Penyerahan LHP atas Kegiatan Operasional PDAM Tirtanadi Sumatera Utara
Selasa, 20 Desember 2011, bertembat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara diadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kegiatan Operasional PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Penyerahan tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini; Kepala Subauditorat Sumut I, R. Aryo Seto Bomantari; Ketua Tim Pemeriksa, Masnur Esther Siahaan; dan Kepala Subbagian Hukum...
Pengarahan Oleh Kaditama Binbangkum
Jumat, 16 Desember 2011, Pukul 10.15 WIB diadakan pengarahan tentang hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) oleh Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Kaditama Binbangkum), Nizam Burhanuddin.
Pengarahan tersebut diikuti oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Kepala Subauditorat Sumatera Utara I, II, dan III serta Kepala Subbagian Hukum dan Humas Perwakilan BPK...
Dewan Ingatkan Dirut Perkebunan “Jangan Jadi Temuan BPK”
MEDAN (Berita): Komisi C DPRD Sumut meminta Peraturan Daerah (Perda) penambahan penyertaan modal Pemprov Sumut kepada PT Perkebunan Sumut direvisi, agar tidak menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Hal itu disampaikan karena selama ini telah terjadi kesalahan prosedur dalam penambahan modal BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
Dalam rapat dengar pendapat dengan Direksi PT Perkebunan Sumut,...
Target Entri e-KTP Sulit Tercapai
-MEDAN-
Target Pemko Medan untuk menuntaskan entri data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tahun ini bakal sulit tercapai. Pasalnya,pemerintah pusat belum mengirimkan tambahan 106 alat yang dimohonkan Pemko Medan demi kelancaran program ini. Hingga akhir pekan lalu baru 48 alat yang sampai di Pemko Medan.Walaupun sudah tiba, sebagian peralatan yang dikirim melalui PT...
DPRD Sumut Ancam ‘Awasi’ BPK RI Perwakilan Sumut
-Medan-
Kalangan anggota DPRD Sumut mengaku ‘was-was’ setiap kali melakukan kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana APBD. Untuk itu anggota DPRD Sumut berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut tidak terlalu kaku melakukan audit, termasuk di antaranya penggunaan anggaran reses anggota dewan.
Persoalan dana reses menjadi topik pembahasan pada dialog dengan Kepala Sub Auditoriat BPK RI Perwakilan...
DPRD Sumut ‘Gerah’ BPK Audit Anggaran Reses
-Medan-
Dialog hangat terjadi antara Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI Perwakilan Sumut dengan anggota DPRD Sumut pada acara rapat kerja (Raker) dewan membahas program kerja 2012, di Berastagi.
Anggota dewan merasa ‘gerah’ dengan tindakan BPK yang mengaudit anggaran reses mereka. Berbagai hal ( mulaidari pernyataan, pertanyaan sampai nada mengancam) disampaikan sejumlah anggota dewan. Selasa (6/12) sore, kegiatan...
PENGUMUMAN PENETAPAN CALON PEMENANG PEKERJAAN KONSULTASI TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA ATAS BELANJA MODAL PADA PEMKAB LANGKAT DI STABAT
Pengumuman Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan Konsultasi Teknis Pembangunan Jalan dan Pengujian Laboratorium dalam Rangka Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Belanja Modal pada Pemkab Langkat di Stabat
Format PDF ...
PENGUMUMAN PENETAPAN CALON PEMENANG PEKERJAAN KONSULTASI TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA ATAS BELANJA MODAL PADA PEMKO MEDAN DI MEDAN
Pengumuman Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan Konsultasi Teknis Pembangunan Jalan dan Pengujian Laboratorium dalam Rangka Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Belanja Modal pada Pemko Medan di Medan
Format PDF ...
PENGUMUMAN PENETAPAN CALON PEMENANG PEKERJAAN KONSULTASI TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA ATAS BELANJA MODAL PADA PEMPROV SUMUT DI MEDAN
Pengumuman Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan Konsultasi Teknis Pembangunan Jalan dan Pengujian Laboratorium dalam Rangka Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Belanja Modal pada Pemprov Sumut di Medan
Format PDF ...
BPK RI Berperan Aktif Dalam Pemberantasan Korupsi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berperan aktif dalam pemberantasan korupsi yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban melaporkan seluruh temuan-temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan kepolisian. Hal tersebut sudah dilakukan secara rutin serta terus menerus dan akan terus ditingkatkan. Demikian disampaikan Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri dalam konferensi pers memperingati...
