Sekilas Warta BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun Kedua (2009-2010)
Download Edisi Agustus 2009
Download Edisi September 2009
Download Edisi Oktober 2009
Download Edisi November 2009
Download Edisi Desember 2009
Download Edisi Januari 2010 (1) Download Edisi Januari (2)
Download Edisi Februari 2010
Download Edisi Maret 2010
Download Edisi April 2010
Download Edisi Mei 2010
Download Edisi Juni 2010
Download Edisi Juli 2010 (1) Download Edisi Juli 2010 (2) ...
Pendampingan Hukum untuk Saksi Ahli dari BPK RI
Senin, 12 Oktober 2009 bertempat di Pengadilan Negeri Medan Kepala Sub Auditorat Sumut I Yusnadewi ditunjuk menjadi saksi ahli dalam kapasitasnya sebagai Pengendali Teknis Tim Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kota Medan TA 2007 pada kasus penyimpangan dana yang digunakan untuk kegiatan Festival Budaya Islam (FBI) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Tahun Anggaran 2007.
Dalam persidangan tersebut beliau didampingi oleh...
Pengambilan Sumpah / Janji PNS di Lingkungan BPK RI Provsu
Kamis 8 Oktober 2009 diadakan acara pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 14 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara yang dilaksanakan di ruang auditorium BPK RI Provsu tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provsu Widodo Prasetyo Hadi dan dihadiri oleh para pejabat struktural, rohaniwan...
BPK Upayakan LHP Kabupaten / Kota Rampung Oktober
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut sedang mengupayakan perampungan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas beberapa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Sumut yang belum diselesaikan.
Kepala BPK Perwakilan Sumut melalui Humas Michael Togatorop mengatakan, pihaknya mengupayakan agar semua LHP siap di Oktober ini. "Harapan kami semuanya siap di Oktober ini. Begitu pun, ini tergantung dari kelengkapan LKPD kabupaten/kota itu...
Penyerahan LHP atas Operasional PT Bank Sumut
Kamis 3 September 2009, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Operasional PT Bank Sumut Tahun Buku 2008. Acara yang dilaksanakan di auditorium BPK RI Provinsi Sumut ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsu Sumatera Utara Widodo Prasetyo Hadi dan para pejabat struktural di lingkungan BPK RI...
Dua Auditor BPK RI Perwakilan Medan Raih Prestasi
-Medan-
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK-RI) Prof. Dr. Anwar Nasution kembali menyerahkan penghargaan kepada auditor yang berprestasi dalam melaksanakan audit keuangan.
Penghargaan yang diberikan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI yaitu pada tanggal 17 Agustus 2009 pada saat upacara bendera di halaman Gedung BPK RI jalan Gatot Subroto Jakarta. Penghargaan itu diberikan kepada auditor yang berasal dari kantor pusat...
Keterlibatan Syamsul Diusut
DPRD Langkat Janji Bahas Dugaan Kebocoran Kas Pemkab Rp.102 M
-Langkat-
Mandeknya pengungkapan kasus dugaan kebocoran Kas Pemkab Langkat TA 2000-2007 senilai Rp.102 miliar yang diklaim melibatkan Gubsu, Syamsul Arifin membuat DPRD Langkat geram. Karena itu, para wakil rakyat itu berjanji membahas kasus itu pada Sidang Paripurna LPJ Bupati Langkat yang dijadwalkan digelar beberapa hari lagi.
"Sebenarnya DPRD Langkat belum tahu soal...
Laporan Keuangan 4 Daerah Terlambat
-Medan-
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Sumut Widodo Prasetyo Hadi dalam workshop undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK RI, Selasa (30/6), mengatakan, dalam hal tertib anggaran sejauh ini masih ada empat kabupaten/kota di Sumut yamg belum menyerahkan laporan keuangan tahun 2008. Keempat daerah itu adalah Kota Pematang Siantar, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Batu Bara.
Belum pernah...
Pemda di Sumut Harus Dukung Imbauan BPK
Pelaporan Keuangan Harus Bersih dan Terbuka
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap lembaga pemerintah daerah di Sumatera Utara memberikan laporan keuangan yang bersih dan terbuka demi mewujudkan good government.
Kalangan Pemerintah Daerah, khususnya di Sumut, masih sering menganggap BPK sebagai lembaga yang menakutkan. Banyak pihak, terutama di kalangan pejabat pemerintah daerah, keberatan dengan kehadiran auditor ekternal pemerintah itu.
