PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Beranda blog Halaman 56

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Menyerahkan Sembilan LHP atas LKPD TA 2013

Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan sembilan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP atas LKPD) kepada Pemerintah Daerah. Sampai dengan Jumat, 30 Mei 2014, BPK Perwakilan...

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Perda Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  

Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Perda Nomor 15 tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi  

Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-106 Tahun 2014

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-106 pada tanggal 20 Mei 2014 di  Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No. 22 Medan. Bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB tersebut adalah Kasubaud Sumut II, Ayub Amali. Sedangkan bertindak sebagai komandan upacara Widi...

BPK Perwakilan Provinsi Sumut Telah Terima 33 LKPD TA 2013

Sampai dengan tanggal 20 Mei 2014, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerima 33 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Tahun Anggaran 2013 (LKPD TA 2013) dari Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Adapun Pemerintah Daerah yang menjadi entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan meliputi 33 pemerintah kota/pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah...

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha  

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum

Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum  

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD.PAL)

Perda No. 7 Tahun 2011 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD.PAL)  

BPK Serahkan LHP Atas LKPD Pemkab Simalungun dan Pemkab Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2013

BPK RI memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2013. Sebelumnya BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD Kabupaten Simalungun TA 2012. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dilaksanakan Selasa, 13 Mei 2014, di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. LHP atas  LKPD Kabupaten Simalungun TA 2013 ini diserahkan...

BPK Serahkan LHP Atas LKPD Pemko Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2013

Pada Senin, 12 Mei 2014, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran (TA) 2013. LHP atas LKPD Kota Tebing Tinggi  TA 2013 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, ...

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Menerima 30 LKPD Tahun Anggaran 2013

Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yang menjadi entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penyerahan LKPD tersebut mengambil tempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera...

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Terima Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2013

  Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Kamis, 24 April 2014. Penyerahan LKPD ini dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada BPK. Pemko Gunungsitoli melalui Sekretaris Daerah , Edison Ziliwu, menyerahkan LKPD Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2013...

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Terima Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2013

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Rabu, 16 April 2014. Penyerahan LKPD ini dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada BPK. Pemkab Nias Utara melalui Bupati Nias Utara, Edward Zega, menyerahkan LKPD Kabupaten Nias Utara Tahun...

BPK RI Tandatangani Nota Kesepahaman Akses Online Transaksi Kas Pemda Sumatera Utara Pada Bank Sumut

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama PT Bank Sumut dan pemerintah daerah di Sumatera Utara melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara secara online pada Bank Sumut dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan berlangsung pada 24 Maret 2014 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Medan. Penandatanganan dilakukan...

Wakil Walikota Binjai Serahkan LKPD

-Medan- Wakil Walikota Binjai Timbas Tarigan SE menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemko Binjai tahun 2013 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Utara di Medan, Senin (24/3). Dalam penyerahan itu, Timbas didampingi Sekdako H Elyuzar Siregar SH MHum. LKPD tersebut kemudian diterima Kepala Sub Auditorat Sumut I Ario Seto yang mewakili kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara....

26 LKPD Tahun Anggaran 2013 Telah Diterima BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Secara Tepat Waktu

Sampai dengan waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerima 26 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 dari Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara untuk dilakukan audit BPK. Adapun pemda yang menjadi entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan meliputi 33 pemerintah kota/pemerintah kabupaten dan...

Pemkab Humbahas Targetkan Kembali Raih WTP 2014

-Medan- Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) kembali menargetkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2014 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. “Pemkab Humbahas telah mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada periode lalu dan untuk tahun ini ditargetkan harus memperolehnya lagi,” ujar Kabag Humas Pemkab Humbahas, Osborn Siahaan di Doloksanggul, Senin. Untuk mencapai target tersebut, kata...

