Inspektorat Serahkan Biro Binsos Sumut Pada BPK
-Medan-
Biro Binsos Provinsi Sumatera Utara diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait penyelewengan ratusan miliar rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Karena telah ditangani oleh BPK, sehingga inspektorat Sumatera Utara berdalih untuk tidak melakukan penelitian lebih dalam terhadap kasus tersebut. "Kan sudah ditangani oleh BPK, kita tidak bisa campuri lagi," kata Sekretaris Inspektorat Provinsi...
PENGUMUMAN PENETAPAN CALON PEMENANG PEKERJAAN AKOMODASI PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LHP ATAS LKPD
Pengumuman Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan Akomodasi pada Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penyelesaian LHP atas LKPD di Medan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Format PDF
Entitas Manakah yang Paling Awal Menyerahkan LK Tahun Anggaran 2010 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut ?
Pemkab Karo merupakan entitas yang paling awal menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu tanggal 16 Maret 2011
Kebocoran Pajak Hotel Rp 1,4 M, Dua Hotel di Medan Akui Tunggak Pajak
-Medan-
Kebocoran pajak hotel senilai Rp 1,4 miliar akibat kelalaian pegawai dan petugas pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mulai menunjukkan titik terang. Dua dari lima hotel yang tercatat dalam audit BPK RI hingga semester III Laporan Keuangan atas Penerimaan Daerah tahun anggaran 2010 mengakui sebagai penunggak pajak hotel. ...
Hasil Temuan BPK RI; Korupsi APBD Langkat 102,7 M, Kejati periksa 7 pejabat
-Medan-
100 saksi ternyata belum cukup, bag Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dalam menuntaskan berkas tersangka Buyung Ritonga, terkait kasus dugaan korupsi APBD Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp 102,7 miliar. Terbukti, Senin (2/5), penyidik kembali memeriksa tujuh saksi dari jajaran Pemkab Langkat.
"Kami masih butuh saksi tambahan, hari ini ada tujuh orang lagi dimintai keterangan melengkapi alat...
Disdik Medan Berpotensi Rugikan Negara Rp28,5 M
-Medan-
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan mencatat ‘prestasi’. Bukan di bidang pendidikan, tetapi potensi kerugian negara yang mencapai Rp28,5 miliar.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dana yang diduga tidak bisa dipertangungjawabkan Disdik Medan senilai Rp28.541.622.726. Nominal sebesar itu, terdiri dari beberapa item yakni, temuan pemeriksaan atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam...
Siaran Pers BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara : LKPD TA 2010 yang Telah Diterima Tepat Waktu
Medan, Kamis (31 Maret 2011) :
Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan, BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan telah menerima 15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2010 dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan Audit BPK.
Daftar Pemerintah Daerah yang sudah menyerahkan Laporan Keuangan secara Tepat Waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu :
N0
PEMERINTAH DAERAH...
15 Daerah Menyerahkan LKPD Tepat Waktu
Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan, BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan telah menerima 15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2010 dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan Audit BPK.
Daftar Pemerintah Daerah yang sudah menyerahkan Laporan Keuangan secara Tepat Waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu :
N0
PEMERINTAH...
Wali Kota Belum Jalankan Rekomendasi BPK
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut belum menerima laporan dari Wali Kota Medan, Rahudman Harahap terhadap rekomendasi temuan adanya pengusaha yang belum memulangkan atau membayar pajak usahanya kepada pemerintah daerah, Minggu (27/3/2011) Medan.
Humas BPK RI Perwakilan Sumut Mikael mengatakan berdasarkan hasil temuan audit BPK pada anggaran 2009 Pemkot Medan ditemukan kebocoran...
Borussia vs Leipzig- Winning Chances and Interesting Transfers
Borussia vs Leipzig- Winning Chances and Interesting Transfers Fans are looking forward to the development of the German championship, which started on August 24. One of the most interesting games is the match between Borussia and Leipzig. The result of the competition is difficult to predict because of interesting changes in the teams’ lineups. For this reason, the...
