Pemkab Asahan Harus Tanggung Jawab terhadap Temuan Kerugian Keuangan Daerah
-Kisaran-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumut meminta Pemkab Asahan proaktif melakukan penagihan pengembalian kerugian keuangan daerah sebesar Rp10,3 miliar dari hasil audit 2005-2010.
Humas BPK Perwakilan Sumut, Mikael PH Togatorop, mengatakan, Pemkab Asahan merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap temuan 27 kasus kerugian keuangan daerah hasil temuan BPK dan aparat pengawasan intern pemerintah...
Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi
Jakarta, Kamis (30 Juni 2011)
Tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010. Opini WDP tersebut sama dengan opini atas LKPP Tahun 2009. Sebelumnya, lima tahun berturut-turut LKPP memperoleh opini “Disclaimer”.
Perbaikan opini BPK atas LKPP juga diikuti perbaikan opini atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga...
Pemkab Asahan Rugi Rp10,3 M: Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah oleh BPK
-Kisaran-
Sebanyak 27 kasus kerugian keuangan daerah Pemkab Asahan sejak tahun 2005-2010 sesuai hasil audit Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) hingga kini belum dikembalikan ke kas daerah.
Padahal sesuai Permendagri No 5/1997 tentang tuntutan ganti rugi (TGR), kerugian yang jumlahnya mencapai Rp10,3 miliar itu harus dikembalikan ke daerah. Hal ini terungkap...
BPK RI Perwakilan Medan Temukan Rp2,4 M Bocor di Kesbanglinmas Pemprovsu
-Medan-
BPK RI Perwakilan Medan menemukan anggaran tahun 2010 sebesar Rp2,4 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan di Kesbanglinmas Pemprovsu.
Rinciannya Rp1,7 miliar merupakan sisa usaha yang harus disetorkan (UYHD), sisanya Rp700 juta pajak yang telah dikutip namun belum di-setorkan ke kas Negara. “Bahkan uang itu dipergunakan untuk ke-perluan lain di luar ketentuan,” ujar Kepala BPK RI...
Penilaian Disclamier Keuangan Pemkab Deli Serdang Sudah Biasa
-Deli Serdang-
Meski secara berturut-turut BPK-RI memberikan nilai dengan hasil Opini Disclaimer (tidak menyatakan pendapat) pemeriksaan pengunaan anggaran terhadap Kabupaten Deli Serdang, hal itu dianggap biasa.
Bahkan karena kerap mendapat penilain Disclaimer, Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars menyatakan pemberian nilai Disclaimer sama halnya dengan penerimaan penghargaan Adipura." Disclaimer sama saja dengan piala Adipura," bilangnya...
Audit BPK di Pemkab Langkat : Rp10 Miliar Bermasalah
-Langkat-
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam notanya masih tidak memberikan tanggapan (dis cleamer) atas laporan pertanggung jawaban keuangan Pemkab Langkat. Bahkan, penggunaan anggaran Rp10 miliar menjadi temuan.
Wakil Bupati Langkat Budiono, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (8/6), membenarkan tentang temuan dimaksud.
“Secara garis besar, memang ada temuan hingga Rp10 miliar lebih di Pemkab Langkat sampai...
LKPD Pemko Medan 2010 Wajar Dengan Pengecualian
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Utara, memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Medan Tahun anggaran 2010. Opini WDP merupakan peningkatan bagi Pemko Medan yang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (Disclaimer) pada dua tahun belakangan yakni tahun anggaran 2008 dan 2009.
“Untuk Laporan Keuangan TA 2010,...
Langkat Disclaimer TA 2010
-Medan-
Menurut laporan hasil pemeriksaan penyelenggaraan anggaran di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Masih delapan Kabupaten/kota yang disampaikan plus pemprov Sumatera Utara. Kabupaten Langkat mendapat Opini Disclaimer.
Hal itu disampaikan Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Utara, Mikael PH Togatorop kepada wartawan Selasa (7/6). "Hingga saat ini baru delapan kabupaten/kota yang diselesaikan dan...
BPK beberkan dosa APBD Sumut
-Medan-
Pengelolaan keuangan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih amburadul. Buktinya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan berbagai 'dosa' APBD Sumut baik 2009 dan 2010 sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) APBD Sumut.
Menurut Kepala BPK RI Sumut, Oodj Huziat, tadi malam, sejumlah permasalahan yang kembali ditemukan dalam laporan keuangan APBD 2010...