Plt Walikota Medan Tandatangani Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan Pemerintah Kota Medan dan Bank Sumut

-Medan- Plt Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menandatangani kesepakatan bersama antara BPK RI dengan pemerintah kota Medan dan Bank Sumut tentang akses data transaksi rekening pemerintah daerah secara online dalam rangka pemeriksaan pengeloaan dan tanggung jawab keuangan daerah di gedung BPK Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol Medan, Senin (24/03/2014). Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh gubenur Sumatera...

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Menerima 20 LKPD Tahun Anggaran 2013

Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yang menjadi entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penyerahan LKPD tersebut mengambil tempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera...

Pendampingan Pemberian Keterangan Ahli

Pada Rabu 19 Maret 2014 Auditor BPK RI, Hendra Gunawan, SE,M.Si. Ak memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri (PN) Medan atas nama terdakwa, Anggiat Hutagalung dan Paiyan Sipahutar, terkait Tindak Pidana Korupsi dana pengelolaan Anggaran Langsung dan Tidak Langsung Tahun Anggaran 2012 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara. Dalam persidangan  tersebut beliau didampingi oleh...

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Menerima Laporan Keuangan Pemkab Langkat dan Pemkab Pakpak Bharat

Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat dan Pemkab Pakpak Bharat  menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara penyerahan LKPD tersebutdilaksanakan pada hari Rabu, 12 Maret 2014 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera...

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Terima Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2013

Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pemko Tebing Tinggi menyerahkan LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2013 kepada BPK Perwakilan...

Entitas Manakah yang Paling Awal Menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2013 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ?

Pemerintah Kabupaten Simalungun merupakan entitas yang paling awal menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 kepada BPK  Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu  tanggal 21 Februari 2014 ...

Tapanuli Selatan Targetkan WTP pada Laporan Keuangan

-Medan- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menargetkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD tahun anggaran 2013 bisa menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Saya berharap LKPD 2013 Pemkab Tapsel (Tapanuli Selatan) bisa naik kelas menjadi WTP," ujar Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu di Medan, Senin (24/2). Dia mengakui, sudah menyampaikan/menyerahkan LKPD 2013 Tapsel ke Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara...

Tapsel Targetkan Laporan Keuangan 2013 Opini WTP

-Medan- Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul M Pasaribu menegaskan pihaknya optimis  menargetkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2013 Tapsel bisa menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Saya berharap maunya Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 2013 Tapsel dari BPK bisa naik kelas menjadi opini WTP,” tegas Syahrul kepada wartawan usai menyerahkan LKPD 2013 Tapsel ke Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara di Jalan...

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Terima Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2013

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Senin, 24 Februari 2014. Penyerahan LKPD ini dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada BPK. Laporan Keuangan Pemkab Tapanuli Selatan ini merupakan LKPD Tahun Anggaran 2013 yang kedua diterima oleh...

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Terima Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2013

Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada BPK maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Jumat, 21 Februari 2014. LKPD tersebut diserahkan oleh Bupati Simalungun, J.R. Saragih, dan diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara,...

Kejari Medan akan Telusuri Temuan BPK Sumut; Retribusi Sampah Kota Medan Diduga Menyimpang Rp 5,6 Miliar

- Medan - Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan akan segera menelusuri hasil temuan BPK Perwakilan Sumut tentang adanya dugaan penyimpangan dana retribusi sampah Kota Medan yang diduga menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp5,6 miliar. Hal itu dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan, Jufri Nasution SH kepada SIB saat diwawancara via telepon seluler, Kamis (13/2). "Secara resmi hasil temuan itu...

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Soal Gedung DPRD Medan Berbiaya Rp 90 M, BPK Tunggu LKPD Pemko

- Medan -   Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Propinsi Sumatera Utara melalui Kasubbag Hukum dan Humas Daniel Sembiring SH CFE menegaskan, ada tidaknya penyimpangan atau kerugian negara  soal pembangunan gedung DPRD Medan berbiaya Rp 90 miliar diketahui setelah Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD)  tahun 2013 Pemko Medan  disampaikan ke BPK  Sumut  yang batas penyampaiannya  31 Maret 2014. "Jadi ...
Free WordPress Themes, Free Android Games