PENGUMUMAN PENETAPAN CALON PEMENANG PEKERJAAN AKOMODASI PADA PELAKSANAAN KONSINYERING PENYUSUNAN LHP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA ATAS BELANJA DAERAH TAHUN 2011 DAN KINERJA PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010-2011
Pengumuman Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan Akomodasi pada Pelaksanaan Konsinyering Penyusunan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Belanja Daerah Tahun 2011 dan Kinerja Pendidikan Tahun Anggaran 2010-2011 pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sumatera Utara di Medan
Format PDF ...
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Batu Bara dan Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2010
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut) melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batu Bara dan Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2010 pada hari Kamis, 8 Desember 2011. Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Batu Bara diserahkan pada Pukul 09.00 WIB, sedangkan LHP atas...
Unjuk Rasa Aliansi Mahasiswa Cinta Batu Bara (AMACIBA)
Aliansi Mahasiswa Cinta Batu Bara (AMACIBA) Rabu, 7 Desember 2011, Pukul 10.30 WIB mengadakan unjuk rasa di halaman kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara. Aksi AMACIBA yang dikoordinatori oleh M. Zein Sahdi ini terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara. Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menjelaskan bahwa setelah 5 tahun dimekarkan dari Kabupaten...
Perda No. 4 Tahun 2003 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Perda No. 4 Tahun 2003 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Unjuk Rasa Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Sumatera Utara (LGMPP-SU)
Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Sumatera Utara (LGMPP-SU) Selasa, 6 Desember 2011 mengadakan unjuk rasa di halaman kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara. Aksi LGMPP-SU yang dikoordinatori oleh Abdul Razak Nasution ini terkait dengan kasus PDAM Tirtanadi, Sumatera Utara. Unjuk rasa yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit tersebut dilaksanakan dengan tertib dibawah penjagaan dari aparat Kepolisian Resort...
Penyerahan LHP Atas LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010
Pada semester II Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Padang Lawas dan Bupati Padang Lawas yang diwakili oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 2 Desember 2011 di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Jln....
Pendampingan Pemberian Keterangan Ahli
Kasus tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, seperti yang kita ketahui sudah semakin menjamur. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang terlibat langsung dalam pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mau tidak mau harus ikut berperan langsung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu peran BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan...
Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-40 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2011
Dalam rangka memperingati Ulang Tahun Ke-40 KORPRI Tahun 2011yang jatuh pada hari ini, 29 November 2011, para pegawai dilingkungan Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera utara melaksanakan upacara bendera di halaman Kantor Perwakilan di Jln. Imam Bonjol Nomor 22, Medan. Upacara tersebut diikuti oleh pegawai di Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan CPNS di lingkungan Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara....
Penginputan RKP dan RKSP se-Perwakilan Sumatera Bagian Utara Tahun 2012
Pada hari Selasa dan Rabu (22-23 November 2011) kemarin, diadakan Penginputan RKP (Rencana Kegiatan Pemeriksaan) dan RKSP (Rencana Kegiatan Sekjen dan Penunjang) Tahun 2012 untuk Perwakilan BPK RI di wilayah Sumatera bagian utara. Kegiatan penginputan dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Muktini, dan diikuti dengan penjelasan terkait pagu anggaran tahun 2012 oleh pihak PSMK serta...
BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Anggaran Rp 458,8 Miliar di Nias Utara
-Medan-
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara di Medan, menemukan dugaan penyimpangan anggaran tahun 2010 di Pemerintah Kabupaten Nias Utara sebesar Rp 458.800.000.000.
“Ini merupakan pemeriksaan pertama di Nias Utara setelah dilakukan pemekaran. Kemarin pagi kita sudah serahkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan, RED) Nias Utara kepada Ketua DPRD dan Bupati,” kata Kasubbag Humas BPK...
Ini Empat Alasan Versi BPK, Mengapa Orang Lakukan Korupsi
-Kendari-
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Lukman Hakim mengatakan, ada empat faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
"Keempat faktor yang mendorong orang korupsi itu antara lain faktor kebutuhan, tekanan, kesempatan dan rasionalisasi," katanya saat berbicara pada seminar nasional "Pemberantasan Kejahatan Perbankan, Tantangan Pengawasan Bank dan Masyarakat" di...
Polisi Minta Keterangan Saksi Ahli
BINJAI- Petugas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Binjai, terus memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan penyimpangan anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2010 di RSU dr Djoelham Binjai. Sejauh ini, petugas sudah meminta keterangan saksi ahli dari Dinas Kesehatan Provsu.