Terkait Temuan BPK RI : Biro Binsos Gubernur Sumut Digeledah Kejaksaan
-Medan-
Dugaan korupsi dana bantuan sosial di Biro Bina Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp215 miliar terus didalami penyidik korupsi dari kejaksaan. Dua penyidik kejaksaan melakukan penggeledahan ke Biro Binsos Provsu di Lantai III, Kantor Gubsu, Medan, tadi siang.
Menurut sumber Waspada Online di lingkungan Pemprovsu, kedatangan dua oknum kejaksaan ke Biro Binsos...
Inspektorat Serahkan Biro Binsos Sumut Pada BPK
-Medan-
Biro Binsos Provinsi Sumatera Utara diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait penyelewengan ratusan miliar rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Karena telah ditangani oleh BPK, sehingga inspektorat Sumatera Utara berdalih untuk tidak melakukan penelitian lebih dalam terhadap kasus tersebut. "Kan sudah ditangani oleh BPK, kita tidak bisa campuri lagi," kata Sekretaris Inspektorat Provinsi...
PENGUMUMAN PENETAPAN CALON PEMENANG PEKERJAAN AKOMODASI PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LHP ATAS LKPD
Pengumuman Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan Akomodasi pada Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penyelesaian LHP atas LKPD di Medan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Format PDF
Entitas Manakah yang Paling Awal Menyerahkan LK Tahun Anggaran 2010 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut ?
Pemkab Karo merupakan entitas yang paling awal menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu tanggal 16 Maret 2011
Kebocoran Pajak Hotel Rp 1,4 M, Dua Hotel di Medan Akui Tunggak Pajak
-Medan-
Kebocoran pajak hotel senilai Rp 1,4 miliar akibat kelalaian pegawai dan petugas pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mulai menunjukkan titik terang. Dua dari lima hotel yang tercatat dalam audit BPK RI hingga semester III Laporan Keuangan atas Penerimaan Daerah tahun anggaran 2010 mengakui sebagai penunggak pajak hotel. ...
Hasil Temuan BPK RI; Korupsi APBD Langkat 102,7 M, Kejati periksa 7 pejabat
-Medan-
100 saksi ternyata belum cukup, bag Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dalam menuntaskan berkas tersangka Buyung Ritonga, terkait kasus dugaan korupsi APBD Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp 102,7 miliar. Terbukti, Senin (2/5), penyidik kembali memeriksa tujuh saksi dari jajaran Pemkab Langkat.
"Kami masih butuh saksi tambahan, hari ini ada tujuh orang lagi dimintai keterangan melengkapi alat...
Disdik Medan Berpotensi Rugikan Negara Rp28,5 M
-Medan-
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan mencatat ‘prestasi’. Bukan di bidang pendidikan, tetapi potensi kerugian negara yang mencapai Rp28,5 miliar.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dana yang diduga tidak bisa dipertangungjawabkan Disdik Medan senilai Rp28.541.622.726. Nominal sebesar itu, terdiri dari beberapa item yakni, temuan pemeriksaan atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam...
Siaran Pers BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara : LKPD TA 2010 yang Telah Diterima Tepat Waktu
Medan, Kamis (31 Maret 2011) :
Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan, BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan telah menerima 15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2010 dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan Audit BPK.
Daftar Pemerintah Daerah yang sudah menyerahkan Laporan Keuangan secara Tepat Waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu :
N0
PEMERINTAH DAERAH...
15 Daerah Menyerahkan LKPD Tepat Waktu
Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan, BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan telah menerima 15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2010 dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk dilakukan Audit BPK.
Daftar Pemerintah Daerah yang sudah menyerahkan Laporan Keuangan secara Tepat Waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu :
N0
PEMERINTAH...
Wali Kota Belum Jalankan Rekomendasi BPK
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut belum menerima laporan dari Wali Kota Medan, Rahudman Harahap terhadap rekomendasi temuan adanya pengusaha yang belum memulangkan atau membayar pajak usahanya kepada pemerintah daerah, Minggu (27/3/2011) Medan.
Humas BPK RI Perwakilan Sumut Mikael mengatakan berdasarkan hasil temuan audit BPK pada anggaran 2009 Pemkot Medan ditemukan kebocoran...
