerah.
Padahal sesuai Permendagri No 5/1997 tentang tuntutan ganti rugi (TGR), kerugian yang jumlahnya mencapai Rp10,3 miliar itu harus dikembalikan ke daerah. Hal ini terungkap...
BPK RI Perwakilan Medan Temukan Rp2,4 M Bocor di Kesbanglinmas Pemprovsu
-Medan-
BPK RI Perwakilan Medan menemukan anggaran tahun 2010 sebesar Rp2,4 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan di Kesbanglinmas Pemprovsu.
Rinciannya Rp1,7 miliar merupakan sisa usaha yang harus disetorkan (UYHD), sisanya Rp700 juta pajak yang telah dikutip namun belum di-setorkan ke kas Negara. “Bahkan uang itu dipergunakan untuk ke-perluan lain di luar ketentuan,” ujar Kepala BPK RI...
Penilaian Disclamier Keuangan Pemkab Deli Serdang Sudah Biasa
-Deli Serdang-
Meski secara berturut-turut BPK-RI memberikan nilai dengan hasil Opini Disclaimer (tidak menyatakan pendapat) pemeriksaan pengunaan anggaran terhadap Kabupaten Deli Serdang, hal itu dianggap biasa.
Bahkan karena kerap mendapat penilain Disclaimer, Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars menyatakan pemberian nilai Disclaimer sama halnya dengan penerimaan penghargaan Adipura." Disclaimer sama saja dengan piala Adipura," bilangnya...
Audit BPK di Pemkab Langkat : Rp10 Miliar Bermasalah
-Langkat-
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam notanya masih tidak memberikan tanggapan (dis cleamer) atas laporan pertanggung jawaban keuangan Pemkab Langkat. Bahkan, penggunaan anggaran Rp10 miliar menjadi temuan.
Wakil Bupati Langkat Budiono, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (8/6), membenarkan tentang temuan dimaksud.
“Secara garis besar, memang ada temuan hingga Rp10 miliar lebih di Pemkab Langkat sampai...
LKPD Pemko Medan 2010 Wajar Dengan Pengecualian
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Utara, memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Medan Tahun anggaran 2010. Opini WDP merupakan peningkatan bagi Pemko Medan yang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (Disclaimer) pada dua tahun belakangan yakni tahun anggaran 2008 dan 2009.
“Untuk Laporan Keuangan TA 2010,...
Langkat Disclaimer TA 2010
-Medan-
Menurut laporan hasil pemeriksaan penyelenggaraan anggaran di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Masih delapan Kabupaten/kota yang disampaikan plus pemprov Sumatera Utara. Kabupaten Langkat mendapat Opini Disclaimer.
Hal itu disampaikan Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Utara, Mikael PH Togatorop kepada wartawan Selasa (7/6). "Hingga saat ini baru delapan kabupaten/kota yang diselesaikan dan...
BPK beberkan dosa APBD Sumut
-Medan-
Pengelolaan keuangan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih amburadul. Buktinya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan berbagai 'dosa' APBD Sumut baik 2009 dan 2010 sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) APBD Sumut.
Menurut Kepala BPK RI Sumut, Oodj Huziat, tadi malam, sejumlah permasalahan yang kembali ditemukan dalam laporan keuangan APBD 2010...
Terkait Temuan BPK RI : Biro Binsos Gubernur Sumut Digeledah Kejaksaan
-Medan-
Dugaan korupsi dana bantuan sosial di Biro Bina Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp215 miliar terus didalami penyidik korupsi dari kejaksaan. Dua penyidik kejaksaan melakukan penggeledahan ke Biro Binsos Provsu di Lantai III, Kantor Gubsu, Medan, tadi siang.
Menurut sumber Waspada Online di lingkungan Pemprovsu, kedatangan dua oknum kejaksaan ke Biro Binsos...