“Kasus ini terus kita tangani. Bahkan, kita sudah melakukan pemeriksaan satu orang saksi ahli dari Dinkes Provinsi. Yang mana dari...
BPK Harus Audit Tirtanadi
MEDAN– DPRD Sumut menilai, selain oleh BPKP, audit terhadap PDAM Tirtanadi juga harus dilakukan oleh BPK sebelum tambahan modal sebesar Rp246 miliar dari APBD 2012 direalisasikan.
Menurut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara (Sumut) Hidayatullah, audit kinerja dan keuangan yang disebut pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi sudah dilakukan setiap tahun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)...
Terkait Temuan BPK RI : Inspektorat Kota Binjai Segera Panggil PNS Dinas Kesehatan
Inspektorat Pemerintah Kota Binjai sedang melakukan penyelesaian kasus temuan BPK RI Prov. Sumut terkait temuan kas negara yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh beberapa SKPD Kota Binjai. Kini Inspektorat Pemko Binjai sedang memanggil PNS Dinas Kesehatan yang terlibat dalam penyelewengan dana jamkesmas selama tahun 2009-2010, Minggu (20/11/2011).
Kepala Inspektorat Pemko Binjai Mustika mengatakan akan memanggil PNS Dinas Kesehatan yang terkait...
Kunjungan Mahasiswa D3 Perpustakaan USU ke Perpustakaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Perpustakaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan dari lima orang mahasiswa semester satu Program Studi D3 Perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) pada Kamis, 17 November 2011. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka observasi untuk menambah pengetahuan para mahasiswa tentang pengelolaan perpustakaan di suatu instansi. Kelima mahasiswa tersebut adalah Dicky Triardi, Dewi Kartini Pohan, Marhamah, Chairunisya dan Mhd. Taufan...
BPK RI Perwakilan Provsu Mengecek Ketebalan Jalinsum
-Langkat-
Tim BPK Prov Sumatera Utara (Pemprov) lakukan pemantauan dan pengecekan ketebalan Jalan Pemprov di Jalan Jendral Gatot Subroto Binjai-Kuala, Kab. Langkat, Selasa (15/11)
Pantauan www.tribun-medan.com tampak enam orang staf dari BPK Prov Sumatera Utara di dampingi Kepala Dinas Bina Marga UPTD pelaksana teknis Dinas Binjai.
Tim BPK Prov Sumut, Jimy mengatakan kedatangan kami disini dalam rangka pemantauan...
Konsultasi DPRD Kab. Batubara di Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan permintaan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Batubara, maka pada hari ini, Selasa, 15 November 2011 dilakukan konsultasi di Ruang Rapat Lt. 4 Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara. Konsultasi tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Muktini; Kasubaud Sumut I, R. Aryo Seto Bomantari ; Kasubaud Sumut II, Ayub Amali; Kasubaud...
BPK RI Evaluasi Disdukcapil Selama Sebulan, Kecamatan Juga Dievaluasi
MEDAN- Sejak Senin (7/11) lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melakukan evaluasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan. Evaluasi ini dilakukan guna mencari permasalahan yang terjadi dalam pelayanan e-KTP di Kota Medan.
“Selama satu bulan BPK RI melakukan evaluasi soal pelayanan e-KTP di Disdukcapil Medan. Mereka mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dalam pelayanan e-KTP...
Pembentukan Komunitas Sepeda Di Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara
Momentum 11-11-11 (11 November 2011) yang tepat jatuh pada hari jumat ini, dimanfaatkan oleh sejumlah pegawai Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara untuk membentuk sebuah komunitas sepeda di halaman Kantor Perwakilan BPK RI Medan, Jln. Imam Bonjol No. 22 Medan.
Komunitas sepeda ini dipelopori oleh Ridwan Sani Matondang, Medy Yudistira, dan Ahmad Noor. Pada saat pembentukannya, selain pegawai-pegawai tersebut, dalam...
DPRD “Usut” Dugaan Mark Up Proyek Trotoar
MEDAN (Berita): Sejumlah anggota DPRD Medan menyatakan akan melakukan pendalaman terhadap dugaan mark up proyek pembangunan trotoar di sejumlah kawasan Kota Medan, yang menggunakan anggaran Rp17,6 milyar.
“Kita akan meminta klarifikasi secara tertulis mengenai proyek pembangunan trotoar di sejumlah kawasan Kota Medan. Klarifikasi ini akan kita minta langsung kepada Kepala Dinas Bina Marga Medan. Ini bagian dari tugas pengawasan yang...