Borussia vs Leipzig- Winning Chances and Interesting Transfers
Borussia vs Leipzig- Winning Chances and Interesting Transfers Fans are looking forward to the development of the German championship, which started on August 24. One of the most interesting games is the match between Borussia and Leipzig. The result of the competition is difficult to predict because of interesting changes in the teams’ lineups. For this reason, the...
Sekilas Warta BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun Ketiga (2010-2011)
Download edisi Agustus 2010 (1) Download edisi Agustus 2010 (2)
Download edisi September 2010 (1) Download edisi September 2010 (2)
Download edisi Oktober 2010
Download Edisi November 2010
Download Edisi Desember 2010
Download edisi Januari 2011 (1) Download edisi Januari 2011 (2)
Download Edisi Februari 2011
Download Edisi Maret 2011
Download Edisi April 2011
Download Edisi Mei 2011
Download Edisi Juni 2011
Download Edisi Juli 2011 ...
Entitas Manakah yang Termasuk Tiga Entitas yang Paling Awal Menyerahkan LK Tahun Anggaran 2008 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut ?
Pemkab Asahan, Pemkab Karo, dan Pemprov Sumatera Utara merupaka tiga entitas yang paling awal menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu masing-masing tanggal 23 Maret 2009, 24 Maret 2009, dan 31 Maret 2009. ...
90% SKPD Belum Bisa Buat Laporan Keuangan
-Medan-
Sekitar 90 persen satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Indonesia belum bisa membuat laporan keuangan perangkat daerah (LKPD) seperti laporan realisasi APBD, neraca, laporan aliran kas dan catatan atas laporan keuangan dengan baik.
"Saat ini hanya 36 SKPD saja yang sudah menyajikan laporan keuangan menggunakan standar laporan keuangan negara. Salah satunya Provinsi Sumatera Utara dengan predikat wajar dengan pengecualian yang...
BPK Sumut Juara Futsal Antar Instansi
-Medan-
Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut tampil sebagai juara Turnamen Futsal Antar Instansi memeriahkan HUT ke-63 BPK di Lapangan Village Jalan Dr Mansyur Medan, Rabu (13/1).
BPK tampil menjadi yang terbaik setelah pada laga final menundukkan Bank Sumut 4-2 lewat adu penalti.
Laga final harus diakhiri dengan adu penalti setelah dalam usia pertandingan normal 2 x 15 menit, kedua tim membagi...
Bank Sumut Bantah Beri Fee
-Medan-
Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu menepis dugaan pemberian fee atau komisi oleh Bank Sumut kepada pejabat daerah yang menyimpan kas daerah di bank tersebut.
Gus Irawan menyerahkan sepenuhnya masalah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia dan Departemen Dalam Negeri (depdagri) yang menemukan adanya aliran dana dari sejumlah bank daerah ke pejabat setempat. “Karena sekarang sudah...
13 DAERAH “Disclaimer” : SDM yang Minim Menjadikan LKPD Lemah
-Medan-
BPK Perwakilan Sumut menyatakan tidak memberikan pendapatnya atau disclaimer atas 13 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2008 Kabupaten/Kota di Sumatera utara. Sedangkan 14 LKPD dinyatakan dalam status Wajar Dengan Pengecualian.
Ke-13 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat status disclaimer itu adalah LKPD Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, juga Kabupaten Labuhan Batu.
Selain...
Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Di lingkungan BPK RI, pengembangan JDIH terdiri atas JDIH Pusat BPK yang berkedudukan di Jakarta, dan Unit JDIH (UJDIH) Perwakilan BPK yang berkedudukan di Perwakilan BPK.
Salah...
Pemkab Langkat Harus Bekukan Uang 67 Miliar Dari Gubernur Sumut
Pemkab Langkat Harus Bekukan Uang 67 Miliar Dari Gubernur Sumut
Memori Masa Jabatan BPK RI 2004-2009
Buku memori masa jabatan ini dimulai dengan uraian tentang implikasi reformasi konstitusi
terhadap keuangan negara dan BPK serta rekaman awal dimulainya kepemimpinan BPK tahun
2004-2009 yang sudah mencatat sejarah tersendiri dalam hubungan ketatanegaraan antar lembaga
negara. Selanjutnya diulas tentang berbagai capaian BPK di bidang kelembagaan, pemeriksaan,
serta peran dan inisiatif BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Pembabakan tulisan diakhiri dengan berbagai aspek...