Format PDF : Siaran Pers BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara : LKPD TA 2008 yang Telah Diterima

Dalam rangka membangun komunikasi dan informasi kegiatan serta kebijakan BPK RI dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara dan tugas serta fungsi BPK RI kepada pemilik kepentingan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) menyelenggarakan kegiatan "Diseminasi UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI" Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis 18 Juni 2009 bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan...

Sekda / Sekwan Harus Jadi Filter Penggunaan Anggaran -Medan- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumut menemukan dugaan penyimpangan anggaran oleh Pempropsu pada APBD TA 2008. Namun begitupun BPK menyatakan APBD 2008 itu baik dengan penilaian "Wajar dengan Pengecualian." Penilaian ini membuat Gubsu Syamsul Arifin senang dan banyak mendapatkan ucapan selamat atas prestasi Pempropsu tersebut. Saat ditemui para wartawan seusai mengikuti acara...

Berita selengkapnya silakan baca disini

Pada hari Rabu 17 Juni 2009 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Tahun Anggaran 2008 di Gedung DPRD Sumut. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK RI Hasan Bisri kepada Ketua DPRD Sumut Hj. Darmataksiah YWR dan Gubernur Sumut Syamsul Arifin pada Sidang Paripurna DPRD Sumut....

Dalam Tahun Anggaran 2008, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Pemeriksaan Investigasi pada 2 (dua) entitas untuk menindaklanjuti hasil temuan atas Pemeriksaan Interm dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu pada Pemerintah Kabupaten Langkat dan Pemerintah Kota Pematangsiantar ...

-Medan- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 9 dugaan penyimpangan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) 2008. Begitupun, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion terhadap laporan keuangan itu. Opini ini lebih baik atau naik satu level dibanding tahun sebelumnya, yakni tanpa opini atau disclaimer opinion. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemprovsu ini di sampaikan anggota BPK V Hasan...

Hanya Empat Daerah Sampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu -Medan- Badan pemeriksa keuagan (BPK) masih kesulitan menghadapi buruknya laporan keuangan pemerintah daerah (pamda), termasuk pemko Medan. Pemerintah daerah dinilai tidak mempunyai keinginan membenahi laporan keuangan dengan cara belajar dari berbagai pihak." Kemauan (untuk memeperbaiki) tidak ada. Ini yang menjadi masalah," ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution seusai memberi kuliah umum di...

'Tak Beres' Membuat Laporan Keuangan -Medan- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Anwar Nasution menilai, Walikota Medan, Drs. Afifuddin Lubis sebagai walikota yang "hau-hau" karena tidak beres dalam membuat laporan keuangan. "Walikota kalian itu hau-hau, dan memalukan," kata Anwar Nasution kepada wartawan, Kamis (11 / 6) di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), usai memberikan kuliah umum...

-Medan- Penjabat (Pj) Walikota Medan Afifuddin Lubis mengakui keterlambatan penyerahan laporan keuangan Pemko Medan 2008 disebabkan  ketidakmampuannya. Pengakuan itu disampaikannya kepada sejumlah wartawan kemarin. "Saya akui penyampaian laporan ini kepada BPK terlambat setiap tahun. Keterlambatan ini karena ketidakmampuan saya dan ini kesalahan saya" tuturnya seusai Sidang Paripurna Reses DPRD Medan di Gedung Dewan. Namun Afif-sapaan Afifuddin Lubis-enggan menyebutkan penyebab ketidakmampuan dan persoalan...

-Medan- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyerahkan temuan awal dalam laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2008, Senin (25/5) . Namun, baik BPK maupun Pemprov Sumut masih belum mau mengungkapkan apa hasil temuan dari laporan keuangan Pemprov Sumut tahun anggaran 2008 tersebut . Kepala BPK Perwakilan Medan Widodo Hadi Prasetyohadi mengatakan, BPK baru bisa mengungkapkan temuan tersebut kepada publik paling...

Daerah Berpotensi Dirugikan Miliaran Rupiah -Asahan- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Medan menemukan 11 permasalahan dalam penggunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan Tahun 2008 Semester 11.. Dari data yang diterima, Minggu (24/5), 11 temuan itu meliputi, Pengadaan Konsultan di Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah (Bappeda) senilai Rp 221.467.000 tidak sesuai dengan ketentuan, penyelesaian dan pengadaan peta dasar penyusunan Rencana Tata...