"Mereka masih merasa terganggu, padahal...
Siaran Pers BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara : LKPD TA 2008 yang Telah Diterima
Format PDF : Siaran Pers BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara : LKPD TA 2008 yang Telah Diterima
Diseminasi Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang BPK RI
Dalam rangka membangun komunikasi dan informasi kegiatan serta kebijakan BPK RI dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara dan tugas serta fungsi BPK RI kepada pemilik kepentingan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) menyelenggarakan kegiatan "Diseminasi UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI"
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis 18 Juni 2009 bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan...
Gubsu Senang, Pemprovsu Dinilai Wajar dengan Pengecualian Oleh BPK
Sekda / Sekwan Harus Jadi Filter Penggunaan Anggaran
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumut menemukan dugaan penyimpangan anggaran oleh Pempropsu pada APBD TA 2008. Namun begitupun BPK menyatakan APBD 2008 itu baik dengan penilaian "Wajar dengan Pengecualian."
Penilaian ini membuat Gubsu Syamsul Arifin senang dan banyak mendapatkan ucapan selamat atas prestasi Pempropsu tersebut. Saat ditemui para wartawan seusai mengikuti acara...
17 Juni 2009 : BPK RI Pwk Provsu Menyerahkan LHP LKPD TA 2008 Pemprovsu
Berita selengkapnya silakan baca disini
Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008
Pada hari Rabu 17 Juni 2009 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Tahun Anggaran 2008 di Gedung DPRD Sumut. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK RI Hasan Bisri kepada Ketua DPRD Sumut Hj. Darmataksiah YWR dan Gubernur Sumut Syamsul Arifin pada Sidang Paripurna DPRD Sumut....
Dalam Tahun Anggaran 2008, di Entitas Manakah BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Melakukan Pemeriksaan Investigasi ?
Dalam Tahun Anggaran 2008, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Pemeriksaan Investigasi pada 2 (dua) entitas untuk menindaklanjuti hasil temuan atas Pemeriksaan Interm dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu pada Pemerintah Kabupaten Langkat dan Pemerintah Kota Pematangsiantar ...
BPK Temukan Sembilan Dugaan Penyimpangan
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 9 dugaan penyimpangan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) 2008.
Begitupun, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion terhadap laporan keuangan itu. Opini ini lebih baik atau naik satu level dibanding tahun sebelumnya, yakni tanpa opini atau disclaimer opinion.
Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemprovsu ini di sampaikan anggota BPK V Hasan...
Ketua BPK : Medan Memalukan
Hanya Empat Daerah Sampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu
-Medan-
Badan pemeriksa keuagan (BPK) masih kesulitan menghadapi buruknya laporan keuangan pemerintah daerah (pamda), termasuk pemko Medan.
Pemerintah daerah dinilai tidak mempunyai keinginan membenahi laporan keuangan dengan cara belajar dari berbagai pihak." Kemauan (untuk memeperbaiki) tidak ada. Ini yang menjadi masalah," ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution seusai memberi kuliah umum di...
Ketua BPK RI : Walikota Medan ”Hau-Hau”
'Tak Beres' Membuat Laporan Keuangan
-Medan-
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Anwar Nasution menilai, Walikota Medan, Drs. Afifuddin Lubis sebagai walikota yang "hau-hau" karena tidak beres dalam membuat laporan keuangan.
"Walikota kalian itu hau-hau, dan memalukan," kata Anwar Nasution kepada wartawan, Kamis (11 / 6) di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), usai memberikan kuliah umum...
Wali Kota Tak Mampu Percepat Laporan Keuangan
-Medan-
Penjabat (Pj) Walikota Medan Afifuddin Lubis mengakui keterlambatan penyerahan laporan keuangan Pemko Medan 2008 disebabkan ketidakmampuannya. Pengakuan itu disampaikannya kepada sejumlah wartawan kemarin.
"Saya akui penyampaian laporan ini kepada BPK terlambat setiap tahun. Keterlambatan ini karena ketidakmampuan saya dan ini kesalahan saya" tuturnya seusai Sidang Paripurna Reses DPRD Medan di Gedung Dewan.
Namun Afif-sapaan Afifuddin Lubis-enggan menyebutkan penyebab ketidakmampuan dan persoalan...