Sekilas Warta BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun Ketiga (2010-2011)
Download edisi Agustus 2010 (1) Download edisi Agustus 2010 (2)
Download edisi September 2010 (1) Download edisi September 2010 (2)
Download edisi Oktober 2010
Download Edisi November 2010
Download Edisi Desember 2010
Download edisi Januari 2011 (1) Download edisi Januari 2011 (2)
Download Edisi Februari 2011
Download Edisi Maret 2011
Download Edisi April 2011
Download Edisi Mei 2011
Download Edisi Juni 2011
Download Edisi Juli 2011 ...
Entitas Manakah yang Termasuk Tiga Entitas yang Paling Awal Menyerahkan LK Tahun Anggaran 2008 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut ?
Pemkab Asahan, Pemkab Karo, dan Pemprov Sumatera Utara merupaka tiga entitas yang paling awal menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu masing-masing tanggal 23 Maret 2009, 24 Maret 2009, dan 31 Maret 2009. ...
90% SKPD Belum Bisa Buat Laporan Keuangan
-Medan-
Sekitar 90 persen satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Indonesia belum bisa membuat laporan keuangan perangkat daerah (LKPD) seperti laporan realisasi APBD, neraca, laporan aliran kas dan catatan atas laporan keuangan dengan baik.
"Saat ini hanya 36 SKPD saja yang sudah menyajikan laporan keuangan menggunakan standar laporan keuangan negara. Salah satunya Provinsi Sumatera Utara dengan predikat wajar dengan pengecualian yang...
BPK Sumut Juara Futsal Antar Instansi
-Medan-
Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut tampil sebagai juara Turnamen Futsal Antar Instansi memeriahkan HUT ke-63 BPK di Lapangan Village Jalan Dr Mansyur Medan, Rabu (13/1).
BPK tampil menjadi yang terbaik setelah pada laga final menundukkan Bank Sumut 4-2 lewat adu penalti.
Laga final harus diakhiri dengan adu penalti setelah dalam usia pertandingan normal 2 x 15 menit, kedua tim membagi...
Bank Sumut Bantah Beri Fee
-Medan-
Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu menepis dugaan pemberian fee atau komisi oleh Bank Sumut kepada pejabat daerah yang menyimpan kas daerah di bank tersebut.
Gus Irawan menyerahkan sepenuhnya masalah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia dan Departemen Dalam Negeri (depdagri) yang menemukan adanya aliran dana dari sejumlah bank daerah ke pejabat setempat. “Karena sekarang sudah...
13 DAERAH “Disclaimer” : SDM yang Minim Menjadikan LKPD Lemah
-Medan-
BPK Perwakilan Sumut menyatakan tidak memberikan pendapatnya atau disclaimer atas 13 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2008 Kabupaten/Kota di Sumatera utara. Sedangkan 14 LKPD dinyatakan dalam status Wajar Dengan Pengecualian.
Ke-13 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat status disclaimer itu adalah LKPD Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, juga Kabupaten Labuhan Batu.
Selain...
Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Di lingkungan BPK RI, pengembangan JDIH terdiri atas JDIH Pusat BPK yang berkedudukan di Jakarta, dan Unit JDIH (UJDIH) Perwakilan BPK yang berkedudukan di Perwakilan BPK.
Salah...
Pemkab Langkat Harus Bekukan Uang 67 Miliar Dari Gubernur Sumut
Pemkab Langkat Harus Bekukan Uang 67 Miliar Dari Gubernur Sumut
Memori Masa Jabatan BPK RI 2004-2009
Buku memori masa jabatan ini dimulai dengan uraian tentang implikasi reformasi konstitusi
terhadap keuangan negara dan BPK serta rekaman awal dimulainya kepemimpinan BPK tahun
2004-2009 yang sudah mencatat sejarah tersendiri dalam hubungan ketatanegaraan antar lembaga
negara. Selanjutnya diulas tentang berbagai capaian BPK di bidang kelembagaan, pemeriksaan,
serta peran dan inisiatif BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Pembabakan tulisan diakhiri dengan berbagai aspek...
Sekilas Warta BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun Kedua (2009-2010)
Download Edisi Agustus 2009
Download Edisi September 2009
Download Edisi Oktober 2009
Download Edisi November 2009
Download Edisi Desember 2009
Download Edisi Januari 2010 (1) Download Edisi Januari (2)
Download Edisi Februari 2010
Download Edisi Maret 2010
Download Edisi April 2010
Download Edisi Mei 2010
Download Edisi Juni 2010
Download Edisi Juli 2010 (1) Download Edisi Juli 2010 (2) ...