Pada bulan Juni 1997 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan berskala internasional, yaitu Strategic Planning Workshop, Workshop ASOSAI (Asian Organization of  Supreme Institutions) tentang Perencanaan Strategi Pendidikan Tahun 2000 ...

Aliran Dana Bansos -Langkat- Penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) di Pemkab Langkat terus berlanjut. Belakangan Ketua DPRD Langkat Syarifuddin Basyir dan Muspida Plus lainnya menerima aliran dana Bansos itu. "Ada, saya memang menerima uang Rp 48 juta. Tapi itu bukan saya sendiri, seluruh muspida plus termasuk mantan Bupati Langkat YS juga menerimanya," ujar Syarifuddin saat dihubungi wartawan koran ini,...

-Medan- Satu lagi penggunan anggaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Sumatera Utara (Sumut) dinilai oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merugikan keuangan daerah senilai Rp75.520.400. Dari data yang diterima, Kamis,(7/5), terungkap bahwa Sekretariat Panwaslih Gubsu dan Wagubsu 2008-2013 tahun 2008 menganggarkan dana rapat kerja dan rapat koordinasi senilai Rp2.261.200.000, dengan realisasi senilai 1.446.973.750,atau 63.99 persen antara lain digunakan untuk...

-Deli Serdang- Data siswa di Kabupaten Deli Serdang diduga amburadul. Dampaknya, jumlah siswa se-Kabupaten Deli Serdang yang diusulkan sebagai penerima dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) lebih besar dari pada yang seharusnya. Hal itu dilansir Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tertanggal Maret 2009 atas APBN dan APBD 2007/2008. Dalam laporan itu, tercantum bahwa dari hasil pemeriksaan secara sampling pada...

Bekas Bendahara Kasak-Kusuk di Lantai 10 -Medan- Selain adanya anggaran senilai Rp 6 miliar lebih yang belum dipertanggung jawabkan ternyata ditemukan juga anggaran senilai Rp 538.640.000 yang digunakan untuk menyewa kendaraan dinas bagi anggota panitia pengawas pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Panwaslih) Sumut Tahun 2008 yang merugikan negara. Sebab biaya sewa mobil lebih tinggi dari harga pasaran persewaan mobil yang lazim dilakukan,...

-Medan- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara mengingatkan KPU Sumut dan Panitia Pengawas (Panwas) Pilgubsu Sumut segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pilgubsu sebesar  Rp 6.231.260.419. Termasuk penggunaan anggaran sebesar Rp 126.600.000. "Tidak itu saja , hasil pemeriksaan BPK-RI juga menemukan indikasi yang merugikan keuangan Daerah oleh Panwaslih , yakni dana sebesar Rp 538.640.000. terkait pembiayaan pengeluaran sewa kendaraan roda...

Menunaikan amanat konstitusi bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, namun bukan pula suatu hal yang mustahil. Terlebih dalam masa lima tahun terakhir ini dimana reformasi di segala bidang termasuk bidang keuangan negara telah digulirkan dan mandat BPK RI telah dipulihkan. Banyak hal dan peristiwa penting yang telah dilakukan oleh BPK RI untuk menunaikan amanat...

Jakarta, Jumat (1 Mei 2009) - Beberapa media massa yang terbit pada tanggal 29 dan 30 April 2009 memberitakan bahwa BPK tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada instansi yang tidak menindaklanjuti temuan BPK, karena terhalang oleh aturan perundang-undangan. Disebutkan juga bahwa BPK mengancam untuk melaporkan pada polisi apabila temuan BPK tidak ditindaklanjuti. Terkait pemberitaan tersebut, BPK RI perlu...

Sehubungan dengan banyaknya laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengenai penjualan buku Paket Undang-undang dan Majalah Pemeriksa yang diterbitkan oleh BPK RI, maka perlu kami jelaskan hal-hal sebagai berikut: Materi publikasi baik berupa Buku Paket Undang-undang, Majalah Pemeriksa, maupun materi publikasi  lain yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diberikan secara cuma-cuma dan tidak diperjualbelikan....

Betting on Tennis Has Become Really Popular Tennis is one of the most intriguing sports disciplines, and professional competitions are always a dynamic struggle that does not leave anyone indifferent. Now you can bet on tennis matches right at the moment they are being held. The sports season in tennis is one of the most eventful. It starts at...