BPK Serahkan Temuan Awal
-Medan-
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyerahkan temuan awal dalam laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2008, Senin (25/5) . Namun, baik BPK maupun Pemprov Sumut masih belum mau mengungkapkan apa hasil temuan dari laporan keuangan Pemprov Sumut tahun anggaran 2008 tersebut . Kepala BPK Perwakilan Medan Widodo Hadi Prasetyohadi mengatakan, BPK baru bisa mengungkapkan temuan tersebut kepada publik paling...
BPK Temukan 11 Masalah Keuangan di Asahan
Daerah Berpotensi Dirugikan Miliaran Rupiah
-Asahan-
Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Medan menemukan 11 permasalahan dalam penggunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan Tahun 2008 Semester 11..
Dari data yang diterima, Minggu (24/5), 11 temuan itu meliputi, Pengadaan Konsultan di Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah (Bappeda) senilai Rp 221.467.000 tidak sesuai dengan ketentuan, penyelesaian dan pengadaan peta dasar penyusunan Rencana Tata...
Kegiatan Berskala Internasional Apakah yang Pernah Diadakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?
Pada bulan Juni 1997 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan berskala internasional, yaitu Strategic Planning Workshop, Workshop ASOSAI (Asian Organization of Supreme Institutions) tentang Perencanaan Strategi Pendidikan Tahun 2000 ...
Ketua DPRD Ngaku Terima Rp 48 Juta
Aliran Dana Bansos
-Langkat-
Penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) di Pemkab Langkat terus berlanjut. Belakangan Ketua DPRD Langkat Syarifuddin Basyir dan Muspida Plus lainnya menerima aliran dana Bansos itu.
"Ada, saya memang menerima uang Rp 48 juta. Tapi itu bukan saya sendiri, seluruh muspida plus termasuk mantan Bupati Langkat YS juga menerimanya," ujar Syarifuddin saat dihubungi wartawan koran ini,...
Biaya Raker Panwaslih Sumut Rugikan Keuangan Daerah Rp.75.520.400
-Medan-
Satu lagi penggunan anggaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Sumatera Utara (Sumut) dinilai oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merugikan keuangan daerah senilai Rp75.520.400.
Dari data yang diterima, Kamis,(7/5), terungkap bahwa Sekretariat Panwaslih Gubsu dan Wagubsu 2008-2013 tahun 2008 menganggarkan dana rapat kerja dan rapat koordinasi senilai Rp2.261.200.000, dengan realisasi senilai 1.446.973.750,atau 63.99 persen antara lain digunakan untuk...
Dana Penerima Bos di Deli Serdang : BPK Temukan Pembengkakan
-Deli Serdang-
Data siswa di Kabupaten Deli Serdang diduga amburadul. Dampaknya, jumlah siswa se-Kabupaten Deli Serdang yang diusulkan sebagai penerima dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) lebih besar dari pada yang seharusnya.
Hal itu dilansir Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tertanggal Maret 2009 atas APBN dan APBD 2007/2008.
Dalam laporan itu, tercantum bahwa dari hasil pemeriksaan secara sampling pada...
Rp.538.640.000 Biaya Sewa Mobil Panwaslih Sumut Rugikan Negara
Bekas Bendahara Kasak-Kusuk di Lantai 10
-Medan-
Selain adanya anggaran senilai Rp 6 miliar lebih yang belum dipertanggung jawabkan ternyata ditemukan juga anggaran senilai Rp 538.640.000 yang digunakan untuk menyewa kendaraan dinas bagi anggota panitia pengawas pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Panwaslih) Sumut Tahun 2008 yang merugikan negara. Sebab biaya sewa mobil lebih tinggi dari harga pasaran persewaan mobil yang lazim dilakukan,...
BPK Minta KPU-Panwas Segera Lapor
-Medan-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara mengingatkan KPU Sumut dan Panitia Pengawas (Panwas) Pilgubsu Sumut segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pilgubsu sebesar Rp 6.231.260.419. Termasuk penggunaan anggaran sebesar Rp 126.600.000.
"Tidak itu saja , hasil pemeriksaan BPK-RI juga menemukan indikasi yang merugikan keuangan Daerah oleh Panwaslih , yakni dana sebesar Rp 538.640.000. terkait pembiayaan pengeluaran sewa kendaraan roda...