Pendampingan Hukum untuk Saksi Ahli dari BPK RI
Senin, 12 Oktober 2009 bertempat di Pengadilan Negeri Medan Kepala Sub Auditorat Sumut I Yusnadewi ditunjuk menjadi saksi ahli dalam kapasitasnya sebagai Pengendali Teknis Tim Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kota Medan TA 2007 pada kasus penyimpangan dana yang digunakan untuk kegiatan Festival Budaya Islam (FBI) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Tahun Anggaran 2007.
Dalam persidangan tersebut beliau didampingi oleh...
Pengambilan Sumpah / Janji PNS di Lingkungan BPK RI Provsu
Kamis 8 Oktober 2009 diadakan acara pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 14 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara yang dilaksanakan di ruang auditorium BPK RI Provsu tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provsu Widodo Prasetyo Hadi dan dihadiri oleh para pejabat struktural, rohaniwan...
BPK Upayakan LHP Kabupaten / Kota Rampung Oktober
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut sedang mengupayakan perampungan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas beberapa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Sumut yang belum diselesaikan.
Kepala BPK Perwakilan Sumut melalui Humas Michael Togatorop mengatakan, pihaknya mengupayakan agar semua LHP siap di Oktober ini. "Harapan kami semuanya siap di Oktober ini. Begitu pun, ini tergantung dari kelengkapan LKPD kabupaten/kota itu...
Penyerahan LHP atas Operasional PT Bank Sumut
Kamis 3 September 2009, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Operasional PT Bank Sumut Tahun Buku 2008. Acara yang dilaksanakan di auditorium BPK RI Provinsi Sumut ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsu Sumatera Utara Widodo Prasetyo Hadi dan para pejabat struktural di lingkungan BPK RI...
Dua Auditor BPK RI Perwakilan Medan Raih Prestasi
-Medan-
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK-RI) Prof. Dr. Anwar Nasution kembali menyerahkan penghargaan kepada auditor yang berprestasi dalam melaksanakan audit keuangan.
Penghargaan yang diberikan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI yaitu pada tanggal 17 Agustus 2009 pada saat upacara bendera di halaman Gedung BPK RI jalan Gatot Subroto Jakarta. Penghargaan itu diberikan kepada auditor yang berasal dari kantor pusat...
Keterlibatan Syamsul Diusut
DPRD Langkat Janji Bahas Dugaan Kebocoran Kas Pemkab Rp.102 M
-Langkat-
Mandeknya pengungkapan kasus dugaan kebocoran Kas Pemkab Langkat TA 2000-2007 senilai Rp.102 miliar yang diklaim melibatkan Gubsu, Syamsul Arifin membuat DPRD Langkat geram. Karena itu, para wakil rakyat itu berjanji membahas kasus itu pada Sidang Paripurna LPJ Bupati Langkat yang dijadwalkan digelar beberapa hari lagi.
"Sebenarnya DPRD Langkat belum tahu soal...
Laporan Keuangan 4 Daerah Terlambat
-Medan-
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Sumut Widodo Prasetyo Hadi dalam workshop undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK RI, Selasa (30/6), mengatakan, dalam hal tertib anggaran sejauh ini masih ada empat kabupaten/kota di Sumut yamg belum menyerahkan laporan keuangan tahun 2008. Keempat daerah itu adalah Kota Pematang Siantar, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Batu Bara.
Belum pernah...
Pemda di Sumut Harus Dukung Imbauan BPK
Pelaporan Keuangan Harus Bersih dan Terbuka
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap lembaga pemerintah daerah di Sumatera Utara memberikan laporan keuangan yang bersih dan terbuka demi mewujudkan good government.
Kalangan Pemerintah Daerah, khususnya di Sumut, masih sering menganggap BPK sebagai lembaga yang menakutkan. Banyak pihak, terutama di kalangan pejabat pemerintah daerah, keberatan dengan kehadiran auditor ekternal pemerintah itu.
"Mereka masih merasa terganggu, padahal...